Besok Hari HAM Sedunia, KNPB Akan Gelar Aksi Damai

Cinque Terre
Andy Ogobai

4 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Tinggalkan Jejak Dengan Tulisan...!
Salah satu aktivis KNPB membagi seruan aksi pada hari Ham sedunia 10 Desember besok, Dok/KM

TIMIKA, KABARMAPEGAA.COM—Untuk memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Jatuh pada besok 10 Desember, maka momen tersebut Komite Nasional Papua Barat (KNPB) akan Gelar Aksi Damai seluruh Papua.

HAM sedunia yang ke 70 rakyat Papua juga  bagian dari masyarakat dunia harus dan Ikut meperingati hari HAM sedunia, untuk mengingatkan kembali kepada pemerintah dan masyarakat Internasional bahwa masih ada penindasan dan pelanggaran HAM di Papua.

Demikian, Kata Ketua I KNPB Timika, Yanto Awerkian, kepada Kabarmapegaa.com, Minggu (09/12), dia menyatakan besok kami akan turun aksi damai untuk merenung dan mengingatkan papua masih ada pelanggaran ham kepada dunia.

Menurutnya Indonesia mengakui Negara Hukum dan demokrasi kepada Negara-negara di dunia terutama di Asia, Eropa dan Pasifik. tapi nyatanya Hukum itu tidak ditegakkan tidak sesuai prosedur hukumnya selalu tidak adil.

“Demokrasi, tidak ada ruang  bagi kita orang Papua, ruang demokrasi selalu dibungkam serta ditutup, oleh pemerintah Indonesia melalui (TNI/POLRI) menggunakan peralatan perang senjata lengkap,”katanya

Dia lagi, mengajak semua orang papua yang ada Timika Ingat tinggalkan semua pikiran rasa takut  dan harus berjiwa Militan berani menghadapi  Indonesia dengan cara-cara damai.

Selain dia, Juru Bicara  KNPB Pusat, Ones Suhuniap,  juga menyatakan beberapa peristiwa berdarah di Papua dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, namun pemerintah mengabaikan kasus-kasus tersebut. Operasi Militer tahun 1961 sampai dengan tahun 1977 ribuan orang Papua dibunuh sampai tahun 2018.

“Kekerasan terhadap Rakyat sipil baik orang asli Papua maupun non Papua, dan pelanggaran HAM di Papua bukan kesalahan TPNPB, bukan kesalahan TNI/POLRI namun kesalahan Negara. TNI, Polisi dan rakyat sipil adalah korban dari Negara terus memelihara konflik di Papua,” ungkap ones.

Ones juga menyatakan, Pada tahun 2000 rakyat Papua melalui kongres Papua II memintah kepada pemerintah Indonesia segera meluruskan sejarah politik Papua secara tranparan namun pemerintah meresponya dengan otonomi khusus akibatnya kekerasan dipapua tak pernah berhenti.

"Akibat dari acu taka cu pemerintah Indonesia melihat akar persoalan Papua pemerintah memaksakan pembangunan insprstruktur di Papua yang tidak bermaanfaat bagi rakyat Papua,"pungkasnya.

Selain itu Knpb menilai,  pembagunan yang canangkan Jokowi rakyat Papua hanya jadi obyek bukan subyek dalam pembangunan insprstruktur di Papua disisi lain pembangunan hanya pencitraan pemerintah terhadap dunia internasional.

"Kemudian pembangunan jalan dan jembatan tersebut akan meberikan ruang kepada Inestor akibatnya berpeluang terjadinya pelanggaran HAM dan kekerasan dipapua,"Tertulis dalam seruan aski Knpb.

Pemerintah pernah berjanji untuk menjelesaikan Pelanggaran HAM seperti wasior berdara, Wamena berdarah abepura berdarah , biak berdarah dan Paniai berdarah namun sampai detik ini belum juga diselesaikan.

"4 tahun silam tepatnya 08 desember 2014, adalah genap 4 tahun paniai berdarah, sampai hari ini belum diselesaikan oleh pemerintah Indonesia"jelasnya.

 

Pewarta: Andy Ogobai/KM

 

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait