GNPKRI Papua Kejam Tindakan Polisi Terhadap Mahasiswa Papua di Makasar

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

3 Tahun yang lalu
INFORMASI

Tentang Penulis
GNPKRI dan Aparat/KM

 

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.COM-- Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Papua mengecam keras tindakan kepolisian yang diduga melakukan pengepungan dan kekerasan terhadap asrama mahasiswa Papua di Makasaar.

 

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Papua minggu (14/18) GNPKRI menyatakan tindakan tersebut merupakan penggerogotan negara hukum dan demokrasi di Indonesia.

 

"Tindakan kepolisian itu justru meruntuhkan bangunan NKRI adalah negara hukum dan demokrasi yang menjunjung tinggi HAM," ujar ketua GNPKRI Papua Jekson Ikomou.

 

GNPKRI mengungkapkan bahwa peristiwa itu terjadi pada Minggu malam (13/18) ketika KNPB AMPTPI  Pembebasan dan Aliansi Mahasiswa Papua 4 aktivis  mahasiswa ditangkap oleh aparat kepolisian karena menghadiri acara Panggung pembebasan dengan tema "Papua darurat HAM" di halaman Asrama Kamasan  IV, Cendrawasih Makassar.

 

Adapun nama keempat mahasiswa tersebut : Fahri (Ketua PMII Rayon Fai UMI) Amri (Pembebasan), Iman al Farisi (Sekjen PPMI Makassar dan Wildan ( Komunal ).

 

Kegiatan itu diadakan sebagai bentuk acara panggung bebas ekspresi (baca puisi, musik, dan diskusi) yang dilaksanakan oleh Aliansi Mahasiswa Papua.

 

Kegiatan itu diadakan sebagai bentuk dukungan memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri kepada warga Papua Barat.

 

Namun menurut GNPKRI kepolisian daerah Makassar menanggapi rencana itu dengan mengepung asrama agar penggung pembebasan   tidak melaksanakan.

 

Selain melakukan pengepungan lanjut GNPKRI, polisi juga menyemprotkan gas air mata, menyita beberapa sepeda motor, melakukan penangkapan sewenang-wenang dan melakukan pemukulan terhadap mahasiswa Papua di asrama mahasiswa tersebut.

 

Tindakan tersebut di perparah dengan pembiaran aparat keamanan terhadap tindakan main hukum sendiri oleh kelompok tertentu yang dalam peristiwa itu mengumbar kalimat kebencian (hate speech) dan cenderung rasialis.

 

"Kelompok mahasiswa  itu pun melakukan tindakan-tindakan intimidatif dengan menggunakan senjata tajam terhadap  mahasiswa Papua. Ini jelas harus ditindak secara hukum," tutur Jekson.

 

Untuk itu GNPKRI  meminta pemerintah segera mengambil tindakan yang tegas bagi para pelaku yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap mahasiswa  Papua di Makassar.

 

Sebab Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) yang tertuang dan dijamin oleh konstitusi serta dituangkan dalam UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.

 

"Menyatakan pendapat merupakan hak asasi setiap manusia, termasuk warga dan mahasiswa Papua," tutur Ikomou.

 

GNPKRI  pun mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menegakkan jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan menyampaikan pendapat sesuai UUD 1945, tanpa terkecuali.

 

 

Pewarta: Yunus Eki Gobai/KM

 

Baca Juga, Artikel Terkait