Bantah Lemasko, Warga Minta PTFI Ditutup

Cinque Terre
Manfred Kudiai

18 Hari yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Ilustrasi.Ist

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.com--Jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat di wilayah pertambangan PT. Freeport Indonesia seingga upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona tersebut, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengusulkan agar aktivitas PT Freeport Indonesia di Distrik Tembapura, Papua, ditutup untuk sementara waktu.

 

Namun beberapa  hari kemudian, setelah Bupati nyatakan sikap, Lembaga Masyarakat Kamoro (Lemasko) menilai keputusan Bupati Mimika tidak logis  dan pihaknya meminta pemerintah pusat untuk tidak menutup sementara PT Freeport Indonesia (PTFI) di tengah pandemi Covid-19.

 

 Ketua Lemasko Gergorius Okoare kepada awak media mengatakan, apabila PTFI ditutup, maka akan berdampak besar bagi ekonomi masyarakat, khusus di Mimika. “Sikap Bupati Mimika  bagian dari kebijakan pemerintah.”

 

Menanggapi pernyataan Lemasko yang meminta Presiden Jokowi untuk tidak menutup  PTFI,  dinilai tidak tepat oleh  LBH Papua, PC SPKEP SPSI Kab. Mimika dan Karyawan aktif PTFI.

 

“Dalam konteks perlakukan terhadap buruh kemudian hak-hak buruh sudah jelas dalam Surat Menteri Ketenagakerjaan. Di sana terdapat dua point, Pertama:  Buruh yang terkena Korona, perlakuannya seperti bagaimana dan Kedua: Sikap perusahaan mengikuti arahan dari pemerintah apabila kondisinya tidak memungkinkan,” jelas Direktur LBH Papua,  Emanuel Gobai kepada Kabar Mapegaa, Sabtu (16/5).

 

Menurut LBH Papua, berkaitan dengan seruan tutup Freeport dari Bupati Mimika, sesuai dengan surat dari Menteri Ketenakerjaan. Artinya, arahan Bupati Mimika seperti itu maka PTFI  semestinya mengikuti. Mengukuti tersebut menaati Surat  Menteri Ketenagakerjaan. “Sikap Bupati Mimika adalah  bagian dari kebijakan pemerintah.”

 

Ekosob, Dijamin dalam amanah UUD 1945

 

Menyangkut seruan Lemasko yang  mendasari atas kepenuhan kebutuhan ekonami mereka, Kata Emanuel Gobai,  hak-hak ekonomi sebagai tanggungjawab akitif  dari pemerintah.

 

 “Masalah kesejahteraan rakyat itukan bagian dari Ekosob  yang dijamin dalam amanah UUD 1945 kemudian turunannya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak  Asasi Manusia dan UU republik indonesia No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan international covenant on economic, social and cultural rights (kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya),” jelas Gobai.

 

“Secara teori Hak Asasi Manusia, yang berkaitan dengan Ekosob , pemenuhannya pemerintah. Artinya pemerintah harus akif. Jika pemerintah tidak aktif maka ada indikasi pemerintah tidak aktif memenuhi HAM,” terang Emanuel.

 

Kemudiam, latar belakang permintaan Lemasko, menurut  Direktur LBH Papua ini, semesitnya meminta kepada pemerintah guna memenuhi hak-hak ekonomi mereka khususnya kesejahteraan  dan bukan kemudian minta PTFI harus aktif.

 

“Kalau permintaan seperti itu, tentunya kan mengorbankan hak-hak buruh yang ada di lingkungan PFFI. Alasan permintaan ditutup Freepot oleh Bupati didasari atas kondisi terkini,  berdasarkan hasil tes, bahwa karyawan PTFI  yang terpapar Covid-19 terbanyak di Papua. Dan hal ini juga guna memenuhi hak kesejahteraan, HAM dan hak atas kesehatan bagi buruh di PTFI baik yang sudah kena maupun yang belum,” ungakpnya.

 

Permintaan Lemasko dikabukan maka melanggar Hak-hak Buruh

 

Kata Gobai, jika permintaan Lemasko itu dikabulkan maka tentunya akan melanggar hak-hak buruh atas kesehatan buruh itu sendiri.

 

“Latar belakang dari permintaan Lemasko ini kan berhubungan dengan kesejahteraan ekonomi. kesejahteraan mereka. Kesejahteraan itukan tanggungjawab pemerintah, maka mintalah kepada pemerintah bukan kepada  PTFI. Jangan minta Freeport buka, kalau Freeport dibuka, sayang dong, hak kesehatan bagi buruh yang akan menjadi korban,” katanya.

 

Untuk itu, LBH  Papua juga menyampaikan saran kepada Lemasko, permintaan menyangkut kesejahteraan tersebut segera minta ke Jokowi, kemudian ke Gubenur Pemprov  Papua dan Pemda Mimika untuk memenuhinya.

 

“Karena itu adalah hak Ekosob yang pemerintah  harus aktif untuk menyediakan. Jika pemerintah tidak menyediakan maka pemerintah terindikasi melakukan pelanggaran hak tas  Ekosob  bagi warga negara, khususnya warga Kamoro,” ujarnya.

 

LBH Papua dukung pernyataan Bupati Omaleng

 

Pada prinsipnya LBH Papua mendukung pernyataan atau sikap dari Bupati Mimika yang mengatakan  untuk sementara waktu menutup PTFI. Ini semata-mata melindungi hak-hak atas kesehatan buruh.

 

Sementara itu, LBH Papua juga menyampaikan pesan kepada PTFI. Pihaknya meminta kepada manajemen PTFI  agar memberikan hak-hak bagi karyawan.

 

PTFI diminta jangan jadikan alasan ‘penutupan’

 

“Jadi hitungan penutupan Freepot ini bukan berarti bagi Freeport untuk menjadikan alasan utuk merumahkan atau mem-PHK-kan tanpa memberikan pesangon ataupun hak-hak dasar bagi karyawan,” pinta LBH Papua.

 

Direktur LBH Papua minta, sementara di tutup, haji buruh tetap jalan, dihitung secara normal dan menyangkut hak-hak buruh tetap dijalankan sesuai dengan Surat Menteri ketenagakerjaan Indonesia.

 

LBH Siap terima Pengaduan

 

“Kalau nanti, dalam pekembangan kedepan, kami temukan indikasi kotor, seperti merumahkan tanpa memberikan pesangon maka ya,  kami sebagai LBH akan aktif menunggu pengaduan dari buruh yang haknya hilang (dihilangkan) tidak diberikan.”

 

PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika Tidak Sepakat dengan Lemasko

 

Sementara itu, Aser Koyamee Gobai, Ketua PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika juga berpendapat dengan LBH Papua, pihaknya tidak sepakat dengan penyataan yang dinyatakan Lemasko belum lama ini.

 

“Kami  sangat tidak setuju. Kalau nyawa korban,  apakah Lemasko siap bertanggung jawab? Jika dia menolak putusan Pemda Mimika dan Papua. Asal bunyi ketua lemasko,” tegasnya.

 

Aser menjelaskan, kebijakan tepat dan bijak Pemerintah Daerah memutuskan mata rantai Pandemi Covid-19 di Tembagapura  adalah pemberhentian sementara, pengurangan PKWT. Karyawan PKWTT  Pemerintah dan Freeport harus menciptakan kesejahteraan seluas-luasnya untuk rakyat bukan golongan maupun kelompok.

 

“Orang Papua jangan miskin diatas kekayaan mereka atas hak kelayakan hidup yang setara dengan suku bangsa lain,” katanya.

 

Lanjut Aser, Orang Asli Papua, Luter Jarangga meninggal di tempat kerja dibawah tanah. Pelanggaran berat atas meninggal kelalaian K3 atau Pandemi Covid-19.

 

“Persoalannya siapa yang bertanggung jawab...? apakah OAP atau  Pengambil Kebijakan Lokal/ Pemerintah atau FM,” tanyanya kecewa.

 

PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika butuh penerapan yang nyata

 

Jadi, kata Dia, bagaimana penerapannya secara nyata. Jika norma/kaidah itu mengatur tentang manusia bersikap atau pedoman perilaku seseorang kepada orang lain. Sedang asas pijakan berpikir seseorang ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan atau persolan terkait dengan hukum. Sebab dimana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri disitu ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat

 

“Buruh yang sehat bekerja pada Operasional dalam masa Kedaruratan Kesehatan harus dipastikan terpenuhi hak-hak perlindungan kesehatannya. Bagi perusahaan yang diberikan izin untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya dalam kedaruratan kesehatan wajib mengikuti protokol dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pungkasnya kepada Kabar Mapegaa.

 

Meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 dari tetapkan resmi oleh pemerintah di bulan Januari 2020 kian meningkat sampai dengan bulan April 2020.

Beberapa kebijakan pun telah diterbitkan khususnya sebagai upaya perlindungan bagi Pekerja/Buruh  yang tetap melaksanakan pekerjaan dalam masa kedaruratan kesehatan, dan menjamin kesehatan Pekerja buruh setiap Perusahaan wajib mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

 

Pekerja/Buruh berhak mendapatkan perlindungan kesehatan

 

Pihak Ketua PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika juga mengatakan Pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan kesehatan.

 

Untuk itu, kepada karyawan PTFI diwajibkan: 1)  Sebelum memasuki area pabrik pekerja memastikan untuk mendapatkan screening awal oleh perusahaan;  2) Mendapatkan fasilitas memadai untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cuci tangan berbasis alcohol.

 

Dan 3)  Tersedia Fasilitas sabun dan air yang mengalir untuk mencuci tangan sebelum memasuki area pabrik; 4) Ketersedian Masker, sarung tangan dan pakaian yang menjamin keamanan pekerja/buruh.

 

Lebih lanjut, 5) Perusahaan meningkatkan frekuensi pembersihan secara rutin dengan cairan disinfektan untuk area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, area kantin dan fasilitas umum dan tempat ibadah; 6. Mendapatkan suplement dan makanan bergizi untuk seluruh pekerja;

 

“Mendapatkan informasi protokol dari keluar tempat tinggal sampai dengan kembali ke tempat tinggal dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui sosialisasi oleh perusahaan.”

 

Hal-hal tersebut diatas diatur dalam SE Menteri Perindustrian Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

 

Kata Aser, memang secara hukum tidak memiliki keuatan hukum namun dalam menjalankan respons kedaruratan kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar tetap mengedepankan keselamatan dan kepentingan masyarakat baik secara umum maupun khusus dalam hal ini pekerja/buruh.

 

Permintaan Karyawan PTFI

Terlepas dari itu, Karyawan Aktif di PTFI yang tidak mau namanya disebutkan mengatakan phaknya terancam dengan hadirnya wabah Covid-19 serta kelaaian pengambilan kebijakan oleh manajean PTFI di lingkungan PTFI sehingga dirinya sepakat kalau tutup PTFI sementara waktu.

 

“Kami karyawan minta, PT. Freeport Indonesia tutup sementara waktu,” jelasnya kepada Kabar Mapegaa saat dikonfrimasi via telpon Seluler, Sabtu (16/5).

 

Kata Dia, manajemen segera ambil sikap dan berikan kami wartawan libur panjang selama korona masih ada di job site.

 

“Kalau tidak  menjawab permintaan kami maka segera  bayar insentif karena mogok kerja dan keadaan Covid-19. Hak-hak kami (buruh) hari dijunjung tinggi, seperti kesehatan, HAM dan Haji pokok tentunya,” ujarnnya mengakhiri.

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Pemerintahan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Pandemi Covid-19

#PT. Freeport Indonesia

Baca Juga, Artikel Terkait