GempaR Papua di Manokwari Minta Tanpa Syarat  Bebaskan Para Aktivis

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

2 Bulan yang lalu
KABAR PAPUA BARAT

Tentang Penulis
Logo GempaR. Ist

 

MANOKWARI,KABARMAPEGAA.com– Gerakan Mahasiswa Pemuda Rakyat Papua (GempaR) meminta, tanpa syarat  segera bebaskan para aktivis Papua yang sementara ditahan Polda Papua Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua GempaR Papua, Cabang Manokwari, Yonatan kepada awak media saat ditemui di Arfai, Manokwari, Papua Barat, Rabu (09/10).

 

“Kami meminta agar para aktivis yang masih ditahan di Polda Papua Barat itu berharap supaya dikeluarkan segera,” desak Yonatan.

 

GempaR cabang manokwari Papua Barat juga mendesak kepada Gubernur Papua Barat, Kapolda Papua Barat dan Kapolres Manokwari untuk segera bebaskan para aktivis yang saat ini masih dalam tahanan.

 

“Kami minta,  Septi Meidodga dkk ativis lainnya yang masih ditahan di Polda Papua Barat tersebut segera dibebaskan,” pintanya tegas.

 

Pihaknya juga meminta minta kepada Bapak Kapolda Papua Barat, Bapak Kapolres Manokwari serta Bapak Gubernur Papua Barat,  Dominggus Mandacan untuk mengambil langkah agar bebaskan para tahanan seperti; Septi meidodga, Erik Aliknoe, Yunus Aliknoe , Pende Mirin, Maklon Mirin dan lainnya yang ada ditahanan Polda Manokwari.

 

“penangkapan dan penculikan kepada para aktivis di Manokwari dan Papua pada umumnya hanya memperburuk citera Negara dimata publik. Untuk itu, jika Negara ingin Papua damai hentikan kriminalisasi para aktivis Papua,” katanya.

 

Menurutnya, kalau mau negara aman, jangan culik dan tangkap aktivis sembarang. “Jangan merusak wibawa Negara dengan mengiring aktivitis Papua untuk kriminalisasi para aktivis ini. Tindakan Polisis yang berlebihan kepada aktivis sama saja merusak wibawa Negara kan. Tolong bebaskan aktivis tanpa syarat.”

 

Dikesempatan yang sama pula, Kelly Dowansiba juga adalah aktivis Gempar Papua dengan senada  meminta hentikan kriminalisasi aktivis Papua di Manokwari dan Papua pada umumnya.

 

“aktivis ditahan karena melakukan aksi damai menyikapi persoalan rasisme yang terjadi belum lama ini adalah aksi bentuk  penolakan bahwa orang Papua bukan monyet,” bebernya.

 

Kata  Kelly, kami meminta stop kriminalisasi aktivis di Manokwari.seperti begitu. Beberapa aktivis yang ditahan di Manokwari hanya karena melakukan aksi-aksi dan dikenakan pasal makar dan lain sebagainya itu tidak benar.

 

“Kawan-kawan lakukan Aksi karena harkat dan martabat kita orang Papua dilecehkan seperti binatang, begitu?” tanyanya.

Menurut Kelly, demonstrasi yang dilakukan rakyat Papua di Manokwari mulai dari aksi tanggal 3-6 dan 11 September 2019 lalu adalah praktek demokrasi yang sesungguhnya sesuai amanat UUD 1945 pasal 28 yang  menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mengemukan pendapat dimuka umum baik melalui tulisan dan lisan.

 

 

 “menurut saya demonstrasi ini hak dari pada semua orang. Itu juga tercantum pada UUD 1945 pasal 28 itu jelas bahwa setiap orang berhak berkumpul dan menyampaikan pendapat dimuka umum baik secara tulisan dan lisan, begitu,” katanya.

 

Kelly meminta kepada Kapolda Papua Barat agar mampu menjamin hak tersangka didalam tahanan terutama memastikkan bahwa kesehatan para aktivis tetap stabil.

 

Kemudian, ditempat terpisah, Ricky,  aktivis Gempar Papua mengatakan negara merubah pendekatan menilai aktivis pro Papua yang masih ramai dikriminilisasi .

 

“Negara dan pemerintah jangan selalu bangun pendekatan buruk kepada aktivis Papua dalam penangananya. Negara harus memperbaiki kaca mata buruk melihat aktivis kemanusiaan agar jangan terus ada persoalan di Papua. Kalo ingin Papua damai, negera tunjukan yang baik kepada Papua, begitu baru namanya Negara,” ujarnya.

 

Ricky ingin agar Aktivis Papua yang telah ditangkap diseluruh tanah Papua dan Manokwari supaya memberikan jaminan keamanan dan keselamatan tanpa melakukan kekerasan sepenjang menjalani masa tahanannya dipenjara.

 

GempaR Papua cabang Manokwari juga menyatakan sikap. Dalam pernyataan sikap yang diterima kabarmapegaa.com, terdapat lima tuntuntan utama, yakni:

  1. Bebaskan tanpa syarat, Septi Meidodga (Aktivis HAM dan Demokrasi Papua) yang telah sakit Malria dan Munta Darah dalam tahanan Polda Papua Barat untuk mendapat pelayanan kesehatan bersama keluarga.
  2. Stop kriminalisasi aktivis, bebas Erik Aliknoe, Mandabayan, Pende Mirin, Yunus Aliknoe, Maklon Mirin dan kawanm-kawan kaktivis lainnya.
  3. Kepada kepolisian Daerah Manokwari dan Polda Papua Barat harus memperhatikan dan memberikan jaminan kesehatan bagi para aktivis yang ditahan.
  4. Kepada Gubernur Provinsi Papua Barat , Drs. Dominggu Mandacan selaku kepala suku besar arfak dan juga Bapak Obet Ayok untuk turut bertanggung jawab mengambil kebijakan  untuk membebaskan Septi Meidodga sebab penangkapan terhadap Septi adalah intervensi dari Gubernur Papua Barat dan Obet Ayok bersama intelijen sebagai eksekutor penangkapan terhadap septi Meidodga tanggal 18 September 2019.
  5. Apa bila poin satu tidak dilaksanakan maka semua pihak keluarga septi bersama Gempar Manokwari, Mahasiswa, Pemuda, dan Kawan-kawan aktivis lainnya akan melakukan demonstrasi dalam waktu dekat.

 

 

Pewarta: Petrus Yatipai/KM

Editor: Manfred Kudiai

#Politik

#Jumpa Pers

Baca Juga, Artikel Terkait