Freeport Wajib Menghormati Surat Penegasan Gubernur Papua 

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

7 Hari yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Keterangan Foto: Buruh Freeport Mengugat. (Foto Dok KM)


 

TIMIKA,KABARMAPEGAA.com--Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI) PT Freeport Indonesia, Kabupaten Timika Yonatan Iyai mengatakan kota dollar Mimika satu orang pimpinan PT Freeport Indonesia yang baru ditugaskan saat negosiasi pemerintah dan Freeport beralamat di Tembagapura, Kabupaten Mimika oleh pihak pengawas segera menindak tegas dugaan pelanggaran Union Bustiong dan hak mogok kerja kepada pihak berwenang.

 

Pemerintah Provinsi Papua tidak boleh diam banyak kelas buruh dan rakyat pekerja di Papua BPJS dicabut, Anak anaknya putus sekolah dan kuliah, hilang pendapatan mereka, rekening bank blokir, rumah tinggal dilelang dan keluarganya cerai suatu masalah kemanusiaan dihadapinya dari 2017 sampai saat ini belum ada penjelasan dan penyelesaian.

 

"Kelas buruh dan Rakyat Pekerja berdomisili Mimika, Papua dan seluruh Indonesia memintah kepada Pemerintah bagian pengawasan EVP AA pimpinan PT Freeport yang dikorbankan meninggal 66 pekerja Moker dan banyak orang membunuh massa depan hak hidup mereka lebih khusus orang asli Papua. Pemerintah provinsi Papua era Otsus perlu melindungi kesejahteraan hak kelas buruh masyarakat adat dan rakyat pekerja serta keluarganya,"Minggu (22/03/2020).

 

Yonatan menjelaskan, dugaan kuat melanggar EVP Ahmad Ardianto PT Freeport Indonesia tersebut telah melakukan Union Busting dan hak mogok kerja yaitu telah melakukan Pemberangusan terhadap Serikat Pekerja atau telah melakukan sebuah upaya untuk melemahkan peranan dan fungsi dari Serikat Pekerja demi kepentingan negosiasi pemerintah dan majikan (pemilik perusahaan). Kami sebagai aset perusahaan dan negara dilindungi hukum lokal, nasional dan internasional.

 

Pelanggaran Pidana Ketenagakerjaan Harus Didahulukan CR-3 jika pekerja sudah mengantongi putusan pidana ketenagakerjaan, maka kasus perselisihannya akan lebih mudah diselesaikan. Benarkah?
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial umumnya menjadi pilihan utama bagi pekerja atau serikat pekerja. Namun tak jarang dalam perselisihan itu mengandung unsur pelanggaran pidana, terutama yang dilakukan pengusaha, seperti pemberangusan aktifitas serikat pekerja (anti union) dan penggelapan upah.

 

Pudjianto menuturkan pada umumnya pekerja lebih memilih kasus perselisihan yang bernuansa pelanggaran pidana lewat ketukan palu di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terlebih dahulu. Setelah itu baru melaporkan kasus pelanggaran pidananya ke pihak kepolisian. Ini cara yang terbalik, meski tak sepenuhnya salah, tukasnya. Padahal menurutnya, perkara pelanggaran pidana harus lebih didahulukan ketimbang kasus perselisihan.

 

"Kecendrungan pekerja yang lebih mendahulukan kasus perselisihan, lanjut Pudjianto, disebabkan karena pekerja belum mampu membedakan antara perselisihan dan pelanggaran pidana ketenagakerjaan,"Tegasnya

 

Pernyataan Aser Gobai, ST diamini, Agus Perwakilan dari Mogok kerja Serikat Pekerja seluruh Indonesia Mimika itu mengakui bahwa serikat pekerja kurang cermat memposisikan kasus antara perselisihan atau pelanggaran. Ini kelemahan dari serikat pekerja yang kurang cermat memahami redaksi pasal per pasal dari suatu UU.

 

Sekedar mengingatkan, paket hukum ketenagakerjaan memang membedakan antara pelanggaran dan perselisihan. Pelanggaran terdapat dalam pasal yang sifatnya memaksa (dwingen recht), contohnya adalah pasal yang melarang pengusaha membayar upah pekerja di bawah upah minimum. Salah satu ciri khas dari pasal pelanggaran adalah adanya ancaman sanksi pidana bagi mereka yang melanggar.

 

"Sementara perselisihan diatur dalam pasal-pasal yang sifatnya mengatur (aanvullent recht), contohnya adalah pasal yang melarang penerapan masa percobaan bagi pekerja kontrak. Memang tak ada ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Namun demikian biasanya pasal lain sudah mengatur sanksinya', misalnya adalah batal demi hukum masa percobaan bagi pekerja kontrak,"Ujarnya.

