Diserukan Memboikot Pilpres 2019, TPNPB-OPM Minta Referendum

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

2 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Admin Redaksi Kabar Mapegaa Online
Keterangan Foto: Anggota TPNPB-OPM Wilayah Meepago. (Foto: KM/DOK)

 

PANIAI, KABAR MAPEGAA.com - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Wilayah Meepago menyerukan akan memboikot Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dan meminta Referendum.

 

Damianus Rima R. Yogi Pimpinan  TPNPB OPM Devisi II Makodam Pemka IV Meepago  Wissel Meren Paniai, menyatakan, menolak pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia Pilpres 2019  di wilayah Meepag.  Sementara, referendum harus dilakukan di Papua Barat. karena  referendum adalah alternatif tepat bagi Rakyat West Papua.

 

“Kami akan melakukan operasi tumpas untuk menolak Pilpres di wilayah Meepago West Papua,” kata Yogi Kepada kabarmapegaa.com di Enarototali, Kamis, (30/18).

 

Kata dia, dalam UUD 1945 alinea pertama disebutkan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan. Maka, referendum untuk  West Papua harus terjadi.

 

Deklarasi Konfrensi Meja  Bundar  (KMB) di Den Haag, Belanda tahun 1956, kata dia, meresolusikan bahwa negara-negara jajahan di dunia yang dalam proses perjuangan untuk merdeka agar dimerdekakan. Maka New Guinea pun sebagai bekas jajahan kolonial Belanda Mendeklarasikan kemerdekan Papua sejak  1 Desember 1961 . untuk itu, didesak PBB untuk bertanggung jawab atas rekayasa Pepera 1969.

 

Lanjut Yogi, Hasil rekayasa PEPERA 1969 telah diprotes oleh masyarakat Paniai di bawah pimpinan tuan Karel Gobai. Peristiwa perang antara Orang Asli Paniai dan pasukan TNI/POLRI mulai berawal di kota Enarotali. Perang tersebut telah meluas sampai ke kampung-kampung dalam Kabupaten Paniai dalam tahun 1969.

"Bukan sekelompok Orang Asli Papua yang telah lama protes hasil rekayasa PEPERA 1969 untuk NKRI lepaskan Papua, "ujarnya.

 

Kata dia, Sejak 1 Juli 1971, Gerakan penolakan rakyat Papua terhadap hasil rekayasa PEPERA 1969 telah mulai diorganisir melalui Tentara Pembebasan Nasional dari Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) di Viktoria, Bewan di bawah pimpinan presiden Zeth Javet Rumkorem, Jakob H.  Pray dan lain-lain.

 

Pewarta         : Yunus Eki Gobai

 

Editor            : Alexander Gobai

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait