Daerah lain Jadi DPR Papua Putra Daerah Papua Di Singkirkan       

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

16 Hari yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Yulianus Nawipa/KM

 

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.COM— Orang Indonesia menjadi Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) Papua, Putra Daerah orang asli Papua di singkirkan diatas daerahnya sendiri, bagaimana dengan aturan UUD 1945 dan otonomi khusus  (OTSUS) daerah Provinsi Papua.

 

 Sebenarnya orang asli Papua berhak menduduki Jabatan Politik dengan berdasarkan UU Otonomi khusus bagi Tanah Papua. Jabatan tersebut dirampas oleh orang lain lebih khususnya Jabatan DPRD, DPRP, DPR RI bahkan calon wakil bupati dan lain sebagainya.

 

Penulis  bertanya melalui media kabarmapega.com, bahwa orang Pendatang (Indonesia) dikuasai di tanah Papua  dengan maksud menguasai  bumi Papua dari semua aspek  terhadap orang Papua, agar orang asli Papua tidak mendapat peluang kerja supaya tersingkir atau habis (punuh) diatas tanahnya sendiri adalah harapan besar mereka.

 

Tujuan dan harapan Indonesia seperti itu, tetapi visi orang Papua adalah orang Papua harus keluar dari bingkai NKRI karena negara Indonesia tidak adil terhadap orang Papua. Mengapa??

 

1.Visi Negara Indonesia adalah orang Papua tidak ingin kaya di negerinya sendiri bumi Papua.

 

2.Negeri Indonesia dirampas kedudukan jabatan politik di Tanah Papua dengan maksudnya mereka membunuh krakter secara hidup. Pada hal dalam aturan UUD 1945 sudah mengatur pahwa kepala daerah dan Dewan Pimpinan daerah dan provinsi adalah asli putra daerah setempat.

 

3. Negara Indonesia ingin menghilangkan nilai kejahatan  yang sudah dilakukan di tanah Papua sebelumnya dan saat ini, maka mereka mempermasalahkan dengan DPR Papua dan isu rasisme ditanah Papua.

 

4. Negara Indonesia ditawarkan pemekaran provinsi Papua Selatan  dan Papua tengah dengan tujuan mereka secara langsung akan disingkirkan  orang asli Papua.

 

5. Negara Indonesia membunuh orang Papua dengan cara yang bijak melalui terencana, makanan dan minuman dan melalui organ organ tertentu kepada orang Papua yang mampu membicarakan kebenaran dan hak asasi manusia di tanah Papua, sehingga Indonesia memilih DPR Papua harus di duduki orang non Papua.

 

Ini data pandangan dan kacamata penulis yang telah terpilih, Dewan Pimpinan Daerah (DPRD) Dewan Pimpinan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua tahun 2019 bahwa ini  perampasan jabatan yang lebih banyak orang non Papua. Secara rinci beberapa Kab Papua sesuai dengan fakta Pemilihan Legislatif  Periode 2019-2024 sebagai berikut:

 

1. Kab Sarmi 20 Kursi:

    Pendatang 13 orang dan Orang Asli Papua (OAP) 7 orang.

2. Kab Boven Digul 20 kursi:

    Pendatang 16 orang dan OAP 6 orang

3. Kab Asmat 25 kursi:

    Pendatang 11 orang dan OAP 14 orang

4. Kab Mimika 35 kursi:

    Pendatang 17 orang dan OAP 18 orang

5. Kab Fakfak 20 kursi:

    Pendatang 12 orang dan OAP 8 orang.

6. Kab Raja Ampat 20 kursi:

    Pendatang 11 orang dan OAP 9 orang.

7. Kota Sorong 30 kursi:

   Pendatang 24 orang dan OAP 6 orang.

8. Kab Teluk Wondama 25 kursi:

    Pendatang 14 orang dan OAP 11 orang.

9. Kab Merauke 30 kursi:

   Pendatang 27 orang dan OAP hanya 3 orang.

10. Kab. Sorong Selatan 20 kursi:

    Pendatang 17 orang dan OAP 3 orang.

11. Kab. Sorong 25 kursi:

    Pendatang 18 orang dan OAP 7 orang.

12. Kota Jayapura 40 kursi:

    Pendatang 27 orang dan OAP 13 orang.

13. Kab. Keerom 23 kursi:

    Pendatang 13 orang dan OAP 7 orang.

14. Kab. Jayapura 25 kursi:

    Pendatang 18 orang dan OAP 7 orang.

 

Setiap 5 Tahun Pelantikan Anggota DPRD di Papua dan Papua Barat, keterwakilan Orang Asli Papua (OAP) di kursi DPRD terus mengalami penurunan bukan peningkatan.

 

Hal ini menunjukan bahwa jumlah penduduk Orang Pendatang mayoritas dan Jumlah Penduduk OAP Minoritas diatas di tanah Papua.

 

Pengakuan jabatan  Hak Politik orang asli Ppaua (OAP)  dikuasai oleh  non Papua di tanah Papua. Saya secara pribadi anak adat Papua merasa kecewa dengan aturan dan permainan Negara Indonesia. Aturan UUD 1945 sudah mengatur kami, tetapi Negara Indoensia sendiri mempermainkan aturan itu.  

 

Aturan UUD Indonesia sudah tidak berguna lagi karena kami sendiri salah mengunakannya. Salah bukan aturan tetapi orang orang birokrat pusat dan provinsi. Saya dengan tegas mengatakan jalani hidup ini dengan aturan gereja dan budaya sudah cukup. Untuk apa di pikirkan aturan Negara yang tidak jelas.

 

Penulis: Yulianus  Nawipa/KM

 

#Pemerintahan

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait