Cabut SIUP dan Adili Pelaku-pelaku Penambangan Emas Ilegal di Degeuwo

Cinque Terre
Manfred Kudiai

18 Hari yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Ilustrasi: Penambangan Ilegal Degewo, Baya Biru, Kab. Paniai, Papua. Ist.

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.com--Mahasiswa asal  daerah Degeuwo, Kabupaten Paniai,  Jhon Timepa menuntut dan mendesak kepada pihak Pemerintah Kabupaten Paniai dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee Dan Moni (LPMA SWAMEMO), untuk segera cabut Surat Ijin Usaha/Perusahan (SIUP) dan adili para pelaku ilegal secara mekanisme hukum yang berlaku.

 

“Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 1 tahun 2011, tentang pemberhentian kegiatan penambangan ilegal diseluruh wilayah Papua termasuk tambang Emas di Degeuwo Kab. Paniai, Papua, Belum juga ditindak-lanjuti. Perusahan Ilegal terus melanjutkan aktifitas penambangannya,” jelasnya.

 

 

Dalam rangka menindaklanjuti keputusan gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2011, tentang pemberhentian kegiatan penambangan ilegal diseluruh wilayah Papua, termasuk Degeuwo, sebelumnya, Mantan Bupati Kabupaten Paniai Hengki Kayame menginstruksikan kepada seluruh stakeholder baik dilingkup pemerintahan maupun kepada seluruh lapisan masyarakat Kab.Paniai, terlebih khusus masyarakat Degeuwo.

 

Kesepakatan itu dilakasanakan agar segera bekerja sama antara pemerintah, perusahan dan LSM dalam hal ini (LPMA SWAMEMO). Hal tersebut termuat dalam surat instruksi Nomor 53 tahun 2009, tentang penutupan lokasi penambangan ilegal di Degeuwo.

 

Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani,Mee dan Moni (LPMA SWAMEMO) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh maserakat degeuwo dan diresmikan oleh Bupati Paniai Hengki Kayame SH.MH, sekretariat LPMA SWAMEMO di Nabire, Sabtu (28/03/2015) lalu.

 

Meenanggapi hal ini, pihak mahasiswa Asal Putra Daerah Baya Biru, Paniai, S.Jhon Timepa, menyesalkan tidak patuh dan konsistennya pemerintah paniai untuk mengambil kebijakan melalu Lembaga Pengembangan Masyarat Adat Suku Walani, Mee Dan Moni, (LPMA SWAMEMO), berladaskan instruksi Bupati Paniai dan putusan Gubernur sebagai otoritasnya.

 

Ia menambahkan, beberapa perusahan ilegal yang sedang beroperasi di sepanjang Sungani Degeuwo semenjak tahun 2004 hingga 2019 secara ilegal adalah seperti, Ibu Anto Pengusaha, Haji Ari, Pemilik (Cv. Gas Satria), Mr. Trefor, Pemilik (PT. Madinah Quarrata Minnig), Haji Marzuki Pemilik (Cv. Komputer), dan Pengusan Bos Boy. Bukan Cuma 5 (Lima) perusahan tersebut, namun 100 lebih pengusaha dan perusahan ilegal yang belum didata secara detail.

 

”Bumi, dan air, kekayaan alam, udara dan isinya adalah dikuasai oleh negara dan pemerintah. Seperti yang sudah tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 Ayat 3. Maka pemerintah setempat tidak harus abaikan soal tambang ilegal Degeuwo,” jelasnya.

 

Karena, menurutnya, selain mereka melanggar aturan dari pemerintah, akibat ulah mereka banyak terjadi pelanggaran HAM, rusaknya lingkungan dan rakyat asli di daerah tersebut dirugikan.

 

Perusahan ilegal yang ada di sepanjang sungai degeuwo segera adili mereka di pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku dan angkat mereka kelaur dari tanah degeuwo, 3 suku di Degeuwo mereka juga manusia yang butuh hidup aman, nyaman dan damai diatas tanahnya.

 

“Kasihan, masyarakat kami di degeuwo selalu dibodohi. Tidak pernah ada peratian dari kedua bela pihak pemerintah maupun perusahan baik disisi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, misalnya berupa rumah layak huni dll. Memang ini kurang ajar,”  ujar Timepa.

 

Selain itu perlu juga kita ketahui bahwa lokasi yang beroperasi oleh perusahan dan pengusaha ilegal adalah pusatnya baya Biru Dan 99, 81, Tayaga, Mimini Biru, Pambo, Tagipige, Damai 1, Lokasi Burung, Amano, 45, Juga Wim 1-2 Serta Koteka, tutup Timepa.

 

Menaggapi penambagan Emas Ilegal, sebelumnya, Legislator Papua, Laurenzius Kadepa juga pernah menegaskan agar aktivitas penambangan emas ilega harus ditutup.

 

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul ditutupnya penambangan liar di tanah Krowai.

 

"Seteah Korowai, tambang iega sepanjang kali Degewo harus tutup," Jelas Kadepa, sebagaimana dilansir Suara Papua, Edisi (12/8/2018).

 

 

Kadepa menegaskan, di Degewo terjadi banyak tindakan kejahatan yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Maka dirinya menyerukan harus segera ditutup.

