DAP Domberay: Gubernur Punya Hak Prerogatif Lockdown Papua Barat

Cinque Terre
Aprila Wayar

3 Hari yang lalu
DOMBERAI

Tentang Penulis
Freelance Journalist
Ketua DAP Domberay, Paul Mayor (Foto: Dok. Pribadi)

 

Yogyakarta, KABARMAPEGAA.com – Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Domberay, Paul Finsen Mayor meminta Gubernur Provinsi Papua Barat menggunakan hak prerogatifnya untuk melakukan lockdown atas wilayah Papua Barat menanggapi situasi darurat Covid-19 mengingat provinsi ini memiliki status Otonomi Khusus.

“Gubernur Papua Barat harus tegas melakukan lockdown dengan menggunakan kapasitasnya sebagai Gubernur. Ia harus menggunakan hak prerogatif politiknya demi menyelamatkan nyawa manusia Papua di atas tanah ini,” kata Mayor melalui jaringan pesan pribadi kepada KABARMAPEGAA.com, kamis (26/03).

Apalagi Mayor menilai fasilitas medis di Tanah Papua masih sangat minim. Oleh karena itu, ia meminta Gubernur Provinsi Papua, Dominggus Mandacan untuk segera melakukan lockdown Papua Barat karena nyawa orang Papua lebih berharga dibandingkan apapun.

Terkait Surat Bupati Manokwari yang meminta pertimbangan Gubernur Papua Barat untuk segera menutup semua jalur transportasi di Papua Barat karena pandemik Covid-19 yang terus merebak, atasnama Masyarakat Adat Papua di wilayah Papua Barat atau Doberay, Mayor mengapresiasi kebijakan yang diambil Bupati Manokwari ini.

“Ini sikap bijak yang harus dicontohi seluruh bupati di Provinsi Papua Barat,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Fransisco Mofu, Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta asal Kabupaten Raja Ampat mengaku bingung dengan sikap Gubernur Papua Barat dalam menangani pandemi Covid-19 yang sudah mewabah di Indonesia ini. 

“Di saat wabah ini sudah mulai menyasar ke beberapa wilayah di Indonesia, Gubernur Papua Barat malah belum menetapkan kebijakan dalam mengantisipasi hal ini,” katanya kepada KABARMAPEGAA.com melalui sambungan pesan pribadi, kamis (26/03).  

Di lain sisi, lanjut Mofu, beberapa pimpinan daerah tingkat kabupaten seperti Raja Ampat, Fakfak, Kaimana dan Maybrat sudah mulai membatasi mobilisasi manusia untuk masuk maupun keluar di daerahnya masing-masing. Ini juga menunjukan tidak adanya koordinasi yang baik antara pimpinan daerah di Papua Barat dalam menyikapi wabah Covid-19.

Mofu menilai, di kalangan masyarakat sendiri sudah mulai resah dengan sikap pemerintah yang sampai saat ini belum jelas. Bahkan masyarakat sebenarnya ingin agar Gubernur Papua Barat segera mengikuti langkah yang diambil Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe.

“Saya pikir Gubernur Papua Barat harus segera mengambil langkah yang lebih serius dan tegas untuk menyelamatkan masyarakat yang ada di Papua Barat kalau tidak ingin masyarakatnya menjadi korban Covid-19,” pungkas Mofu. (*)

#Mahasiswa dan Pemuda

Baca Juga, Artikel Terkait