Catatan Daftar Pelanggaran HAM di Papua 2019, Bisakah Otsus Tuntaskan?

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

18 Hari yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Alexander Gobai

 

Oleh : Alexander Gobai

 

Seperti yang diberitakan sura.com edisi 30 September 2020, Aktivis Hak Asasi Manusia, Veronica Koman, mengeluarkan deretan daftar dugaan pelanggaran HAM di Papua saat demonstrasi besar di Papua Barat 2019. Hal itu diungkap dalam laporan Gerakan West Papua Melawan 2019 yang diterbitkan oleh TAPOL.

 

Veronica mengatakan dalam laporan setebal 130 halaman ini menjelaskan secara rinci akar masalah demonstrasi besar menolak rasisme terhadap mahasiswa Papua Barat di Malang, Semarang dan Semarang tahun lalu yang berujung gerakan massa di Papua dan berbagai daerah di Indonesia hingga ke Ibu Kota Jakarta.

 

"Laporan ini diringkas ke dalam ringkasan eksekutif, sebuah kompilasi dari berbagai analisis dan kejadian yang berfokus pada pelanggaran HAM yang dilakukan selama Gerakan Melawan, termasuk rasisme yang menjadi pemicu dan impunitas yang dinikmati oleh para pelaku," kata Veronica dalam keterangannya.

 

Veronica menyebut laporan ini juga menggambarkan bagaimana pemerintah melakukan berbagai cara untuk membungkam aksi massa dengan tentang isu rasisme, impunitas, pembunuhan di luar hukum, kebebasan pers, pemadaman internet, pasal makar, penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran, dan penggunaan milisi sipil.

 

"Semua isu ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang West Papua, yang dikeluarkan untuk Pemerintah Indonesia pada 2 September 2020. Komite ini adalah sebuah badan ahli yang ditunjuk oleh Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR)," jelasnya.

 

Dalam laporan ini tercatat ada 22 kota di Papua Barat, 17 kota di Indonesia, dan tiga kota di luar negeri yang turut menggelar aksi mengecam tindakan rasisme terhadap rakyat Papua selama 19-30 Agustus 2019.

 

Atas peristiwa ini, tercatat ada 1.017 orang yang ditangkap selama pergerakan, 22 orang di antaranya menjadi tahanan politik dengan dugaan makar.

 

Sementara, Dana Otonomi Khusus pemerintah pusat yang mengalir ke Papua dalam bentuk dana Otonomi Khusus pada 2018 sebesar Rp 12,03 triliun. Jumlah tersebut naik 4,86% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

 

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018 yang telah diaudit, jumlah tersebut terdiri atas Rp 8,03 triliun  dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Rp 4 triliun dalam bentuk Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Secara lebih rinci, dana otonomi untuk Provinsi Papua Rp 5,62 triliun dan Provinsi Papua Barat Rp 2,41 triliun. Sedangkan dana tambahan infrastruktur Papua Rp 2,4 triliun dan Papua Barat Rp 1,6 triliun.

 

Dalam APBN 2019, pemerintah kembali akan mengucurkan dana Otonomi Khusus untuk dua provinsi paling timur di Indonesia tersebut sebesar Rp 12,66 triliun dan Rp 13,54 triliun pada 2020.

 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Otonomi Khusus (Otsus) sering dianggap sebagai satu kesatuan untuk mengatasi pelanggaran HAM dengan menggunakan Dana Otsus yang  dikucurkan kepada pemerintah Papua. Sementara, berdasarakan  ringkas cerita singkat tentang Otonomi Khusus tahun 2001 dan Otsus  merupakan jawaban Negara untuk  meredam “Isu Papua Merdeka”. Catatan Pelanggaran HAM 2019 membuktikan bahwa Dana Otsus tidak memberikan solusi untuk mencegah dan mengatasi pelanggarana HAM di Papua. Buktinya, orang Papua selalu dibabi butakan dengan sikap TNI/Porli untuk menteror, mengintimidasi, Mendiskriminasi, Membunuh dan lain sebagainya.