 

Keuntungan dan Kelemahan

 

Bagi Aser Gobai, ST, mengedepankan penyelesaian kasus pelanggaran lebih penting ketimbang perselisihan. Salah satu keuntungannya, sambung Aser Gobai ST, jika mendahulukan penyelesaian lewat proses pelanggaran pidana, putusannya bisa dijadikan bukti kuat dalam penyelesaian perkara perselisihannya lewat jalur PHI.


Kriminalisasi Pekerja

 

Kisah dimana pengusaha menjadi terdakwa di persidangan pidana bisa jadi adalah hal yang luar biasa'. Lain halnya dengan kriminalisasi pekerja yang seolah menjadi sesuatu yang biasa' lantaran seringnya media memberitakan pekerja yang menjadi terdakwa. Ketika menjadi terdakwa, biasanya pengusaha sudah mem-PHK pekerja terlebih dulu.

 

Aser Gobai menyayangkan sikap EVP Ahmad Ardianto Freeport yang sudah mem-PHK pekerja merekaelakukan mogok kerja dengan tuduhan kesalahan berat sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pekerja bersalah.

 

Haris Azari, SH,A advokat dari kantor hukum dan HAM lokataru Foundation, melalui telp seluler menuturkan, pengusaha berada dalam posisi terjepit. Ini prosesnya lama (Polisi, Jaksa, Pengadilan, pengadilan tinggi, MA, -Red) bisa bertahun-tahun. Akibatnya, pengusaha harus membayar upah karyawan yang melakukan pidana tadi bertahun-tahun, sehingga pengusaha akan terbebani. 

 

Meski demikian menurutnya, SE Menakertrans No. 13/2005 memberi kelonggaran dengan alasan mendesak jika hubungan kerja tak mungkin dilanjutkan lagi. Alasan tersebut diadopsi dari Pasal 1603 o KUHPerdata. Untuk itu, Haris Azari menunjukkan etikat baik pengusaha tidak dibenarkan tetap menempuh jalur penyelesaian lewat PHI. 

 

"Jadi jika mau mem-PHK terkait kesalahan berat, pakailah proses penyelesaian hubungan industrial, pemerintah daerah tegakkan aturan hukum dan Ham kelas buruh dan rakyat buruh dan keluarganya dilingkungan Freeport, jangan ada penindasan, penganiayaan, perampasan hak masyarakat adat dan rakyat buruh yang bekerja Freeport dan sub sub kontraktor," tegasnya Aris.

 

Anggota DPR Papua Laurenzus Kadepa mengatakan, sosial Demokrasi di Papua, dibangun dari Perjuangan Kelas Pekerja, Aksi Mogok Freeport Melawan Kebijakan Fourlogh Melumpuhkan Ekonomi, Kapitalisme, dan Perebutan Ruang Hidup.

 

Pergerakan adalah media resmi dari Landless (Labor and Class Struggle Studies), sebuah kelompok diskusi dengan perspektif kritis dan berjuang untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

 

Kelompok atau pengawas tenaga kerja di dinas, pekerja dapat dijadikan salah satu landasan membangun kekuatan politik alternatif. Namun, plurhgok corak pekerjaan dan elemen masyarakat membuat kelompok-kelompok yang ditindas dan termarginalkan seperti kelompok pemuda, mahasiswa, perempuan, buruh formal dan informal, seniman kebudayaan dan musisi, buruh tani, kelompok pejuang lingkungan, kelompok pejuang anti-korupsi, kelompok pejuang HAM dan lainnya harus mendapat ruang untuk bersatu melawan dominasi kekuasaan yang menindas.

 

"Gerakan apapun tidak akan terlalu signifikan memberikan pengaruh perubahan jika berjuang sendiri-sendiri. Sikap sektarianisme, menurut kadepa (2017), hanya akan memecah gerakan. Karena itu, diperlukan satu kelompok yang menaungi segala sektoral dengan basis masyarakat tertindas,"Ujarnya.

 

Lanjutnya kadepa, penyatuan lintas sektor ini menjadi penting untuk menciptakan kerja pengorganisiran yang terkordinasi antar elemen gerakan rakyat. Sehingga, narasi kekuatan politik alternatif benar-benar dibangun di atas dasar perjuangan kelas buruh dan Rakyat Pekerja Freeport yang melakukan moker sejak 2017 sampai sekarang, pemerintah tegakkan aturan pelanggaran yang dilakukan pekerja yang mengatur mereka.


Pewarta: Yunus Gobai

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Lingkungan dan Hutan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Mahasiswa Papua

Baca Juga, Artikel Terkait