Diminta Tangkap dan Adili Oknum Polisi Pelaku Introgasi Menggunakan Ular  di Papua

Cinque Terre
Manfred Kudiai

4 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Video pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap pemuda Papua. (sumber: Twitter @Veronikoman.Ist)

 

 

YOGYAKARYA, KABARMAPEGAA.com—Belum lama ini, kejadian Introgasi menggunakan ular kepada Pemuda  Jayawijaya Papua untuk mendapatkan pengakuan dari korban  setelah diduga mencuri Hanpone yang video klipnya viral itu akhirnya ada tanggapan permintaan maaf dari juru bicara Polda Papua.

 

Juru bicara Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal sebagaimana video yang diunggah Al Jazeera English, Polda Papua meminta maaf atas tindakan berlebihan itu. "Kami mohon maaf atas tindakan itu," katanya kepada tribunnews.com.

 

Akan tetapi tindakan kepolisian dinilai berlebihan sehingga aktivis Hak Asasi Manusiai (HAM) angkat bicara.“Segerah tangkap, tahan dan adili anggota polisi pelaku introgasi mengunakan ular di Papua. “Simpan Ucapan Maaf Dan Segerah Tangkap Dan Adili  Anggota Polisi Nakal,”  jelas Emanuel Gobai, Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) kepada kabarmapegaa.com, Sabtu, (23/02).

 

Menurutnya, tindakan kekerasan yang dilakukan anggota polisi terhadap masyarakat sipil di Papua telah terjadi berkali-kali. Atas tindakan-tikan itu sudah banyak kali dilakukan upaya hukum seperti melaporkan ke Propam, mengajukan Gugatan Praperadilan, mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan pelaporan/pengaduan atas dugaan tindak pidana namun mayoritas tidak diproses secara maksimal.

 

Ucapan maaf  yang dilansir media nasioanal itu, dinilai sebagai pembiaraan anggotanya sebab ucapan maaf adalah penyataan yang selalu masyarakat terima saat terjadi kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil, sangat jarang masyarakat sipil papua menerima pemberitaan polisi pelaku pelanggaran hukum dihukum secara tegas. 

 

Pada prinsipnya, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP).

 

Sesuai dengan prinsip itu, Jelas Emanuel yang pernah kerna di LBH Jogja ini mengatakan terkait dengan apa yang dialami oleh seorang pemuda Papua saat diintrogasi oleh anggota kepolisian resort jayawijaya mengunakan ular pada tanggal 5 Februari 2019 merupakan salah satu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap masyarakat sipil di papua.

 

Sebagai tanggapannya, juru bicara Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal mewakili Polda Papua menyatakan "Kami mohon maaf atas tindakan itu". Selain itu, Ahmad Mustofa Kamal memberikan alasan di balik tindakan yang sangat mengerikan itu. "Harap diketahui, ular itu memang digunakan untuk mendapatkan pengakuan karena memang pelaku tidak mau mengakui perbuatannya."  Jelasnya melanjutkan ungkapan juru bicara Polda Papua kepada tribunnews.com.

 

 Selain itu, praktek penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu anggota polisi resort Jayawijaya itu ditanggapi oleh  AKBP Tonny Ananda Swadaya selaku Kapolres Jayawijaya, sebagai berikut : masyarakat Jayawijaya yang jenuh dengan aktivitas pencurian dan mabuk-mabukanan, mendukung polisi memberikan efek jera dengan ular. Di sini masyarakat mendukung. Ular jinak, tidak berbisa, tidak menggigit dan setelah diberikan ular, pencuri itu mengakui perbuatannya," katanya kepada www.pantau.com

 

Tindakan anggota Polisi Polres Jayawijaya melanggar HAM dan UU

 

Untuk diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 19 ayat (1), UU No 2 Tahun 2002).

 

Salah satu tugas polisi adalah menegakan hukum (Pasal 13 huruf b, UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri), secara khusus di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 16 ayat (1) huruf f, UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri). 

 

Memang pihak kepolisian diberikan kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  5. Menghormati hak asasi manusia (Pasal 16 ayat (2), UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri).

Melalui penegasan UU Nomor 2 Tahun 2002 diatas, sudah dapat membuktikan bahwa tindakan anggota polisi polres Jayawijaya yang melakukan intrograsi mengunakan ular jelas-jelas telah melanggar HAM pemuda papua yang diintrogasinya.

 

Kapolres Jayawijaya melindungi anggota polisi Polres Jayawijaya

 

Dengan demikian, pernyataan juru bicara Polda Papua dan Kapolres Jayawijaya jelas-jelas hanya bertujuan untuk melindungi anggota polisi polres Jayawijaya yang telah melakukan tindakan penyalagunaan kewenangan dalam “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.

 

Dari apa yang telah dilakukan oleh anggota kepolisian Resort Jayawijaya, jelas-jelas bertentangan dengan pasal 19 ayat (1), UU Nomor 2 Tahun 2002, sebagai berikut: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

 

Melalui tindakan tersebut secara lagsung menunjukan bahwa anggota Polisi melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana diatur pada Pasal 6 huruf o dan q, PP Nomor 2 Tahun 2003, sebagai berikut : “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya dan menyalahgunakan wewenang”.

 

Mengingat tindakan itu dilakukan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan sehingga tentunya, anggota polisi resort jayawijaya tersebut melanggar pasal 52, UU Nomor 8 Tahun 1981, sebagai berikut : “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

 

Tindakan introgasi mengunakan ular yang dilakukan anggota polisi resort jayawijaya merupakan tindakan penyiksaan. Terkait tindakan tersebut secara kenegaraan Indonesia memiliki komitmen untuk menghilangkannya sesuai dengan tujuan pemberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia).

 

Melalui fakta penyiksaan yang dilakukan oleh anggota polres Jayawijaya maka secara langsung telah mengantarkan anggota polisi polres jayawijaya secara terang-terang sebagai pelaku pelanggaran  pasal 33 ayat (1) dan 34 ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999, sebagai berikut :

Pasal 33 ayat (1)

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

 

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

 

Selain itu, telah melanggar pasal 10 ayat (1), UU Nomor 12 Tahun 2005, sebagai berikut : “Setiap orang yang dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia tersebut”.

 

Secara hukum pidana, perbutan anggota polisi resort jayawijaya yang melakukan introgasi mengunakan ular merupakan salah satu tindakan kejahatan sebagaimana diatur pada pasal 422 KUHP, sebagai berikut :

 

Pasal 422 KUHP

 

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan barana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

 

Sesuai dengan uraian diatas, menunjukan bahwa “anggota polisi pelaku introgasi mengunakan ular” secara jelas-jelas telah melakukan pelanggaran beberapa aturan perundang-undangan yaitu : UU Nomor 2 Tahun 2002 junto PP Nomor 2 Tahun 2003, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kofenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

 

Berdasarkan itu maka sudah tidak ada alasan bagi ucapan maaf akan tetapi wajib ada penegakan hukum, dengan demikian maka ditegaskan kepada Kapolri, Kapolda Papua dan Kapolres Jayawijaya untuk segerah :

  1. Menangkap, menahan  dan mengadilinya “anggota polisi pelaku introgasi mengunakan ular” atas dugaan tindakan pelanggar disiplin etika kepolisian republik Indonesia sebaga diatur pada pasal Pasal 6 huruf o dan q, PP Nomor 2 Tahun 2003;
  2. Menangkap, menahan  dan mengadilinya  atas dugaan tindakan kekerasan sebaimana diatur pasal 422 KUHP yang dilakukan oleh “anggota polisi pelaku introgasi mengunakan ular”.

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

Baca Juga, Artikel Terkait