Dewan Pers Segera Tegakan Kode Etik Jurnalistik Terhadap Wartawan Media Online Kawat Timur. com

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

7 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Keterangan Foto : Foto Alexander Gobai yang dipasang di media online kawattimur.com. (Foto: Dok Prib)


JAYAPURA,  KABARMAPEGAA. com - Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua meminta kepada Dewan Pers segera tegakan Kode Etik Jurnalistik Terhadap Wartawan Media Online Kawattimur. com  atas berita fitnah terkait Alexander Gobai. 


"Wartawan Indonesia tidak membuat berita fitnah," Kata Kordinator Litigasi,  Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua,selaku Kuasa Hukum, Emanuel Gobay, S.H., MH yang diterima melalui Pers Release, Minggu, (9/02).


Menurut Gobai,  Pada prinsipnya Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1), UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.


"Sekalipun demikian prinsipnya namun beberapa waktu lalu media on line kawattimur.com menyajikan dengan menampilkan foto Alexsander Gobay dan disamping fotonya ditulisakan ALEXSANDER GOBAI, ketua BEM USTJ salah satu actor kerusuhan di kota jayapura tanggal 29 Agustus 2019," Ujarnya. 


Lanjut Gobai,  sidang perdana Alexsander Gobai dan kawan-kawan baru akan dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020 dengan demikian telah jelas bahwa sampai saat ini belum ada putusan hakim atas Alexsander Gobay dan kawan-kawan. Atas dasar itu, Alexsander Gobay masih dilindungi oleh Asas Praduga Tak Bersalah namun karena media on line telah memberitakan berita demikian maka secara jelas-jelas menunjukan bahwa media on line kawattimur.com tidak menghargai Asas Praduga Tak Bersalah. 


Untuk diketahui bahwa setiap wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik sebagaimana ditegaskan pada pasal 7 ayat (2), UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sekalipun demikian, atas pemberitaan tersebut secara langsung menunjukan bahwa wartawan media online kawattimur.com yang telah menyajikan berita tersebut tidak memperhatikan prinsip dalam kode etik jurnalis yang menegaskan bahwa Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak  mencampurkan  fakta  dan  opini  yang  menghakimi,  serta  menerapkan  asas  praduga tak bersalah sebagaimana diatur pada Pasal 3, Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. 


"Melalui pemberitaan foto Alexsander Gobay dengan tulisan “ALEXSANDER GOBAI, ketua BEM USTJ salah satu actor kerusuhan di kota jayapura tanggal 29 Agustus 2019” merupakan berita fitnah," Katanya. 


Kata Gobai, wartawan media online kawattimur.com secara jelas-jelas melanggar Pasal 3, Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. 


"Mengingat adanya hak jawab dan kewenangan dewan pers yang dijamin dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maka sudah sepantasnya kedua hal dimaksud dapat diberlakukan dalam melihat kasus pemberitaan foto Alexsander Gobay dengan tulisan “ALEXSANDER GOBAI, ketua BEM USTJ salah satu actor kerusuhan di kota jayapura tanggal 29 Agustus 2019” yang dilakukan oleh wartawan dan media online kawattimur.com," Katanya. 


Lebih Lanjut Gobai menyatakan, hal ini dimaksudkan untuk meluruskan peran pers nasional sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai berikut :
a.    Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b.    Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
c.    Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
d.    Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e.    Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.


"Kami mengunakan “hak jawab” sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2), UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menuntut media on line kawattimur.com segera meminta maaf secara terbuka kepada Alexsander Gobai mengunakan media on line kawattimur.com yang ditampilkan pada bagian laman berita utama selama satu minggu berturut-turut dimulai sejak hari senin 10 Februari 2020 – 15 Februari 2020," Katanya. 


Gobai berharap agar Asosiasi Media Media Siber Indonesia (AMSI) segera memberikan teguran kepada wartawan dan dewan redaksi media media on line kawattimur.com yang telah menyajikan berita fitnah.


Ia berharap juga agar Dewan Pers menjalankan fungsi pengawasan kode Etik Jurnalistik sebagaimana diatur pada pasal 15 ayat (2) huruf c, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan cara memeriksa wartawan dan dewan redaksi media media on line kawattimur.com yang telah menyajikan berita fitnah.


Pewarta : Admin

#Mahasiswa dan Pemuda

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

#Jumpa Pers

#LBH Papua

Baca Juga, Artikel Terkait