 

Mengapa Penambangan Harus tutup?

 

Di Degewo, Baya Biru, tidak hanya emas yang dikeuk, terjadi juga penghancuran hutan dan ekosistem. Bahkan menurut Kadepa, terjadi penyebaran Virus HIV/AIDS dan pelanggaran HAM pun marak terjadi dalam keseharian hidup masyarakat setempat terhadap tiga suku yakni Suku Mee, Wolani dan Migani.

 

Sepintas Tentang Tambang Degeuwo Papua 2006-2013

 

Sebagaimana laporan yang ditayang pusaka.or.id,  Perjalanan penambangan ilegal di daerah Paniai, tepatnya sepanjang aliran sungai Degeuwo, menimbulkan berbagai macam soal.

 

Menjadi soal akibat kurangnya penanganan yang baik, dari segi perijinan, aspek hak ulayat, mata pencaharian suku-suku yang kini beralih dari ketergantungan pada ketersediaan alam kepada hadirnya investasi emas disini.

 

Degewuwo dikenal masyarakat publik sejak pengoperasian tradisional beralih kepada penambangan dengan memnggunakan alat moderen. Penggalian emas ini, disokong oleh berbagai kekuatan. Militer sebagai antek pemodal, investor luar yang mengakuisisi aset emas disini.

 

“Malapetaka kemudian menganga. Tindakan kekerasan aparat kepada warga adat setempat menimbulkan korban, hingga tercemarnya lingkungan hidup serta punahnya aset sakral disini, merambah masalah disini begitu rumit tanpa perhatian serius dari negara Indonesia,” papar Pusaka.or.id.

 

Pencurian Emas Sungai Degeuwo di Papua Rugikan Negara Triliunan

 

Pencurian tambang emas di sepanjang Sungai Degeuwo, Kampung Namowodide, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, semakin tak terkendalikan. Tak ada kontrol dari pemerintah, menyebabkan para pelakunya yang diidentifikasi berasal dari luar Papua, dengan leluasa mengambil harta karun negara yang tak ternilai tersebut.

 

Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani Mee dan Moni (LPMA Swamemo) Tobias Bagubau mengungkapkan kepada SP, Kamis (17/3), praktik pencurian emas berlangsung sejak tahun 2011 dan diperkirakan sudah triliunan nilai emas yang dicuri dari kawasan itu.

 

Rata-rata jenis emas aluvial yang diambil dari perut bumi Papua itu, menurut Tobias, bisa mencapai sekitar 500-1.000 kilogram setiap bulannya diproduksi oleh sekitar 26 pengusaha dan lebih dari lima perusahaan.

 

Biji-biji dan pasir emas itu dibawa keluar Papua dengan mudahnya," kata Tobias didampingi Sekretaris LPMA Swamemo Johanes Kobepa kepada suara Pembaruan.

 

Pengambilan biji-biji emas-emas tersebut melibatkan pengusaha dan perusahaan dari Jakarta. Mereka menggunakan alat-alat pengolahan emas seperti tromol, alat berat ekskavator, serta bahan-bahan kimia berbahaya untuk memurnikan emas.

 

Praktik para pencuri emas diduga dibekengi oknum aparat, dan warga yang berani bersuara akan mengalami intimidasi, diskriminasi, bahkan penyiksaan terhadap warga.

 

Tobias mengungkapkan, pada 15 Mei 2012, terjadi ketegangan di tempat biliar di lokasi 99 antara masyarakat dan pemilik biliar. Seorang anggota Brimob menembak 4 warga mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka parah.

 

Aktivitas penambangan emas di sepanjang Sungai Degeuwo, Wiayah Adat Mepago, Paniai, menimbulkan dampak kejahatan lainnya seperti kasus narkoba, miras, seks bebas, perampasan tanah dan lain-lain.

 

Tobias menyebutkan, sudah ditemukan lebih dari 350 kasus HIV/AIDS dan 30 orang meninggal dunia karena penyakit mengerikan itu sejak tiga atau empat tahun terakhir.

 

Bencana lingkungan terus mengancam karena hancurnya kawasan hutan dan tercemarnya air sungai oleh pengolahan emas dengan bahan-bahan kimia tanpa sistem tailing yang bisa dipertanggungjawabkan.

 

"Masyarakat adat Walani, Mee dan Moni paling banyak menerima akibatnya," tutur Tobias.

 

Masalah-masalah ini, lanjut Tobias, sudah dilaporkan dan dibahas dengan berbagai pihak terkait seperti Kapolda Papua, DPRD maupun Bupati Paniai. Kasus ini bahkan sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo pada Juli 2015.

 

"Namun sampai sekarang tak kunjung ada penanganan serius. Aktivitas tambang ilegal yang menghancurkan kehidupan masyarakat dan merugikan negara/daerah, tetap berlangsung bahkan makin tidak terkendalikan," ujarnya.

 

Tobias menyebut beberapa perusahaan yang harus dicabut izinnya seperti PT Madinah Qurrata Ain, PT Martha Mini, dan PT Komputer serta 26 pengusaha menengah lainnya yang tidak jelas perizinannya.

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Mahasiswa dan Pemuda

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait