DPRD Deiyai Terima Aspirasi SMRKD, Ini Tujuh Tuntutannya

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

14 Hari yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Kabupaten Deiyai bersama anggota DPRD Deiyai, usai menyerahkan aspirasi, Jumat, (07/01/2022). Foto: MK

 


DEIYAI, KABARMAPEGAA.com-- Puluhan Mahasiswa dan Rakyat Deiyai yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Kabupaten Deiyai (SMRKD) sampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deiyai, bertempat halaman Kantor DPRD Deiyai, Jumat,  (07/01/2022).


Masa sudah kumpul di gedung DPRD Deiyai sejak pukul 10.00 Waktu Papua (WP).  Dan tepat pada pukul 11.00 Wp, mereka (SMRKD) sampaikan aspirasi di depan dua anggota legislatif yang hadir.


Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD, dan beberapa anggota legislatif lainnya tidak berada di tempat.  Dan aspirasi dari SMRKD diterima langsung anggota DPRD Deiyai,  Naftali Magai  dan Eksegel Adii.


Kepada dua anggota legislatif yang hadir,  Koordinator Lapangan (Korlap) SMRKD, Olison Pakage membacakan aspirasi mereka. 


Pihak SMRKD menilai, era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia,  Ir. Joko Widodo, pembangunan di wilayah Papua lebih mengutamakan Infrastruktur ketimbang menyelesaikan konflik-konflik serta pelanggaran HAM di Papua. 

 

"Kami (manusia Papua) dipandang sebagai objek dan kekayaan alam Papua sebagai subjek guna memenuhi kebutuhan negara untuk membayar utang negara kepada bank  dunia  (IMF) dan Para investor negara 'Imprealisme'."

 

SMRKD juga mendesak kepada pemda Deiyai agar segera hentikan pembangunan jalan trans yang mengubungkan distrik Tigi Barat dan Distrik Kapiraya.


"Pembangunan jalan Trans yang menghubungkan Distrik Tigi Barat dan Distrik Kapiraya, hanya membuka jalan bagi para invertor untuk mengerut kekayaan alam yang berada pada gunung Yogee," tegasnya. 


Sementara itu,  SMRKD menyampaikan kondisi terkini di kabupaten Deiyai. 


"Sampai saat ini, masyarakat Deiyai masih trauma dengan kejadian-kejadian kekerasan yang dilakukan oleh TNI/Polri terhadap masyarakat Sipil di Deiyai," paparnya. 


Kekerasan yang dilakukan oleh Aparat,  menurut SMRKD,  bersifat penekanan secara mental kepada rakyat sipil di Deiyai.


"Aparat melarang warga Deiyai membawah  anak panah. Padahal atribut tersebut merupakan warisan budaya leluhur Deiyai. Tak hanya itu,  pihak aparat juga melarang warga membawah parang untuk pergi berkebun dan larangan menggunakan atribut yang bersifat BK/Bintang Kejora." Katanya dalam pernyataan sikap. 


Pada kesempatan itu,  pihak SMRKD juga menilai keliru dengan kebijakan Bupati Deiyai, Aten Edowai yang mana meresmikan Kodim di Deiyai.


Untuk diketahui, tepat pada tanggal 12 Januari 2021, Bupati Deiyai, Aten Edowai bersama Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A., meresmikan Kodim 1703 di Deiyai sebagai pangkalan militer Indonesia di wilayah Meepago.


"Seharusnya pembangunan Kodim mesti dibangun ketika suatu kota/daerah tersebut dinobatkan sebagai daerah rawan akan konflik, angkah kriminal yang tinggi. Tetapi Deiyai tidak layak. Patut dipertanyakan,  dibalik pembangunan Kodim itu ada apa?" Terang SMRKD. 


Selain itu, laporan lain pun dikemukakan oleh SMRKD kepada DPRD terkait peristiwa yang terjadi belum lama ini.


Belum lama ini , tepatnya tanggal 8 Oktober 2021, ada  dua orang (oknum anggota TNI)  berpakaian lengkap, mendatangi SD YPPK Kogemani dan meminta kepada masyarakat sipil di Kogemani untuk memberi tanah kepada TNI guna  membuat Pos TNI guna kelancaran pembangunan jalan trans yang menghubungkan distrik Kogemani dan distrik Kapiraya.


Menurut laporan yang disampaikan oleh SMRKD,  kedua anggota TNI tersebut berjanji akan memberikan 2 mesin babat rumput kepada SD YPPK St. Fransiskus Asisi Kogemani. Akan tetapi, tawaran tersebut tidak direspon oleh pihak bidang Komisi Pendidikan Gereja Khatolik St. Fransiskus Asisi Kogemani dan dengan tegas menolak permintaan pembuatan Posling TNI tersebut karena  dinilai tidak sesuai mekanisme. 


"Bukan hanya di Kogemani,  terjadi penawaran pembangunan Pos Militer, tetapi hampir seluruh Deiyai di tawar namun seluruh rakyat setempat menolak pembuatan Pos Militer," katanya. 

 

Tidak hanya itu, Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Deiyai juga dengan tegas menolak perencanaan Pembangunan PLTA di kampung Kokobaya. 

 

"PT. Freeport Indonesia saat ini sedang membutuhkan energi listrik sekitar 200 Mega Watt, guna mendukung operasional pertambangan mereka yang berada di Kabupaten Mimika," jelasnya. 

 

Soal pembangunan PLTA, dikabarkan beberapa bulan lalu, Bupati Deiyai bersama DPRD Deiyai bertemu membahas pembangunan PLTA dengan tekan energi listrik 700 megawatt di Deiyai. 


"Dengan tekanan energi listrik yang tinggi maka lahan yang dibutukan di Kokobaya akan memakan puluhan hektar  guna menerangi 5 kabupaten:  Deiyai, Dogiyai, Paniai, Mimika dan Intan jaya," jelas SMRKD. 


Mahasiswa Deiyai juga melihat dampak dari pada PLTA bagi rakyat Deiyai. Menurut mereka, sangat tidak menguntungkan bagi rakyat setempat. 


 "Wilayah adat akan  dirampas, kerusakan ekosistem yang cukup besar akan terjadi di  kali Yawei dan Danau Paniai."


Catatan lain soal pelanggaran HAM selama rezim Jokowi, pernah terjadi itu  tepat tanggal 1 Agustus 2017, yang  dikenal dengan sebutan Oneiboo Berdarah dan  Deiyai berdarah pada saat aksi  penolakan rasisme di Deiyai, 28 Agustus 2019. 


"Kasus tersebut belum tuntas, bupati Deiyai dan DPRD Deiyai  masih belum menyusut kasus tersebut," ungkapnya.


Di depan dua anggota dewan yang menerima aspirasi,  Koordinator Lapangan (Korlap), Olison Pakage membacakan kondisi terkini yang menjadi pengamatan SMRKD. 

 

Selain itu, laporan lain pun dikemukakan oleh SMRKD kepada DPRD terkait peristiwa yang terjadi belum lama ini.


"Belum lama ini , tepatnya tanggal 8 Oktober 2021, ada  dua orang anggota TNI berpakaian lengkap, mendatangi SD YPPK Kogemani dan meminta kepada masyarakat sipil di Kogemani untuk memberi tanah kepada TNI agar membuat POS TNI untuk membuat jalan trans yang menghubungkan distrik Kogemani dan distrik Kapiraya," katanya.


Menurut laporan yang disampaikan oleh SMRD,  kedua anggota TNI tersebut berjanji akan memberikan 2 mesin babat rumput kepada SD YPPK St. Fransiskus Asisi Kogemani. Akan tetapi tawaran tersebut tidak direspon oleh pihak bidang Komisi Pendidikan Gereja Khatolik St. Fransiskus Asisi Kogemani dan dengan tegas menolak permintaan pembuatan Posling TNI tersebut karena tidak sesuai mekanisme. 


"Bukan hanya di Kogemani,  terjadi penawaran pembangunan Pos Militer, tetapi hampir seluruh Deiyai di tawar namun seluruh rakyat Setempat menolak pembuatan Pos Militer.


Tidak hanya itu, Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Deiyai juga dengan tegas menolak perencanaan Pembangunan PLTA di kampung Kokobaya. 


"PT. Freeport Indonesia saat ini sedang membutuhkan energi listrik sekitar 200 Mega Watt, guna mendukung operasional pertambangan mereka yang berada di Kabupaten Mimika," jelasnya. 