 

Satu contoh  Bukti, Pdt. Yeremias Zanambani ditembak TNI/Porli. Hal itu merupakan sikap dan tindakan TNI/Porli yang tidak memiliki hati besar kepada orang Papua. Belum lagi pelangaaran HAM  lainya yang tidak bisa sebut satu demi satu. Penembakan itu mendapatkan sorotan dari mana-mana.

 

Dalam siding PPB dalam waktu yang tidak lama, Perwakilan Vanuatu mengangakan masalah Papua dan juga menyebutkan pelanggaran HAM tentang penembakan Pdt. Yeremias Zanambani diduga ditembak oileh TNI/Porli.

 

Seperti yang dilansir jubi.co.id Penembakan Pendeta Yeremias Zanambani di Kampung Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua oleh oknum anggota TNI menggambarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pasukan keamanannya telah kehabisan akal sehat untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, terutama yang bukan lawannya.

 

Tokoh pemuda GKI Papua, Naftali Magai, menegaskan lawan dari aparat keamanan merupakan TPN/OPM yang memiliki atau memegang alat perang yakni senjata api.

 

Otonomi Khusus yang gencang dan diangkat di  permukaan air saat-saat ini di Tingkat Nasional dan Lokal merupakan satu sikap yang mesti dibicarakan demi kepentingan Rakyat Papua. Sebab,  membicarakan Otonomi Khusus akan memunculkan Pro dan Kontra. Bagi yang pro, Otsus merupakan hadia penghargaan yang diberikan Negara kepada orang Papua untuk membasmi orang Papua. Sementara, bagi yang kontra, hadia penghargaan yang diberikan kepada orang papua untuk hidup tenang  dan tidak membicarakan tentang Masalah-masalah Papua yang terjadi di tanah Papua.

 

Otonomi Khusus dianggap telah mensajahterakan orang asli Papua dari sisi pembangunan, Pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya. Padahal, buktinya Pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya tidak dijamin  Otsus. Kewenangan tentang Otsus tidak berikan oleh orang papua untuk mengatur. Bisa jadi, Otsus dijadikan untuk mengatur orang Papua untuk saling bertikai, membunuh antarorang Papua, tetapi juga dibunuh oleh orang yang tidak dikenal.

 

Otonomi Khusus dan Pelanggaran HAM, tidak bisa disamakan. Apalagi membicarakan Pelanggaran HAM dengan mengedepankan Otonomi Khusus bisa menjamin dan mengatasi  Pelanggaran HAM dan isu-isu lainnya di tanah Papua.

 

Sebagai solusi dari penulis ialah, pemerintah Papua memiliki power untuk menangakat derajat orang papua untuk menerima aspirasi Rakyat Papua tentang Otonomi Khusus. Bahwa Rakyat Papua tidak meninginkan Otonomi Khusus agar tidak dilanjutkan. Tuntuntan Rakyat Papua merupakan kajian akar rumput untuk pemerintah Papua. Sehingga dapat dibicarakan demi kepentingan Rakyat Papua pula.

 

Kajian yang dilakukan Universitas Cendrawasih (Uncen) dan telah diserahkan kepada pemerintah Papua merupakan kajian sepihak yang tidak menguntungkan rakyat Papua. Justru membuka jalur untuk  orang Papua  bertikai. Bukti berikut, Demonstrasi Mahasiswa  dan Rakyat Papua di Uncen  menuntut “Menolak Otsus” dibubarkan dengan tembakan di lingkungan Universitas Cendrawasih (Uncen), Namun sebagaian besar Uncen tidak  angkat bicara.  Ada apa ini? Apakah takut Kajian Ilmiah Uncen tidak diterima?

 

Untuk mengakhiri tulisan singkat ini, Pemerintah Papua, MRP, DPRP dan lainnya agar membicarakan masalah papua demi mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan orang asli Papua. Karena, Masalah papua adalah masalah kita orang Papua, bukan masalah Jakarta.  Tuntutan orang kecil dan akar rumput adalah bukti kalau orang Papua tidak menginginkan Otsus di papua.

 

Penulis Eks Tapol Korban Rasisme Tinggal di Jayapura

 

 

 

#MRP

#Pemerintahan

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait