Diskusi Publik IKPM-Ambon: Mengupas Pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih

Cinque Terre
Manfred Kudiai

1 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Brosure. Ist

 

YOGAYAKARTA, KABARMAPEGAA.com--Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Ambon (IKPMA) Yogyakarta gelar diskusi publik dengan tema: ‘Nestapa Papua: Mengupas Pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih’ bertempat di Grisseis Cafe Jln. Perumnas, Seturan Yogyakarta. Minggu (1/9/2019).

 

Diskusi ini dipandu oleh  dua narasumber. Ari Tuharea dari IKPMA dan Zuzan Griapon dari Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua (KK AMP) Yogyakarta diikuti puluhan pelajar dan mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Yogyakarta.

 

Ari Tuharea  kepada peserta yang hadir menjelaskan sejarah singkat terkait lahirnya HAM dan HAK Ekonomi, Sosial Budaya (Ekosob) dan Hak Sipil Politik (Sipol).

 

Setelahnya, pewakilan AMP, Zuzan menjalaskan tentang  Ekosob dan Sipol  yang dialami oleh rakyat Papua sejak Papua di gabungkan secara paksa [yang menurut AMP dan gerakan civil lainnya] oleh Indonesia sejak 1963 hingga saat ini hak Ekosob  dan Sipol tidak pernah dihargai oleh NKRI.

 

“Hari ini banyak media di Indonesia mengatakan Jokowi telah membangun Infrastruktur di Papua namun buktinya di Papua hingga hari ini infrastruktur itu tidak ada. Selain itu secara kesehatan hampir tiap hari rakyat Papua meninggal di rumah sakit karena tidak ada obat dan dirumah sakit ada juga yang di jaga oleh militer dan pihak rumah sakit melakukan punggutan liar seperti di Nabire dan daerah lainnya,” jelas Zuzan.

 

Selanjutnya, Kata Zuzan, Papua merupakan pulau yang kaya akan alamnya namun secara ekonomi Papua merupakan merupakan provinsi termiskin di Indonesia.  “Secara pendidikan banyak anak-anak Papua yang tidak bisa sekolah karena pendidikan yang mahal dan kurangnya tenaga pengajar.”

 

Menurut Indonesia untuk mengatasi berbagai persoalan di Papua maka Pemerintah memberikan Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua. Otsus itu diberikan oleh Pemerintah Indonesia bukan untuk menyelesaikan persoalan Papua. Namun Otsus itu di berikan untuk menghilangkan akar Persoalan yang selalu di perjuangkan oleh Rakyat Papua hingga saat ini.

 

Zuzan menambahkan, realita diatas diatas ini menunjukan bahwa Indonesia menganeksasi Papua ke dalam NKRI demi Kepentingan Ekonomi Imperial. Kita bisa lihat dengan masuknya Freeport 1967 Sebelum PEPERA 1969 dilakukan secara tidak demokrtatis dan cacat hukum. Seperti yang dikatakan  Jendral Militer Ali Murtopo bahwa “Kalau Orang Papua Mau Merdeka Pergi cari Pelanet lain lalu merdeka di sana karena kita tidak butuh orang Papua yang Indonesia butuhkan adalah Kekayaan alam Papua”.

 

Selanjutnya moderator membuka sesi diskusi. Dalam diskusi ini banyak yang memberikan pandangan soal sejarah perjuangan rakyat di Indonesia dan lebih khususnya orang Maluku dan orang Papua.

 

Soal perjuangan rakyat melawan penjajah Belanda dan muncul nasionalisme sama-sama tertindas dan berjuang untuk membebaskan tanah dan manusia dari penjajahan serta membentuk sebuah Bangsa dan Negara.  Selain itu Sejarah terbentuknya Nasionalisme, Bangsa dan Negara serta persoalan Papua dan Perjuangan rakyat tertindas di dunia hari ini.

 

Dalam kesempatan itu, pemantik memberikan Penjelasan terkait dengan problem Rakyat Papua dan Jalan Keluarnya. Problem rakyat Papua hari ini bukan soal kesejahtraan atau Pembangunan. Namun soal sejarah kemerdekaan Papua yang di gagalkan oleh Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 dengan mengeluarkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA). Dan akhirnya dilakukan  berbagai macam operasi militer di Papua untuk menggagalkan Kemerdekaan Papua yang di deklarasikan Pada tanggal 1 Desember 1961.

 

“Maka untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Papua hingga saat ini. Kami (AMP) menawarkan solusinya adalah Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua. Seperti yang telah diatur dalam Kovenan Internasional dalam Hak Sipol,” beber Zuzan lagi.

 

Diakhir diskusi seluruh anggota IKPM-Ambon berdiri dan membacakan pernyataan sikap mengutuk tindakan rasisme yang di lakukan oleh oknum TNI, Polri, Satpol PP dan ormas reaksioner di Surabaya dan Malang.

 

Berikut Isi Pernyataan Sikap:

 

PERNYATAAN SIKAP

Tindakan rasisme di Surabaya dan Malang telah menunjukan bahwa negara tidak punya kepentingan untuk menghapus bentuk perlakuan rasisme. Ironisnya aparat juga ikut mengepung asrama dan melakukan penggunaan kekuatan yang berlebihan dengan menembakan gas air mata, mendobrak pintu gerbang asrama dan melakukan penangkapan sewenang-wenang. Dalam kasus ini negara telah memperlihatkan bagaimana mereka tidak punya kepentingan untuk menjamin Hak Asasi Manusia seutuhnya bagi masyarakat Papua.

 

Dalam laporan yang dirilis oleh lembaga Asian Human Rights Commision (AHRC) dan Human Rights and Peace for Papua (ICP) menyebutkan bahwa setidaknya 11.000 jiwa dibunuh oleh militer Indonesia didaerah Jayawijaya sepanjang 1977-1978. Sementara itu kebebasan mengutarakan pendapat di depan umum tidak pernah terjadi di tanah Papua.

 

Maka dari itu atas nama Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Ambon Yogyakarta menyatakan sikap:

  1. Mengecam dan tidak mentolerir segala bentuk tindakan Rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua maupun etnis tertentu, baik yang terjadi di Surabaya, Malang maupun di wilayah lainnya.
  2. Tindak tegas dan adili pelaku yang menyuarakan rasisme serta diskriminatif terhadap mahasiswa Papua.
  3. Adili pelaku penembakan yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia dan 2 luka berat saat melakukan aksi protes rasisme di Deiyai.
  4. Buka kembali Jaringan telekomunikasi dan Internet di Papua.
  5.  Hentikan operasi militer di Nduga, Puncak Papua, Deiyai dan Paniai.
  6. Bebaskan 45 orang di Timika dan Belasan orang di Manokwari yang ditangkap saat aksi unjuk rasa tolak rasisme.

 

Demikian Pernyataan Sikap Dari Kami Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Ambon Yogyakarta.

Hidup Papua

Hidup Masyarakat Tertindas

Hidup Masyarakat yang Melawan

 

Yogyakarta, 1 September 2019

IKPM AMBON YOGYAKARTA

 

Setelah pembacaan Pernyataan sikap acar dilanjutkan dengan pembacaan puisi tentang Perlawanan dan menyanyikan lagu tradisonal serta lalu pembebasan dari Papua dan Maluku.  Suasana diskusi makin meriah karena kesempatan itu  di ini oleh peserta diskusi dan anggota IKPM-Ambon.

 

Usai kegiatan diskusi publik ini, Ketua Umum IKPM-Ambon memberikan komentara terkait tujuan dari diadakannya Diskusi Publik yang bertemakan dengan Nestapa Papua: Mengupas Pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih.

 

“Permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia timur khususnya di Papua sudah sangat sering terulang,” katanya kepada media ini.

 

Menurutnya, permasalahan yang terjadi di Surabaya tentang rasisme itu menjadi pemicu di mana penindasan terhadap masyarakat Papua sudah sangat berlebihan sampai memuncak emosi masyarakat Papua.

 

“Itupun menjadi emosi bersama kami dari IKPM-Ambon, karena apa yang saudara-saudara  kami di Papua rasakan juga telah kami rasakan di Maluku walaupun tidak sebesar permasalah di Papua,” katanya.

 

Tetapi, Faris menambakan,  pelanggaran HAM di tanah nusantara memang telah melekat pada Indonesia timur. “Menurut saya, Indonesia Timur khususnya Papua telah menjadi lahan kepentingan tertentu.”

 

Kemudian Faris juga menceritakan  tujuan dari  organisasi yang dirinya pimpin [IKPM-Ambon]  itu menyelenggarakan diskusi publik.  “Kami dari IKPM-Ambon  berinisiatif menyelenggarakan diskusi publik untuk melihat lebih dalam tentang permasalah –permasalahan, pelanggaran HAM di Tanah Papua lalu melihat dan menanggapinya sebagai mahasiswa dan manusia,” bebernya.

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Mahasiswa dan Pemuda

Baca Juga, Artikel Terkait