Direktur LP3BH  Kembali Ingatkan Jokowi Terkait Kasus HAM Wasior dan Sekitarnya

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

6 Hari yang lalu
KABAR PAPUA BARAT

Tentang Penulis
Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy. IST

 

MANOKWARI, KABARMAPEGA.com--Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy,  Selasa (11/06/2019) kemarin malam dimanokwari kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo dan jajarannya mengeni usia 18 tahun terjadinya peristiwa kejahatan kemanusiaan di Wasior-Kabupaten Teluk Wondama, 13 Juni 2001 lalu yang dikenal dengan Wasior Berdarah.

 

 

Kata Yan, Ketika itu, terjadi peristiwa "serangan" yang diduga dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata pimpinan Daniel Awom dan Otis Koridama. Berakibat tewasnya 5 (lima) anggota Brimob dan 1 (satu) karyawan CV.Vatika Papuana Perkasa di base camp kampung Wondiboy-Distrik Wasior-Kabupaten Manokwari.

 

Pasca serangan tersebut, diungkap Warinussy bahwa diduga terjadi operasi pengejaran para kelompok penyerang oleh Brimob Polda Papua atas perintah mantan Kapolda Brigjen I Made Mangku Pastika. Saat itu di Manokwari, Kapolresnya adalah Letkol Pol.Drs.Bambang Budi Santoso dan Wakapolresnya Mayor Pol.Tavip Yulianto. Operasi keamanan tersebut dalam faktanya justru "menyasar" rakyat sipil di sebagian besar wilayah di sekitar Teluk Wondama.

 

Berdasarkan laporan investigasi dari LP3BH dan Klasis GKI Wondam dikala itu  membuktikan telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat berbentuk kejahatan kemanusiaan. Yaitu sebagai diatur dalam rumusan pasal 7 huruf b dan pasal 9 huruf a (pembunuhan), huruf b (pemusnahan), huruf e (perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, huruf f (penyiksaan), huruf g (pemerkosaan), dan huruf i (penghilangan orang secara paksa, katanya.

 

 

Dijelaskan Yan, lebih ironisnya adalah berkas perkara dikembalikan ke Komnas HAM RI sejak 2018 oleh Jaksa Agung  tanpa upaya digelarnya perkara terkait.

 

"Sayang sekali karena berkas perkara yang sudah ada atas kerja keras Komnas HAM RI. Ternyata pada November 2018 lalu telah dikembalikan oleh Jaksa Agung RI kepada Komnas HAM tanpa melalui gelar perkara lebih dahulu," paparnya.

 

Atas nama Kelembagaan Hukum direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy menilai, komitmen Kepala Negara Republik Indonsia, sama sekali tidak membuktikan  pengungkapan pelanggaran HAM yang selama ini terjadi ditanah Papua.

 

"LP3BH Manokwari memandang bahwa desakan bagi dilanjutkannya proses hukum perkara dugaan pelanggaran HAM Berat Wasior bukan saja ada di pihak rakyat sipil, khususnya para korban. Tapi juga pada Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara yang pernah berkomitmen menyelesaikan proses penyelesaian kasus-kasus pelanggatan HAM yang berat di Tanah Papua, seperti Wasior 2001, Wamena 2003 dan Enarotali 2014. Tapi sampai kini komitmen tersebut tak pernah diimplementasikan, baik dari sisi kebijakan negara maupun keputusan politik dan hukum," jelasnya.

 

 

Pewarta : Petrus Yatipai

Editor: Manfred Kudiai/KM

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait