Fransiskus Kedeikoto:  Sebelum Pemekaran DOB Mapiha, Masalah Lebih Dulu Hadir

Cinque Terre
Manfred Kudiai

6 Bulan yang lalu
MEEPAGO

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Fransiskus Kedeikoto. (Doc.KM/IST)

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.com---Belum lama ini Yakobus Dumupa, S.IP, Bupati Kabupaten Dogiyai memberikan rekomendasi dan  SK penetapan Tim Sukses Persiapan  Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapiha. Dilaksanakan  bertempat di lapangan sepak Bola  Bomomani, Distrik , Mapiha, Kabupaten Dogiyai, Sabtu, (20/6).

 

Sejak pemberian rekomendasi dan SK kepada Tim Sukses DOB Mapiha dinilai terjadi kejanggalan-kejanggalan. Salah satunya adalah dalam pembentukan struktur kepanitiaan Tim Sukses itu terdapat nama-nama yang sebelumnya tidak diketahui dan disepakati oleh yang bersangkutan.

 

Salah satu nama yang disebut dalam Tim Pemekaran DOB tersebut adalah Fransiskus Kedeikoto yang dalam Tim Sukses disebut sebagai Sekrtaris II. Namun kedudukan Fransiskus Kedeikota di dalam struktur tersebut mengaku telah melakukan pencemaran nama baik sehingga pihaknya meminta kepada Tim Sukses yang memasukan nama Fransiskus agar segera bertanggungjawab lantaran telah melakukan pencemaran nama baik bagi Fransiskus.

 

“Pada prinsipnya itu pemekaran itu tidak ada sama sekali dalam konsep pesatuan orang Mapiha hari ini. Persatuan orang Mapiha itu hanya mau melindungi tanah dan sumber daya alam dan keselamatan manusia,” beber Fransisikus Kedeikoto  kepada kabarmapegaa.com, Kamis, (2/7).

 

Fransiskus Kedeikoto yang disapa Frans ini mengatakan,  terlepas dari itu, ketika terjadi Mubes,  kalau misalnya orang Mapiha atau masyarakat Mapiha menginginkan DOB Kab Mapiha dan tidak, kembali ke masyarakat.

 

“Kalau rakyat Mapiha mau  memang betul-betul menjadi sebuah kabupaten yang nanti mau dimekarkan  atau tidak kembali ke rakyat. Rakyat yang menentukan mau DOB Mapiha atau  menolak DOB Mapiha sehingga  tidak bisa dipaksakan oleh kelompok inteletual atau birokrat Dogiyai,” tegasnya.

 

Menurutnya, kehendak rakyat tidak bisa dipaksakan oleh intelektual maupun birokrat Pemerintah  Dogiyai, sehingga kepada kelompok yang  memikirkan atau mengkonsep pemekaran itu tidak boleh memaksakan kehendak rakyat di Mapiha.

 

Terkait nama Fransiskus Kedeikoto, Kata Frans, nama tersebut dimiliki oleh dua orang di wilayah Mapiha. “Nama Fransiskus Kedeikoto itu dimiliki oleh dua orang. Saya sendiri itu kaget, karena acara itu pun saya kaget ketika saya membaca status  salah satu warga Dogiyai   di akun Fb miliknya  bahwa  di Modio telah lakukan pemberian dan pengesahan rekomendasi dan SK oleh Bupati Dogiyai kepada Tim Suskses,” katanya.

 

Frans mengaku dirinya pun kaget setelah empat hari kemudian setelah kegiatan itu dilakukan. “Saya pun tahu setelah empat hari  kemudian setelah kegiatan itu dilaksanakan di Bomomani jadi nama Frans itu ada dua. Jika yang dimaksud itu saya maka tim tersebut telah mencemarkan nama bak saya,” ujarnya.

 

“Nama Frans masuk dalam struktur itu, Kalau orang lain pakai gelar maka saya pun sudah memiliki gelar. Kalau tidak memakai nama gelar maka barangkali ini bukan saya. Dan juga saya sama sekali tidak terlibat dalam kelompok itu,” tegasnya kecewa.

 

Frans merasa nama itu bukan dirinya yang dimaksud, sehingga jikalau itu dirinya maka itu telah melakukan pencemaran nama Fransikus Kedeikoto.

 

“saya  merasa bukan saya sehingga pihak yang ikut sertakan nama saya harus bertanggungjawab atas pencemaran nama baik saya,” terangnya.