Soal pembangunan PLTA, dikabarkan beberapa bulan lalu, Bupati Deiyai bersama DPRD Deiyai bertemu membahas pembangunan PLTA dengan tekan energi listrik 700 megawatt di Deiyai. 


"Dengan tekanan energi listrik yang tinggi maka lahan yang dibutukan di kokobaya akan memakan berhektar hektar sekitar puluhan hektar guna menerangi 5 kabupaten yang terdiri dari deiyai, dogiyai, paniai, mimika dan intan jaya," jelas SMRKD. 


Mahasiswa Deiyai juga melihat dampak dari pada PLTA bagi rakyat Deiyai. Menurut mereka, sangat tidak menguntungkan, mala tanah ak wilaya adat dirampas, kerusakan ekosistem yang cukup besar hingga kali yawei dan danau paniai akan berlahan kering dengan adanya PLTA di deiyai. 


Kejanggalan lain juga dikemukakan SMRKD,  terkait pengalihan instansi dari Bapeda ke Polres Deiyai tanpa melibatkan pemilik hak wilayah adat setempat. Bahkan belum ada musyawarah bersama ASN Kantor Bapeda.


SMRKD menegaskan, pembanguan yang dibuat dari Pemda, Pemprov dan Pemerintah Pust,  tidak ada dampak yang baik bagi rakyat Papua terlebih kusus rakyat Deiyai. 


"Semua hanya kepentingan ekonomi negara untuk  membayar utang negara yang lagi menumpuk," tegasnya. 


Setelah SMRKD menyampaikan aspirasi,  ditanggapi langsung oleh anggota DPRD Deiyai,  Naftali Magai menerima aspirasi dari SMRKD. 


"Kami akan tindaklanjut aspirasi yang telah kami terima hari ini. Selanjutnya,  ini akan menjadi agenda DPRD Deiyai," katanya. 


Dirinya juga mengatakan,  akan menyampaikan semua aspirasi tersebut kepada ketua DPRD Deiyai dan DPRP Papua. 


"Semua aspirasi ini, tidak mungkin kami jawab semuanya. Mungkin,  1 atau 2 aspirasi yang bisa terjawab.  Intinya,  kita sama-sama,  bekerja dan berdoa," ajaknya.


Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD Deiyai, Eksegel Adii. Pihaknya akan berusah menjawab aspirasi tersebut. 


Menanggapi hal tersebut,  Frengki Edowai menegaskan kepada DPRD Deiyai agar mengawal semua aspirasi yang telah mereka sampaikan. 


"Bukan 1 atau 2  aspirasi saja yang harus dijawab.  Kami mau, semua aspirasi yang  telah kami sampaikan,  mau dan tidak mau harus dijawab. Jika tidak,  kami akan mobilisasi masa yang lebih banyak dari hari ini," tegasnya. 


Apa pun  tuntutan yang disampaikan oleh Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Kabupaten Deiyai, sebagai berikut:


Pertama,  seluruh mahasiswa dan rakyat Deiyai dengan tegas menolak pembangunan jalan  Trans yang menghubungkan Distrik Tigi Barat ke Distrik Kapiraya.


Kedua,  Segera jentikan Ilegal login (Penebangan Liar) di Distrik Kapiraya.


Ketiga, Kami [seluruh mahasiswa dan rakyat Deiyai] dengan tegas menolak kehadiran pembangunan PLTA dalam bentuk tawaran apapun.


Keempat,  Mahasiswa dan rakyat Deiyai menolak peralihan Instansi Bapeda di jadikan Polres Deiyai.


Kelima, segera berikan ruang bebas berekspresi kepada seluruh masyarakat Deiyai atas semua larangan-larangan membawa parang, Anak panah, dan Noken yang bersifat BK.


Keenam, segera menyiapkan  tempat pembuangan sampah sementara & tempat pembuangan  akhir sampah di kabupaten Deiyai.


Ketujuh, Segera berikan  pasar yang layak bagi mama-mama Pasar di Wakeitei dan  segera hentikan pedagang kaki empat yang menjual sayur dan ikan.

(MK)


 

#Budaya

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Lingkungan dan Hutan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait