Gempar Manokwari Telah Menolak Kunjungan Presiden Jokowi ke Pegaf

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

18 Hari yang lalu
KABAR PAPUA BARAT

Tentang Penulis
Ketua GempaR Manokwari, Yonatan. (Foto:Peturs/KM)

 

MANOKWARI,KABARMAPEGAA.com- Gerakan Mahasiswa  Pemuda dan Rakyat Papua (GempaR) Manokwari menolak kunjungan Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo ke Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Provinsi Papua Barat yang telah dijadwalkan tiba di Manokwari pada 27 Oktober 2019 lalu.

 

Ketua GempaR, Yonatan mengatakan pihaknya Menolak kunjungan presiden ke Kabupaten pengunungan Arfak dikarenakan Jokowi sering kali ke Papua namun hingga detik ini Negara tidak pernah menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua,katanya.

 

"Alasan kita adalah, berapa kali presiden kunjungan ke Papua, hampir sudah mencapai 13 kali kunjungan ke Papua,Tetapi tidak pernah menyelesaikan persoalan HAM yang terjadi di Papua. Sehingga kami menolak kunjangan Jokowi ke Pegaf." katanya, saat jumpah pers, Sabtu (26/10) sore di Manokwari.

 

Lagi Kata Yonatan, "Nyawa dan darah Manusia Papua tidak bisa diganti dengan pembangunan infrastruktur seperti, pembangunan Jalan dan jembatan, ujarnya.

 

Ditempat terpisah, aktivis Gempar Mnukwar, Mandela Y Womnowi saaat ditemui wartawan mengatakan Kunjungan Jokowi ke Pegaf adalah misi kunjangan yang keliru dan salah. Pasalnya Mandela menilai jika Jokowi ke Papua seharusnya mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM bukan lagi bicara infrastruktur dan lainnya.

 

“Jokowi prioritaskan penyelesaian kasus HAM di Papua yakni : kasus  Biak, Wondama -Wasior, Wamena, Mapenduma, Paniai, dan kasus Nduga hari ini, dan lainnya,” pintany.

 

Sehubungan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi diatas tanah Papua, diantaranya, kasus biak berdarah tahun 1998, kasus wasior berdarah tahun 2001,kasus wamena berdarah tahun 2003, uncen berdarah tahun 2006, kasus  paniai berdarah tahun 2014, peristiwa mapenduma pada desember 2016, dan kasus terbaruh yaitu nduga berdarah pada desmber 2018 hingga sekarang tahun 2019 sekarang kian memanas dan masih terus terjadi dan belum ada proses penyelaian yang baik yang dilakukan oleh Negara.

 

“Dengan ini kami menolak kunjungan presiden repoblik Indonesia ke papua barat terlebih khususnya kabupaten pegunungan arfak dalam rangka melihat kunjungan pasar mama papua di pegungan arfak dan rapat dikediaman bupati pegungan arfak, karna menurut kami ini adalah salah upaya tindakan pemerintah pusat untuk mengalihkan pandangan dan menenankan hati rakyat papua tehadap masalah yang sebenarya sedang terjadi diatas tanah ini terutama kasus nduga dan rasisme yang terjadi," paparnya dalam pernyataan sikap.

 

Kata Mandela, Kunjungan Jokowi memang positif namun kunjungan jangan dengan misi infrastruktur. Rakyat tak membutuhkan pembangunan jalan bahkan jembatan.

 

Lagi kata dia, segera bebaskan seluruh aktivis papua khususnya beberapa aktivis Papua di Manokwari yang hingga kini  sementara ditahan Polda Papua dan Tahanan Mako Brimob Manokwari. Diminta juga stop kriminalisasi aktivis pro Papua diseluruh tanah air serta mampu memberikan jaminan kesehatan yang layak dalam tahanan,pintahnya.

 

"Bebaskan tanpa syarat seluruh tahanan di seluruh tanah papua pasca aksi rasisme terutama tahanan di kota manokwari septi meidodga sayang mandabayan, erik aliknoe pende mirin yunus alknoe dan kawan-kawan lainya dikota manokwari dan stop kriminalisasi aktivis papua dengan menahan tanpa mekanisme yang seharusnya. serta berikan pelayannan kesehatan yang baik."

 

Untuk itu, GempaR nyatakan sikap sebagai berikut:

  1.  Kami menuntut Negara segera menyelesaikan kasus HAM di Papua
  2. Segera bebaskan para tahanan aktivis Papua tanpa  syarat.
  3. Negara Stop kriminalisasi aktivis Pro Papua
  4. Segera menarik aparat TNI dan POLRI dari tanah Papua.

 

Pewarta: Petrus Yatipai

Editor: Manred Kudiai/KM

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait