DPRD Klarifikasi penyampaian Vice Presiden Hubungan Industrial PTFI Soal Karyawan Moker

Cinque Terre
Manfred Kudiai

4 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Aleks Tsenawatme, S.SB (Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mimika). Ist.

 

TIMIKA, KABARMAPEGAA.com--Manusia dan Permasalahan 8.300 buruh Mogok Kerja yang terjadi sejak Mei 2017 di  PT Freeport Indonesia, Privatisasi, Kontraktor dan sub Kontraktor adalah warga negara indonesia, sebagai masyarakat sipil di Mimika untuk menanggapi pernyataan  Vice Presiden Hubungan Industrial Manajemen lokal PT. Freeport Indonesia di Timika.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mimika Aleks Tsenawatme mengklarifikasi penyampaian Vice Presiden Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia.

"Sesuai Dokumen Pemberitahuan perpanjangan mogok kerja ke empat puluh delapan dari pengurus Carateker Unit Kerja KEP SPSI PT Freeport Indonesia, atas nama 8.300 buruh mogok kerja dan keluarganya tembusan surat disampaikan kepada  Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mimika. Mewakili 233.000 jiwa Rakyat Penduduk Mimika," jelas Tnawatme dalam keterangan tertulis kepada media ini, Senin, (14/06).

Katanya, PT Freeport Indonesia memberikan manfaat sosial bagi masyarakat setempat suku-suku, bangsa dan negara serta investasi pembangunan  di daerah dan Nasional. 

"Maka Pimpinan DPRD berwenang mengawasi  penyelesaian permasalahan mogok kerja yang cukup lama, serius dan meluas, dilaporkan bahwa 85 pekerja telah meninggal dunia dan sampai sekarang menyusutnya ruang demokrasi dan meningkatnya keserakahan Manajemen lokal tutup mata indrawi, mata hati dan mata iman dalam penyelesaian mogok kerja  antara pengusaha dan Serikat Pekerja yang sedang sengketa," katanya. 

Katanya, dalih-dalih telah memaksa  telah dilakukan Perjanjian Bersama antara Pengurus Nasional dan PT Freeport Indonesia tanggal 21 Desember 2021 (PB21) di kantor kementerian Tenaga Kerja RI, tapi  buktinya kami terima tembusan surat pemberitahuan  perpanjangan mogok kerja ke empat puluh delapan. 

"Indeks jumlah dan lamanya Hak Mogok kerja, di PT Freeport Indonesia, wewenangnya pengusaha dan Pengurus Serikat Pekerja  yang bertanggung jawab 8.300 Buruh Mogok Kerja melaporkan ke ILO untuk  memberi recor peringkat  mogok kerja dunia terhadap indikator yang diakui secara internasional untuk menilai di mana hak-hak pekerja dilindungi dengan baik dalam hukum dan dalam praktik hak dasar perburuhan indonesia di Provinsi Papua."

Wewenang penanganan mogok kerja berada tingkat pusat dalam hal ini,  Konstitusi organ Negara di Kementerian Tenaga Kerja RI dan Kementeriaan ESDM, Maka  Pimpinan DPRD Kabupaten Mimika, berfungsi untuk mengawasi terhadap pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan didaerah dan pusat.

"Kami telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah untuk menfasilitasi kedua belah pihak untuk merundingkan hak-hak pekerja yang diidentifikasi para pemogok dianggap mengundurkan diri, strategi menghalangi dalam  hak dasar mogok kerja menyusutnya ruang demokrasi, pengaruh perusahaan yang tidak terkendali, dan pentingnya undang-undang," terangnya.

Lebih lanjut ia katakan, demokrasi sedang diserang hak mogok kerja di  Mimika yang gagal menjamin hak rakyat untuk berorganisasi, bersuara dan mengambil tindakan.

Mengacu surat Gubernur Papua, kata dia,  perihal penegasan kasus mogok kerja di PT Freeport Indonesia atas memenuhi mendapat Pekerjaan yang layak dan hak-hak demokrasi mogok kerja  semakin melemah di hampir semua kalangan kementeriaan, sementara ketidaksetaraan terus tumbuh.

Dengan itu, pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mimika, mendukung dan mengawasi Hasil Kesimpulan Komisi VII DPR RI melalui Dirut MIND ID untuk mendesak PT.Freeport Indonesia menyelesaikan Permasalahan Tenaga Kerja dan Kontraktor Lokal yang saat ini kehilangan Pekerjaannya.

Pihaknya DPRD Mikika minta segera mempekerjakan kembali dan/atau  memberikan Solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak selambat-lambatnya  3 (tiga) bulan.

"Pemerintah menjadi tanggung jawab masing-masing pihak tersebut dikenai sanksi pidana, akan tetapi kasus mogok kerja tersebut tidak pernah di bawa ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan." Ujar wakil ketua DPRD Kabupaten Mimika. (*)

#Lingkungan dan Hutan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#PT. Freeport Indonesia

Baca Juga, Artikel Terkait