Bentuk Lawan Covid -19, Koalisi PH Minta Bebaskan Tahanan Anti Rasisme Papua

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Trali Besi Penampung Tahanan. (Foto: Ist)

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com -- Dalam rangka bentuk melawan Virus Covid-19, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua meminta agar segera bebaskan demi hukum seluruh tahanan Anti Rasisme di Rumah Tahanan Negara Jakarta, Balikpapan, Jayapura, Wamena, Timika, dan Biak.

Dalam Siaran Pers yang diterima kabarmapegaa.com, Selasa, (2/4) bahwa Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua telah mendampingi mayoritas tahanan yang ditahanan pasca aksi anti rasis yang dilakukan dalam rangka menanggapi tindakan rasisme yang dilakukan beberapa ormas dan aparat keamanan terhadap mahasiswa papua di Surabaya pada bulan agustus 2019. 

Kata Emanuel Gobay. SH, MH selaku Koodinator Litigasi, Koalisi Penegak Hukum dan HAM bahwa dalam proses hukum terhadap tahanan anti rasis papua mengalami hambatan dengan adanya peristiwa pendemi Corona Virus Disiase 2019 (Covis-19) yang mengancam dunia. 

Lanjut Gobay, Dalam rangka menanggapi situasi itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disiase 2019 (Covis-19) Di Lingkungan Mahkama Agung Dan Badang Peradilan Dibawahnya dan Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengeluarkan Surat Bernomor : M.HH.PK.01.01.01-04. Perihal : Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan Ke Rutan/Lapas di lingkungan kementrian hukum dan HAM sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang dikirimkan kepada Ketua Mahkama Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

"Prakteknya seluruh Tahanan Anti Rasis Papua mendapatkan perlakuan yang berbeda sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara 6 Tapol Papua di Pengadilan Negeri Jakarta dan beberapa Majelis Hakim pemeriksa perkara klien kami di Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Negeri Wamena terus melakukan persidangan sekalipun kami telah mengingatkan terkait kondisi ancaman COVID-19 yang sedang meresahkan masyarakat," Ujar Gobai yang juga selaku Direktur LBH Papua itu.

Kondisi itu, Tegas Gobay, bahwa para Majelis Hakim secara subjektif mempraktekan ketentuan anggka 2 huruf d point 1, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disiase 2019 (Covis-19) Di Lingkungan Mahkama Agung Dan Badang Peradilan Dibawahnya. 

Anehnya lagi, Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Jayapura melakukan persidangan di Lembaga Permasyarakatan Abepura (Lapas Abepura) dimana jelas-jelas dalam Surat Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.PK.01.01.01-04. Perihal : Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan Ke Rutan/Lapas di lingkungan kementrian hukum dan HAM sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang dikirimkan kepada Ketua Mahkama Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tidak perna mengarahkan Ketua Mahkama Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia untuk memeriksa terdakwa di Lembaga Permasyarakatan. 

Terlepas dari itu,  Kata Pengacara Papua itu, berkaitan dengan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020, perihal : Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference tertanggal 27 Maret 2020 juga mendapatkan kendala pada beberapa wilayah kabupaten/kota di Papua karena tidak memiliki jaringan internet yang baik sehingga sangat tidak mungkin melaksanakan Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference sebagaimana di Pengadilan Negeri Wamena. 

Lanjutnya, Melalui fakta diatas secara terang-terang menunjukan bahwa Majelis Hakim pemeriksa 6 Tapol Papua di Jakarta dan Majelis Hakim pemeriksa perkara di PN Jayapura dan PN Wamena telah “menyalahgunakan” ketentuan anggka 2 huruf d point 1, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disiase 2019 (Covis-19) Di Lingkungan Mahkama Agung Dan Badang Peradilan Dibawahnya dan “mengabaikan” Surat Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.PK.01.01.01-04. Perihal : Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan Ke Rutan/Lapas di lingkungan kementrian hukum dan HAM sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang dikirimkan kepada Ketua Mahkama Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 

Gobay  tegaskan, Untuk diketahui bahwa Jumlah pasien positif virus corona dan orang dalam pantauan virus corona terus bertambah sebagaiman disebutkan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto sebagaiberikut update jumlah kasus pasien terinfeksi Virus Corona di Indonesia hingga Selasa, 31 Maret 2020 terdapat penambahan kasus positif virus Corona sebanyak 114 kasus, sehingga kasus positif virus Corona hingga 31 Maret 2020 pukul 12.00 WIb adalah sebanyak 1.528 kasus. Sedangkan, sebanyak 81 kasus yang sembuh dan 136 orang atau kasus yang meninggal dunia (Dikutip dari berita online kompas.tv berjudul [Full] Update Jumlah Kasus Virus Corona Per 31 Maret 2020).  

Sementara itu, secara khusus Juru Bicara Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Papua, Silwanus Sumule mengatakan pasien yang sudah positif virus corona atau covid-19 ada sembilan orang. Sementara, Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) hingga hari ke 14 mengalami peningkatan yang signifikan. Kini jumlah tersebut mencapai 7.509 yang sehari sebelumnya sebanyak 5.569 orang, atau naik sebanyak 1.940 orang per 30 Maret 2020 pukul 19.00 WP. (dikutip dari media on line jubi.co.id berjudul ODP di Papua bertambah lagi, jumlahnya hampir delapan ribu orang tertanggal 30 Maret 2020).

Dengan demikian melalui Keputusan Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka percegahan dan penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2020 harapannya dapat dijalankan secara maksimal oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi dan bawahannya, Kejaksaan Tinggi dan bawahannya, Kepala Lembaga Permasyarakatan dan Kepala Kepolisian Daerah dan bawahannya ditempat ditahannya Tahanan Anti Rasis Papua baik di Rutan Jakarta, Rutan Balikpapan, Rutan Jayapura, Rutan Wamena, Rutan Timika dan Rutan Biak. 

Sekalipun demikian, berdasarkan fakta “menyalahgunakan” Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 dan “mengabaikan” Surat Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.PK.01.01.01-04 yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum diatas Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua “SANGGAT MERAGUKAN” komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dan bawahannya khususnya Majelis Hakim pemeriksa Tahanan Anti Rasis Papua di PN Jakarta, PN Jayapura dan PN Wamena serta Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan bawahannya khususnya Jaksa Penuntut Umum perkara Tahanan Anti Rasis Papua di Kejari Jakarta, Kejari Jayapura dan Kejari Wamena dalam rangka percegahan dan penanggulangan Penyebaran Covid-19 terhadap seluruh klien kami yang di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Jakarta, Balikpapan, Jayapura, Wamena dan Biak. 

Atas dasar keraguang diatas dan sesuai dengan bunyi dasar menimbang dalam penerbitan Keputusan Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 pada huruf b : bahwa covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Permasyarakatan yang berada di Lembaga Permasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara sehingga diharapkan agar klien kami yang berstatus Narapidana yang ditahan di Lembaga Permasyarakatan Jayapura, Wamena dan Timika serta klien kami yang bersatatus Terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara Jakarta, Balikpapan, Jayapura, Wamena dan Biak dapat dibebaskan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Berdasarkan uraian diatas, kami Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku penasehat hukum dari seluruh tahanan Anti Rasis Papua menegaskan kepada :

Pertama, Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk segera memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Papua untuk menghentikan proses persidangan yang sedang dijalankan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 6 Tapol Papua di PN Jakarta, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Klien Kami di Lapas Abepura dan PN Jayapura serta PN Wamena sebagai bentuk implementasi Surat Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.PK.01.01.01-04. Perihal : Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan Ke Rutan/Lapas di lingkungan kementrian hukum dan HAM sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang dikirimkan kepada Ketua Mahkama Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia secara total;

Kedua, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua untuk menghentikan proses penuntutan yang sedang dijalankan oleh Jaksa Penuntut Umum Perkara 6 Tapol Papua di PN Jakarta, Jaksa Penuntut Umum penuntut Perkara Klien Kami di Lapas Abepura dan PN Jayapura serta PN Wamena sebagai bentuk implementasi Surat Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.PK.01.01.01-04. Perihal : Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan Ke Rutan/Lapas di lingkungan kementrian hukum dan HAM sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang dikirimkan kepada Ketua Mahkama Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia secara total;

Ketiga, Mahkamah Agung Republik Indonesia segera memerintah Kepala Pengadilan Tinggi Papua untuk menghentikan proses persidangan langsung di Pengadilan Negeri Wamena akibat “tidak memadainnya akses internet” sehingga Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020, perihal : Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference tertanggal 27 Maret 2020 tidak dapat terlaksana secara maksimal yang telah membuka ruang Majelis Hakim “menyalahgunakan” ketentuan anggka 2 huruf d point 1, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 dan “mengabaikan” Surat Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.PK.01.01.01-04;

Keempat, Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq Kakanwilkemenkumham Propinsi Propinsi Papua segera memerintah Kalapas Abepura, Kalapas Wamena, dan Kalapas Timika untuk segerah membebaskan Narapidana dan anak sesuai Keputusan Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka percegahan dan penanggulangan Penyebaran Covid-19;

Kelima, Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kapolri dengan berdasarkan pada covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Permasyarakatan yang berada di Lembaga Permeasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara maka segera bebaskan  demi hukum seluruh tahanan Anti Rasisme sebagai bentuk melawan Covid 19.

Admin.

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

#Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

#Mahasiswa Papua

#LBH Papua

Baca Juga, Artikel Terkait