Dibalik 13 Kali Presiden Jokowi ke Papua dengan Penuh Ramah

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

16 Hari yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Renold Isak Dapla, saat sampaikan aspirasi dimuka umum.

 

 

Oleh Renold Isak Dapla*

 

KABARMAPEGAA.Com--Kali ini, Penulis hendak memilih diksi dan narasi dengan frasa ‘presiden jokowi’, bukan memilih ‘jokowi’, sebab ketika memilih diksi yang mengarah pada Jokowi, itu kemudian bisa di kenakan makar. Katanya semacam itu adalah penyerangan privat. Pantasan saja sebab mental dan wataknya memang segitu. Pemilihan kata ini memang di takutkan, karena seutuhnya di kejar habis-habisan macam kaya suanggi. Ini adalah sebuah bukti empiris yang kingkret, bahwa pada tahun 2019 lalu pengguna dan pemegang gelang Bintang Kejora (BK), ikat pingkang, tali sepatu dan segala macamnya yang sifatnya reaksi atas rasis di suarabaya, jawa timur pun di tangkap, kemudian di makarkan, apa lagi kita masyarakat biasa yang kemudian menyebutkan nama presiden dengan sembarangan. Jika menyebutkan namanya dengan sembarang, maka tentunya penyebut itu menangkapnya, lalu di makarkan dengan barang bukti ‘pelecehan nama baik pace dia’. Katanya pak mantan kuping presiden ngabalin, menanyatakan bahwa penyebutan nama kepala negara secara sembarangan, hal semacam itu adalah orang yang peradabanya sungguh sangat rendah.

 

Terhitung-hitung menjalang satu (1) decade kepemimpinaya, yaitu sejak 2014 periode pertama hingga berjalanya periode ke 2 di tahun 2021 ini, pace presiden kita yang penuh ramah dan sopan ini telah berkunjung ke papua selama 13 kali. Hal ini di pujikan serta membanggakan oleh netizen nusantara di berbagai macam flatform media sosial yang ada. Kemudian secara fisik ada beberapa dosen di kampus pun menyingkung atas kunjungan-kunjungan presiden ke papua, katanya adalah kunjungan kasih sebagai kepala negara untuk tetap memproteksi warga negaranya agar supaya warganya tetap aman, tentram dalam tali kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indeonesai (NKRI), Bineka Tunggal Ika.

 

Memang faktanya seperti demikian, bahwa seluruh masyarkat yang terhimbun dalam 17.000 pulau di Indonesia, dan lebih khususnya orang papua itu selalu dan akan terus selalu mengangkat tindakan presiden di arena publik. Bahkan Orang Papua Dan Orang Asli Papua (OP-OAP) pun selalu saja membandingkan atas kinerja presiden-presiden indoensia yang sebelumnya hingga kepemimpinan presiden Jokowi sekarang. Katanya kebijakan public public policy sangat luar biasa, presiden yang Tuhan panggil untuk menciptakan ‘orang papua indoensia dan orang asli papua indonesia’ yang sejahtera mandiri dan tanggung jawab. Hal ini penulis menilai bahwa bagaimana presiden dan negara memperlihatkan kecerdikanya melaluhi media-media domestik serta internasional untuk mempersatukan pikiran serta pemaham warga negara dengan memainkan politik media untuk mayakinkan warga negara yang kemudian terus taat dan setia pada negara.

 

Sungguh ini negara, manusia atau binatang, perbuatan-perbuatan yang penuh celaka bagi manusia papua, mengarahkan manusia papua pada jurang maut, menciptakan neraka di atas neraka, Perlakuan yang benar-benar sembrono, bersandiwara di atas panggung mayat orang papua, di atas arus aliaran darah orang papua, di atas panorama alam papua yang kian sakit-sakitan. Bahasa fisik presiden yang begitu amat santai, senyuman manis yang mengambil hati orang papua, itulah nasonalisme sempit yang sedang terbangun, subur, perkembang secara terstruktur oleh negara.

 

Di balik keramahanya, di sana tersembunyi pelangkaran HAM berat yang terjadi sejak kepemipinan Jokowi-JK, misalnya adalah seperti 4 siswa yang terbak mati oleh aparat di Paniai pada 2014 lalu. Ia pun menyanyikan kepada pihak keluarga korban agar penembakan Apius Gobay dan kawan-kawan Alm lainya harus segera menyelasaikan dalam waktu terdekat, namun nyatanya menjadi janji manis palsu atas keluarga korban yang sedang berduka.

 

Belum selesai insiden tersebut, sudah masuk ke jabatan periode kedua, yang mana bergantengan tangan erat bersama Ma’ruf Amin, tambah lagi peristiwa-peristiwa termaut seperti pengungsian besar-besar Nduga, Intan Jaya, Puncak Ilaga, Maybrat, Pegunungan Bintang dan Yahukimo.

 

Di Nduga, ketika terjadi pengungsian sejak 2018 di sana sangat tidak aman hingga saat ini. Laporan tim kemanusiaan pada tahun 2019 lalu menyatakan bahwa, korban meninggal akibat kedinginan, kelaparan dan kesakitan serta yang tertembak adalah berjumlah 182 korban meninggal terdiri dari 69 laki-laki dewasa, 21 perempuan dewasa, 20 anak laki-laki, dan 21 anak perempuan. Bahkan konflik ini menewaskan 14 balita perempuan, 12 balita laki-laki, 17 bayi laki laki, dan 8 bayi perempuan.

 

Akibat keterlaluan negara melaluhi militer ini, tim kemanusiaan, Lembaga-lembaga LSM serta semua mahasiswa papua dan organisasi yang pro demokrasi yang telah-sedang berada di luar papua dan di papua menuntut kepada negara dengan tema umum “segerah Tarik militer dan berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa west papua”. Tuntutan-tuntutan kepedulian kemanusian yang di ramaikan ini pun dalam posisi represifitas, diskriminasi, penangkapan, pemenjaraan, terlahir berbagai channel youtube, website dan sosial media propaganda yang kemudian di kendalikan oleh BIN dan buzzer untuk tetap mempertahankan nasionalisme sempit NKRI harga mati. Di waktu yang bersamaan, pecahlah isu rasisme di Surabaya, disitulah kemarahan orang papua dan orang asli papua terlihat nampak, nanum, isu itu hanya terjadi secara spontanitas, di situasi itu, Bahasa tubuh serta bahasa fisik presiden yang tinggi itu tak lagi nampak, terdiam, bisu tanpa kabar.

 

Lalu tanya lagi selain Nduga, apa kabar dengan Intan Jaya, Puncak Ilaga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maybrat dan seluruh rakyat west papua? Dimana perlindungan dan memproteksian kewajiban negara melaluhi suprastruktur terkait atas ribuan hingga jutaan warga yang sedang dalam posisi pengungsian di daerah-daerah yang di maksud? Bagaimana anak-anak sekolah yang sedang berada dalam posisi pengungsian yang kemudian tidak mendapatkan Pendidikan yang layak, sedangkan UU Negara Kesatuan Republic Indoensia (NKRI) menjamin bahwa setiap warga negara di wajibkan berpendidikan tinggi? Yaitu Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan HAK bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut.

 

Bahasa fisik yang terlihat santai sedangkan di balik kesantian itu kehidupan warga papua tidak baik-baik saja dalam honai dan hutan mereka. Memberi senyuman manis kepada orang papua secara terpesona, seakan orang papua hidup dalam kenyamanan. Melontarkan tutur Bahasa yang berlahan membuat orang papua dan orang asli papua mempercayainya dengan mudah. Itulah para pembaca bahasa tubuh orang (manusia) telah-sedang membacai Bahasa tubuh presiden bahwa ia (presiden) sedang menipu dirinya di atas panggung penderitaan rakyat papua. Di balik kesemangatan presiden serta kolegenya, di sana terdengar kebunyian ambulance, di samping pidato presiden yang berapi-api, di sana terdengar bunyi tembakan, di belakangkang hirauan pemerintah, distulah di kabarkan ribuan warga sipil mengungsi ke hutan, di balik kecerdikan negara, di sana terlihat kehabisan hutan, kayu, mineral dan kebun, itulah gaya watak kolonial yang sifatnya slow motion genoside.

 

Situasi kesulitan membuat orang papua tak bernyawa, di saat itulah agenda pon dan perancangan otonomi khusus (otsus) jilid 2 di jalankan oleh presiden serta parah borjuasi-borjuasi lokal papua. Ini adalah wajah kolonial yang nampak jelas untuk menguasai seluruh tatanan kehidupan orang papua dan alam papua melaluhi borjuis papua.

 

Tindakan-tindakan presiden membuktikan bahwa apapun yang dapat ia katakan adalah tipu belaka, kenapa di harus di katakana demikian, karena memang perbuatan realitanya segitu, bahwa ucapan kasih sayang di mulut presiden adalah hal yang kemudian menipu Bahasa tubuh yang sedang jujur untuk meberitaukan yang sebenarnya. Orang yang perperan sebagai tukang bohong memiliki tujuan yang jelas di mana mereka akan selalu berharap tujuannya bisa tercapai dengan kebohongan.

 

Ini menjadi suatu pertanyaan besar untuk orang papua, yang harus di jawab oleh Orang Asli Papua (OAP) adalah bahwa kenapa pak presiden Jokowi telah mengunjungi 13 kali ke papua, namun kenapa janji penyelesaian masalah tak dapat terlaksana, lalu kemudian belum ada ketegasan sebagai kepala negara atas pengungisan orang papua yang kemudian masih saja massif hingga hari ini?

 

Penulis adalah Renold ishak dapla, mahasiswa asal papua, anggota aktif aliansi mahasiswa Papua (AMP) KK-Yogyakarta. Tulisan ini sebagai opini saya atas pengunjungan presiden Jokowi dengan Bahasa yang penuh rama selama 13 kali dalam kemimpinanya, sedangkan realitas di papua tidak baik-baik saja.

 

Referensi:

  1. Penembakan pada 2014 di paniai, liputan6.com/news/read/3801860/4-tahun-berlalu-keluarga-korban-penembakan-paniai-papua-tagih-janji
  2. Jumlah korban di kabupaten nduga; https://nasional.tempo.co/read/1235869/182-orang-meninggal-pasca-operasi-tni-polri-di-nduga-papua/full&view=ok
  3. Kebohongan, https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/mengakui-kebohongan-pada-pasangan/
  4. https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/mengetahui-ciri-orang-berbohong/

 

#Mahasiswa dan Pemuda

#Mahasiswa Papua

Baca Juga, Artikel Terkait