Hak-hak tersangka tidak terpenuhi, Kajari dan Kajati  diminta kembalikan 7 tapol  Papua dari Balikpapan

Cinque Terre
Manfred Kudiai

7 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Koalisi Bantuan Hukum dan Ham, Emanuel Gobai dan Oktovianus Tabuni, usai mengikuti sidang pertama sebagai Kuha terhadap 9 tersangka aksi masa anti rasisme Deiyai, Depan Kejari Nabire,Kamis (5/12/2019). (Foto: Mnafred Kudiai/KM)

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.com--Kualisi Hukum dan HAM Papua, yang mendampingi tersangkah 9 orang massa aksi anti rasisme Deiyai, dan juga mendampingi  Tujuh Tahanan Politik (Tapol)   di Kalimantan,   Emanuel Gobai dan  Oktovianus Tabuni meminta kepada Kejaksaan Negeri Jayapura  (Kajari) Jayapura, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Papua, Kapolda Papua serta Penyelidik yang bersangkutan supaya mengembalikan tujuh tapol yang saat ini masih di tahan di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

 

Hal itu dikatakan karena dinilai hak-hak dasar bagi tersangka yang seharusnya diterima itu tidak dipenuhi semestinya. Hak-hak dasar yang wajib diterima oleh tersangka diantaranya: Kunjungan dari keluarga, Kunjungan Rohaniwan serta Dokter selain hak-hak dasar tersebut, para tersangka [tapol] di Kalimantan juga dinilai telah menyalahi mekanisme dan aturan yang berlaku di Indonesia.

 

Pihak yang bersangkutan [Kajari Jayapura, Kajati Provinsi Papua, Kapolda Papua dan Penyelidik] diminta supaya secara ambil sikap yang tegas sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Nabire terhadap 9 tersangka masa aksi anti rasisme Deiyai yang telah dilangsungkan sidang pertama [pembacaan terdakwaan] pada tanggal 5 Desember 2019, belum lama ini.

 

“Secara khusus kepada  Kajari  Jayapura,  dan juga Kajati Provinsi Papua dan Kapolda  Papua serta penyidik yang bersangkutan, untuk bisa mengambil sikap  yang sama seperti  yang dilakukan oleh Kajati Nabire.  Dan Kasibnuding yang bisa mengambil  masa aksi anti rasisme Jayapura dan dibawa kembali ke Nabire kemudian diperiksa dan berjalan dengan aman,” jelas Kuha 9 tersangka anti Rasisme Deiyai, Emanuel Gobai dan Oktovianus Tabuni kepada awak media saat jumpa pers di halaman Kejaksaan Negeri Nabire (5/12/2019).

 

Kepada awak media, Kuha 9 tersangka tersebut mengaku, alasan pemindahan Tapol dilakukan hanya karena alasan keamanan. Namun hal itu menurut Koalisi Hukum dan Ham,  telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku.

 

“Alasan keamanan yang  dibangun oleh pihak tertentu  itu tidak benar. Buktinya pada sidang pertama terhadap 9 orang  tersangka massa aksi rasisme yang dilaksanakan pada hari kamis  5 Desember 2019, berjalan dengan aman dari  awal hingga selesai persidangan,” katanya.

 

 

Koalisi juga memohon kepada Kajari Jayapura,  Kajati  Provinsi Papua  untuk segara  ambil kembali 7 tahanan tapol  di Balik Papan, Kalimantan ke Jayapura.

 

“Alasan keamanan itu tidak benar, nyatanya proses persidangan, situasinya  berjalan aman.  Sidang  terhadap 9 orang itu bukti kalau  aman-aman saja,” jelas Emanuel Gobai kepada kabarmapega.com.

 

Koalisi juga memberikan catatan kepada kepolisian dan Kejaksaan. “Yang perlu di cacat di sini, antara kepolisian dan kejaksaan itu  dua institusi yang berbeda, kalau kemudian,  di Kepolisian yang menganalisa keamanan seperti itu, berarti itu berlaku di pihak kepolisian tetapi tidak di kejaksaan.”

 

“Kalau sudah dilimpahkan kepada kejaksaan, mungkin  bisa ambil kebijakan menurut Jaksa, sebab itu ranahnya jaksa,” tegas Gobai.

 

Kata Gobai, kalau Kejaksaan masih  mengikuti analisa kepolisian  yang tidak  benar [alasan keamanan], maka hal itu patut di pertanyakan dan hal ini akan membuat profesionalisme Kejaksaan akan makin buruk di muka publik secara profesi.

 

“Hal ini secara prosesi kami menanyakan profesionalisme kejaksaan. Dan juga lebih jauh profesionalisme hakim pengadilan Jayapura.  Karena jelas-jelas  kejadian itu terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Jayapura yang berada dalam meja hukum Kejaksaan Negeri Jayapura,” katanya.

 

Menurut Emanuel, akan sangat baik kalau di periksa di Jayapura.  “Khususnya di Jayapura sendiri juga,  itu peristiwa  tanggal  15 Agustus 2019 yang sudah sidang berjalan dengan maksimal, aman, damai. Tidak terjadi  hal-hal yang diragukan  seperti yang  dimaksudkan oleh pihak tertentu.

 

Kemudian pada sidang  tanggal 29 Agustus 2019  juga berjalan dengan baik sampai saat ini.  Itu semua menunjukan bahwa ‘analisa keamanan’  itu tidaklah benar.

 

 

“Khusus untuk 7  Tapol  di Kalimantan, sampai saat ini tidak dikunjungi oleh pihak keluarga,  padahal dikunjungi oleh keluarga itu,  hak dari tersangka, mereka juga tidak di kunjungi oleh rohaniwan,  padahal itu juga menjadi hak bagi mereka, berikutnya mereka juga tidak dikunjungi oleh dokter padahal itu juga hak dari tersangka. Diatas itu, mereka juga mengelu,  tentang kondisi  spisikologi  mereka yang tidak  aman di sana.  Kerana hak-hak dasar bagi tersangka tidak terpenuhi,” katanya.

 

Maka itu kami menegaskan kepada  Kajari Jayapura dan Kajati  Provinsi Papua,  untuk mengambil  kembali tujuh tapol Papua di Kalimantan dan selanjutnya melaksanakan proses hukum di Jayapura.

 

“Kami juga menegaskan kepada kajari Wamena,  untuk ambil kembali  tersangka-tersangka yang  saat ini sedang dititip di  Rutan Polda Papua. Karena  mereka juga tidak maksimal  mendapatkan hak-hak mereka sebagai tersangka,” tegas Emanuel.

 

Selain itu,  kapasitas tanahan di Lutan Polda Papua  sudah overload. Overload kapasitas tahanan itu terjadi karena dalam Rutan Papua, hanya  terdapat enam ruangan,  sementara tahanan yang ada di dalam  sekitar 67 sampai mau masuk 70-an. Bahkan ada klaim [tersangka] sempat mengadu ke pada Kuha terkait  kondisi mereka di dalam tahan. Di sana, mereka tidak bisa tidur dengan baik karena harus antri dengan kondisi sempit seperti itu.

 

Lebih para lagi, ada salah satu tersangka perempuan, dikabarkan  mengalami tindakan  penyiksaan  dan juga tindakan  pelecehan seksual dalam Lutan Polda Papua.

 

“Nah, artinya, kembali lagi  menyangkut alasan tidak aman ini, kami mempertanyakan. Dan rupanya tidak aman itu dalam rutan Polda Papua sendiri tidak aman.  Faktanya salah satu klaim kami mengalami tindakan yang tidak diinginkan,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua ini.

 

Kemudian, pihak Koalisi Bantuan Hukum dan ham dengan tegas meminta kepada Kajari Wamena untuk kembalikan tersangka yang di bawa ke Jayapura. Selanjutnya diminta supaya melakukan proses hukum di Pengadilan Negeri  Wamena.

 

Koalisi bantuan Hukum dan ham juga mengaku, sejak bulan Agustus 2019, tepatnya tanggal 19 dan tanggal 29 di Jaypura berjalan dengan baik dan aman. Di susul pada tanggal 21 Agustus 2019 di Timika pun pihaknya mengaku telah berjalan dengan aman. selanjutnya di Manokwari juga mengalami hal yang serupa [aman]. Selanjutnya sidang terhadap 9 tersangka masa aksi anti rasisme Deiyai di Kejaksaan Negeri Nabire, proses persidangan berjalan dengan aman dan tentram.

 

“Itu semua membuktikan bahwa analisa  keamanan yang di bangun oleh pihak tertentu, kepada kejaksaan, kami minta supaya tidak boleh mengindahkan permintaan tersebut, karena hal itu dinilai dibuat-buat untuk  kepentingan tertentu dari pihak yang  membuat analisa keamanan,” pinta Emanuel mengakhiri.

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

 

#LBH Papua

Baca Juga, Artikel Terkait