 

Bagaimana pun alasannya, Kata Franas, tim  pemekaran telah melakukan  pencemaran nama baik, maka  mereka  harus mempertanggungjawabkan nama yang dimasukan tersebut.  “Karena mau dan tidak, setiap kali kita bicara tentang apapun, menyepakati apapun harus menyepakati bersama. Saya pun kaget karena ada nama Fransiskus di sana.”

 

Untuk itu, tim pemekaran diminta harus bertanggungjawab atas tuduhan mereka yang memasukan nama tanpa adanya garis koordinasi.

 

“Itu pun kalau  saya yang dimaksud dalam struktur Tim Sukses Pemekaran DOB Mapiha tersebut,” pinta Frans lagi.

 

Pada prinsipnya, secara pribadi  Frans mengaku dirinya bukan anti pemekaran namun dirinya tetap komitmen berada di garis tengah dan tidak terlibat dalam kelompok Pro maupun kontra.

 

 “Artinya  saya tidak masuk juga dalam kelompok   pro maupun  kontra. Saya lebih memilih  untuk berada di jalur independen yang nanti melihat kebutuhan serta keinginan rakyat hari ini,” terang Frans.

 

Jika hari ini rakyat tidak  butuh pemekaran  untuk apa harus ada pemekaran, jika rakyat butuh pembangunan, yah harus pembangunan, jadi jangan sampai wacana pemekaran itu dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dengan kepentingan mereka . Jadi menurut saya, rakyat Mapiha hari ini, mereka membutuhkan pembangunan bukan pemekaran.

 

Menindaklanjuti polemik pro dan kontra maka Frans juga berpesan kepada semua pihak terutama kepada Inteletual Mapiha maupun Birokrat Kab Doogiyai agara menjadi intelektual Mapiha yang bisa bertanggungjawab terhadap  apa yang dilakukan.  “Jangan kemudian nanti  mendatangkan masalah. Pemekaran saja mendatangkan masalah apalagi dalam pembentukan struktual saja sudah mendatangkan masalah.”

 

“Dalam pembentukan panitia Pemekaran itu saja sudah mendatangkan masalah, cabut nama-nama struktur tanpa adanya garis koordinasi yang jelas.  Ini sangat berbahaya. Saya merasa ada orang-orang tertentu yang  segajah bermain di balik itu semua,” katanya.

 

Menurut Frans, awal pembentukan saja telah mendatangkan masalah dan itu  mencerminkan  bahwa masalah sudah hadir lebih dulu sebelum pemekaran itu hadir. “Apalagi telah melakukan pencemaran nama baik saya. Yang jelas, saya tidak  masuk dalam kelompok pemekaran itu,” jelasnya.

 

Kemudian, menanggapi peristiwa dibentuknya Tim Sukses melalui Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa, Mahasiswa dan Rakyat Mapiha yang berada di Jayapura telah menyerahkan berkas penolakan DOB Mapiha ke DPRP Provinsi Papua.

 

Sesuai Informasi yang dihimpun media ini, ratusan Mahasiswa RPM Simapitowa, FK-PMLHK  dan para mahasiswa Mee di STFT Fajar Timur dan masyarakat lima distrik Simapitowa di Kota Jayapura melakukan aksi unjuk rasa di halaman DPR Papua guna melakukan penolakan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya.

 

Aspirasi penolakan itu diterima langsung oleh anggota DPRP Laurenzius Kadepa, didampingi Ketua Fraksi PAN DPR Papua, Sinut Busup, Anggota Komisi I DPR Papua, Las Narigi, Anggota DPR Papua, Namantus Gwijange, Thomas Sondegau, Mesak Magai, Alfred Fredy Anouw dan Apeniel Sani. Fredy Anaow dan  lainnya di kantor DPRP Papua.

 

“Kemarin, tepat hari Rabu, 1 Juli 2020, Kami telah menerima aspirasi penolakan DOB Baru Mapia Raya dari Kabupaten Dogiai dan Daerah lain di Provinsi Papua. Aspirasi ini diantar ke DPRP oleh pelajar mahasiswa/I RPM SIMAPITOWA/FK-PMLHK, Para mahasiswa Mee di STFT Fajar Timur, dan Masyarakat 5 Distrik SIMAPITOWA,” jelas Kadepa Kepada kabarmapegaa.com.  Kamis (2/7) via pesan eletronik. (*)

#Pemerintahan

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait