BEM USTJ: Aparat Harus Pahami UU 12 Tahun 2012

Cinque Terre
Alexander Gobai

2 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)
Foto: Aktivis Mahasiswa USTJ Ditahan di Halaman Kampus USTJ. (Foto: KM/Ist)

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (BEM USTJ), Malvin Yobe menegaskan, penangkapan aktvis mahasiswa di halaman Rektorat Kampus USTJ, Kamis (27/9) kemarin adalah pelanggaran yang menginjak-injak UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, baik PTN maupun PTS.

 

“Saya minta, Aparat harus benar-benar pahami UU Nomor 12 Tahun 2012 yang di dalam UU itu terdapat Otonomi kampus yang harus dilindungi dan dipamami oleh Aparat kemananan. Jadi, tidak sewenang-wenang, Aparat masuk di halaman kampus dan menangkap mahasiswa,” kKata Yobe, kepada kabarmapegaa.com di Padang Bulan, Jumat (28/9).

 

Kata dia, aksi mahasiswa dalam mendukung ULMWP bersama Vanuatu  dan Negara-negara kepulauan Pasifik yang  bersepakatan untuk membawa persoalan West papua ke Forum PBB yang berlangsung dari tanggal 24-28 adalah aksi murni. Maka, demo yang dilakukan juga sangat tidak mengganggu jalananya perkuliaan.

 

“Saya merasa binggung dengan penangkapan masa aksi. Lembaga kampus berhak  melindungi mahasiswanya, bukan melarikan diri dari tanggungjawabnya, tapi ini aneh,” katanya.

 

Yobe berharap, aparat keamanan tidak boleh masuk sembarangan, baca dan pahami UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (PT).

 

Sementara, Mantan Ketua BEM USTJ Periode 20015-2017,  Nelius Wenda menyatakan, UU Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tetang Pendidikan Tinggi.  Lembaga kampus PTN maupun PTS memiliki otonomi kampus sebagai mana diatur dalam UU RI no 12 tahun 2012, Presiden sekalipun tidak punyak hak untuk mengintervensi otonomi kampus.

 

Apa yang dilakukan BEM USTJ adalah bagian dari Tridharma Perguruan dan itu mimbar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, aksi yang dilakukan dua hari berturut-turut mendukung Vanuatu yang membawah isu HAM Papua ke sidang umum PBB adalah aksi kemanusiaan untuk menyelamatkan manusia Papua yang ada tersisa saat ini.

Vanuatu memiliki hati nurani yang tinggi terhadap orang Papua dibanding dengan Indonesia yang hanya banyak berjanji dan tidak ada niat baik untuk tuntaskan satu kasus HAM yang terjadi di Papua.

“Saya mengutuk tindakan militeristik yang terjadi di dalam kampus USTJ, cara-cara aparat seperti ini tidak bedanya dengan jaman orde baru. Kalau Indonesia mangaku negara demokrasi ke lima di dunia, maka wujudkan demokrasi itu berikan kebebasan kepada aktivis mahasiswa untuk berekspresi dalam nilai-nilai demokrasi dalam mimbar-mimbar ilmiah kampus,” ujarnya.

 

Wenda yang juga sebagai Aktivis GempaR, berpesan kepada  Pimpinan lembaga kampus USTJ segera melakukan evaluasi dan pembenaan dalam kampus USTJ, agar hal ini tidak terulang kembali. Sebab tanpa sepengetahuan lembaga USTJ dalam hal ini rektor dan jajarannya, tidak mungkin militer berani masuk dalam arel kampus.

 

Pewarta        : Alexander Gobai

#Mahasiswa dan Pemuda

Baca Juga, Artikel Terkait