Benarkah Satgas Nemangkawi Menjaga Kamtibmas Masyarakat Papua?

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

3 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Alexander Gobai, Aktivis Papua.

 

Oleh: Alexander Gobai

 

Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi yang dibentuk Markas Besar (Mabes) Polisi Republik Indonesia (Polri) Jakarta Pusat pada tahun 2018 dan mulai menjalankan misinya pada awal januari 2019. Dibentuk Satgas Nemangkawi dengan pertimbangan adanya gangguan kamtibmas yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjatah (KKB) yang telah mengganggu kehidupan masyarakat di beberapa wilayah Papua melalui aksi teroris bersenjatah kepada masyarakat Papua. (Antara News, 30 Juni 2020).

 

Maksud dibentuk Satgas Nemangkawi untuk menjaga kamtibmas dan gangguan aksi teror terhadap masyarakat terutama yang dilakukan KKB menurut pandangan Jakarta. Sementara operasi nemangkawi merupakan operasi kemanusiaan kepolisian dengan melakukan kegiatan Binmas Noken kepada masyarakat Papua. Selain itu juga melakukan penegakak Hukum kepada KKB. (Antara news, 30 Juni 2020).

 

Sejak tahun 2019 – 2021 gabungan TNI/Porli yang dinamakan Satgas Nemangkawi mulai melakukan pekerjaan mulai menegakan hukum dan menjaga kambtibmas di tanah Papua. Selama satu tahun satgas nemangkawi berhasil menangkap oknum-oknum yang dirasa membahayakan Negara dan mengganggu kamtibmas di tanah Papua.

 

Pertama, Berdasarkan berita yang dimuat kumparan.com, bahwa Satgas Nemangkawi dipimpin oleh Kaops Nemangkawi Polri Brigjen Roycke Harry Langie dan Kaops Nemangkawi TNI Brigjen TNI Tri Budi Utomo. Dalam setahun belakangan Satgas yang mereka pimpin telah menangkap 105 anggota dan menindak 5 pimpinan KKB. Dalam perjalannya, sudah ditangkap 105 orang KKB maupun kelompok pendukung kelompok itu.

 

Roycke juga mengatakan telah menyita 48 pucuk senjata api, 933 butir amunisi di tahun 2020. Bahkan 3 pimpinan KKB dari berbagai kelompok juga diamankan. Disita 48 pucuk senjata api, 933 butir amunisi, tahun 2020.

 

Dalam setahun kerja, proses penangkan yang dilakukan oleh Satgas Nemangkawi dapat diurai secara umum sebagai berikut:

 

Pertama, Satgas Nemangkawi mulai beroperasi perdana di kabupaten Timika, Intan Jaya dan Puncak Jaya. Mengecar burunan KKB yang dianggap mengganggu keamanan masyarakat papua dan mengganggu Keamanan Negara selama ini. 

 

Kedua, tercatat dalam satu bulan terakhir, sudah 15 orang dapat dilumpuhkan, yang mana empat di antaranya meninggal dunia. Kelompok teroris bersenjata atau KKB di Papua sudah teridentifikasi, baik teror yang mereka lakukan, jaringan kelompok, maupun lokasi mereka.

 

Sebelumnya, Satgas Nemangkawi menangkap satu anggota kelompok teroris di Timika, Mairon Tabuni. Mairon ditangkap Satgas Nemangkawi pada 10 Juni 2021 malam saat turun ke Kota Timika dari Tembagapura dengan memanfaatkan rombongan bus.

 

Ketiga, Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Nemangkawi menangkap buronan yang terlibat dalam kasus kerusuhan di Papua, Victor Yeimo. Victor ditangkap pada Minggu (9/5/2021). Victor Yeimo ditangkap pukul 19.15 WIT di Jayapura

 

Keempat, Personel Satgas Nemangkawi berhasil menangkap seorang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berinisial LW. Dia ditangkap di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Minggu (23/5/2021). LW ditangkap karena sebelumnya telah masuk Dalam Pencarian Orang (DPO) kepolisian

 

Kelima, Satgas Nemangkawi menangkap Neson Murib pada tanggal 14 Juni 2019 saat Transit di Kabupaten puncak menuju ke Timika. 

 

Keenam, Alhasil nama Sonny Wanimbo sebagai ketua DPRD Kabupaten Tolikara pun jadi pembicaraan masyarakat. Berawal dari Satuan Tugas Operasi Nemangkawi menangkap Ratius Murib alias Neson Murib pada Senin, (14/6/2021). 

 

Satgas Nemangkawi Diperpanjang

 

Operasi penangkapan KKB dalam menjalankan penegakkan hukum dan menjaga kamtibmas di tanah Papua dianggap berhasil, sehingga Mabes Polri memperpanjang Satgas Nemangkawi enam bulan kedepan, terhitung dari 1 Juni 2021. 

 

Berdasarkan media jawapos.com Edisi 30 Agustus 2020 bahwa Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan apresiasi kepada satuan tugas (satgas) Nemangkawi yang dibentuknya dalam penanganan di Papua. Menurutnya, satgas tersebut membuktikan sinergitas TNI-Polri menghasilkan kinerja yang baik.

 

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengharapkan, soliditas TNI-Polri yang selama ini sudah terjalin tetap dipertahankan. 

 

Ia meyakini terhadap Kapolda dan Pangdam dapat menangani Pilkada dengan baik selaian kerja-kerja Satgas Nemangkawi. 

 

Atas apresiasi yang diberikan itu, maka Kantor Media, Antaranews.com edisi 2 Juni 2021, Kepolisian Republik Indonesia memperpanjang masa tugas  Satgas Nemangkawi hingga enam bulan ke depan tanpa ada perubahan tugas maupun jumlah kekuatan personel yang dilibatkan. Satuan Tugas Nemangkawi diperpanjang masa tugasnya hingga enam bulan ke depan terhitung mulai 1 Juni 2021.

 

Imam mengatakan pelabelan terorisme pada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak memengaruhi strategi pengejaran oleh Satgas Nemangkawi. Hingga saat ini Satgas Nemangkawi masih dalam kendali pimpinan Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih. Dan tidak dilakukan penambahan personel, jumlah personel saat ini masih dirasa cukup untuk mengejar anggota KKB yang terbagi tujuh kelompok dengan pimpinan yang berbeda.

 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan kepada Satgas Operasi Nemangkawi untuk selalu menunjukkan kecintaan dan menjaga wilayah Papua dengan bersinergi.

 

Seluruh bangsa mencintai Papua sehingga wilayah itu perlu dijaga. Selalu solid dan selalu sinergi untuk menjaga wilayah kita yang tercinta berada di ujung timur Indonesia. Dan, yakinkan bahwa kita semua cinta Papua. Siapa pun yang mengganggu situasi kamtibmas di Provinsi Papua bakal ditindak secara tegas aparat penegak hukum.

 

Kewenangan Kapolda

 

Selama dibentuk Satgas Nemangkawi oleh Mabes Polri pada tahun 2018 dan mulai beroperasi di awal bulan januari 2019, kewenangan Kapolda Papua dalam menjalankan kambtibmas di tanah papua menipis, meskipun satu jalan dan satu misi dalam pekerjaan dan tugas negara.

 

Kurang lebih satu tahun, operasi Satgas Nemangkawi seakan-akan menyalahi kerja-kerja Polda dan Pangdam di tanah Papua. Mengecar dan menangkap adalah tugasnya aparat keamanan. Namun dari sisi kewenangan masing-masing daerah, nampaknya tidak dirasakan terutama di daerah tanah Papua.

 

Proses penangkapan buronan KKB yang dianggap Jakarta itu, tidak diketahui oleh Kapolda Papua dan Pangdam selama ini. Kaget ketika telah terjadi penangkapan oknum tertentu. Namun, kini pada 16 Juni 2021 Satgas Nemangkawi dialihkan kepada Polda.

 

Berdarakan Kantor Media, kumparan.com, edisi 16 Juni 2021 bahwa Operasi Satgas Nemangkawi TNI-Polri dalam memburu teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang selama ini dipegang Mabes Polri akan dialihkan ke Polda Papua. Satgas tersebut dibentuk sejak 2018.

 

Operasi Nemangkawi yang dulu merupakan operasi terpusat akan dialihkan ke satuan wilayah yang di backup Mabes Polri,” kata Wakapolda Papua Brigjen Pol Eko Rusdi Sudarto keterangannya.

 

Rusdi menuturkan, transisi operasi tak akan sulit dilakukan jajaran Polda Papua. Selama ini jajaran Polda Papua kerap berhadapan dengan KKB. Konsep implementasi itu tidak sulit karena telah dilakukan oleh rekan-rekan sekalian dengan dukungan eksternal yang berisi counter part dan stakeholder serta internal yang berisi semua fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung,” kata Rusdi. Sebelumnya, Satgas Nemangkawi sendiri dibentuk pada 2018. Pimpinan operasi yakni Brigadir Jenderal Polisi Roycke Harry Langi.

 

Dalam rilis yang dikeluarkan, tercatat sejak operasi pada 12 Mei hingga 12 Juni 2021 terdapat 4 anggota KKB tewas, dan 11 lainnya tertembak dalam kondisi hidup. Belakangan juga tertangkap penyuplai senjata api bernama Ratius Murib hingga diduga adanya kerjasama KKB dengan Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Soni Wanimbo.

 

Dinamika Operasi Satgas Nemangkawi

 

Menurut hemat penulis, bahwa selama ini kerja-kerja Satgas Nemangkawi selain menjaga Kamtibmas di tanah Papua dan melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang mengganggu keamanan negara dan masyarakat Papua. Tetapi, juga terlihat pekerjaan yang menjustifikasi orang lain tanpa ada bukti yang jelas.

 

Misalnya, dapat keterangan dari pihak-pihak yang ditangkap, seperti Neson Murib bahwa adanya keterlibatan Sonny Wanimbo selaku Ketua DPRD Tolikara. Ada dugaan pernyataan yang diberikan itu, bisa saja penyebutan nama dan jabatan itu akibat diteror atau dipasang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab guna mematikan karakter pemimpin yang merakyat itu.

 

Ada dugaan juga, setelah diberikan keterangan Neson Murib kepada penyidik Satgas Nemangkawi, secara langsung mengeluarkan pernyataan di media resmi bahwa ada keterlibatan Sonni Wanimbo selaku ketua DPRD Tolikara. Semestinya, satgas Nemangkawi memberikan keterangan dengan menggunakan kalimat berinsial, karena pihak kepolisian belum memanggil oknum yang diduga itu.

 

Melihat dinamika diatas ada dugaan lain yang muncul, pekerjaan Satgas Nemangkawi juga bukan hanya mengamankan masyarakat papua, tetapi juga menakut-nakutan masyarakat orang asli Papua di tengah situasi yang sedang panas, yakni pembahasan Otsus, PON Papua dan Pemekaran papua dan kepentingan bisnis lainnya.

 

Ada dugaan lainnya, kewenangan Polda Papua dalam menjaga kamtibmas masyarakat Papua sangat tipis. Sehingga pekerjaan Polda Papua seakan dianak tirikan selama ini. Mestinya Kapolda Papua menyurati kepada Mabes Porli terkait pekerjaan Satgas Nemangkawi. Karena nama baik Kapolda Papua dan jajarannya akan terancam di mata masyarakat Papua.

 

Berharap kedepan, atas dasar diberikan kewenangan bahwa Satgas Nemangkawi dibawah Kapolda Papua, agar menjalankan tugas dengan baik dan lebih kepada mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pekerja-pekerjaan mulia Polda Papua.

 

Penulis Aktivis Papua, Eks Tapol Papua, Tinggal di Paniai.

 

 

 

 

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Politik

#TPNPB-OPM

Baca Juga, Artikel Terkait