Dapur Darurat Gerakan Inisiatif Warga Jogja Didatangi Polisi, SPJ Surati Jokowi

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
NASIONAL

Tentang Penulis
Relawan Solidaritas Pangan Jogja membagikan nasi bungkus kepada pekerja rongsok di sebuah rumah bendeng di kawasan Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (28/3/2020). FOTO/ dok. Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta Oleh: Restu Diantina Putri - 20 April 2020

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com--Ko-koordinator Gerakan Solidaritas Pangan Jogja (SPJ), Ita Fatia Nadia menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Dapur Drurat Gerakan Inisiatif Warga didatangi  yang didatangi.

 

Dalam surat tertanggal 20 April 2020 itu,  SPJ, menyoroti kehilangan pendapatan harian selama pandemi Covid-19; yakni para perempuan buruh gendong yang bekerja di pasar tradisional, tukang becak, pemulung, pedagang kecil, dan orang-orang yang terpaksa hidup di jalan.

 

“Suatu gerakan dapur darurat yang didirikan atas dasar kepedulian sesama rakyat Yogyakarta dan telah beroperasi sejak 22 Maret 2020. Tujuan utama SPJ ialah untuk membantu mereka yang kehilangan pendapatan harian selama pandemi Covid-19; yakni para perempuan buruh gendong yang bekerja di pasar tradisional, tukang becak, pemulung, pedagang kecil, dan orang-orang yang terpaksa hidup di jalan. Inisiatif dapur darurat kami menggalang donasi terbuka dan membantu menyediakan nasi bungkus, sembako, vitamin C, dan masker,” kata Koordinator SPJ, Ita Fatia Nadia dalam keterangan tertulis yang ditulis pada tanggal, 20 April 2020, selanjutnya diterima media ini, Rabu (22/04/2020).

 

Sejauh ini, Kata Ita, ada 11 dapur umum yang berjejaring dalam SPJ. Dapur-dapur darurat ini digerakkan oleh relawan yang terdiri dari ibu rumah tangga, warga kampung, LSM, dan mahasiswa. “Kami juga mendapat dukungan sayur mayur, beras, dan telur dari para petani dan peternak di sekitar Yogyakarta, yakni Paguyuban Petani Lahan Pantai di Kulon Progo dan kelompok peternak ayam di Sleman dan Bantul.”

 

“Dalam setiap kegiatan, kami selalu memastikan bahwa semua relawan mengikuti protokol pencegahan penyebaran virus sesuai imbauan Kementerian Kesehatan, antara lain pengunaan masker, sarung tangan, hand sanitizer, dan disinfektan. Semua aktivitas di dapur juga dilakukan oleh maksimal 5 orang,” katanya.

 

Solidaritas Pangan Jogja ini adalah gerakan inisiatif warga untuk cepat menanggapi kondisi rakyat miskin yang belum menerima akses bantuan sosial dan terpaksa bertahan hidup dari belas kasihan orang-orang yang masih punya rasa kemanusiaan.

 

“Gerakan kami ini juga sejalan dengan imbauan dan pidato Bapak Presiden Joko Widodo, yang mengajak rakyat Indonesia untuk bergotong royong membangun solidaritas demi menanggulangi dampak sosial yang ditimbulkan pandemi Covid-19,” ujarnya.

 

Akan tetapi, Kata Ita, belakangan ini kami dibuat resah karena aktivitas SPJ seperti dicurigai dan diawasi secara berlebihan oleh aparat keamanan setempat tanpa maksud yang jelas.

 

“Pada Kamis 16 April 2020, dapur SPJ yang saya dirikan di Ngadiwinatan didatangi oleh aparat keamanan kepolisian Sektor Patuk Yogyakarta. Mereka menginterogasi kami dengan pertanyaan siapa pendiri, sumber donasi, dan lokasi distribusi nasi bungkus?,” tanya Ita.

 

Kemudian pada Sabtu, 18 April 2020 pukul 15.30, seseorang yang mengaku dari Polsek Patuk kembali datang dan kali ini mendesak untuk memotret saya dan mengambil dokumentasi kegiatan dapur. “Para aparat yang datang menginterogasi kami tidak membawa surat tugas dan hanya bisa menunjukkan identitas sebagai anggota intel polisi.”

 

Sebelum kejadian ini, pada 27 Maret 2020 salah satu dapur SPJ di Gamping juga sempat didatangi intel polisi yang juga tidak membawa surat tugas.

 

Pada Jumat, 17 April 2020, rapat koordinasi pembagian masker dan pangan yang dihadiri 9 relawan dalam jaringan SPJ di kantor Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dibubarkan paksa secara intimidatif oleh satu orang yang mengaku dari Polsek bersama rombongan 6 orang dengan mobil Linmas, dan sekitar 40 orang tak dikenal. Mereka masuk ke halaman depan kantor Walhi melontarkan caci maki dan melakukan penggrebekan tanpa mematuhi protokol jaga jarak fisik.

 

“Tindakan kekerasan dan pengawasan berlebihan oleh aparat terhadap aktivitas di dapur Ngadiwinatan, Gamping, dan kantor Walhi dapat menghambat tumbuhnya inisiatif-inisiatif solidaritas rakyat yang sedang bahu membahu menanggulangi dampak sosial-ekonomi bencana pandemi Covid-19. Tindakan sewenang-wenang berdalih penjagaan keamanan itu bertentangan dengan imbauan Presiden Joko Widodo untuk membangun gotong royong antar warga,” jelas Ita dalam surat itu.

 

Ita minta, penggunaan kekuasaan aparatur pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 harus tetap berada dalam koridor hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. “Oleh karena itu saya meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menginstruksikan penghentian tindakan-tindakan represif aparat keamanan terhadap semua inisiatif gotong royong warga.”

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Pandemi Covid-19

Baca Juga, Artikel Terkait