Hasil Kajian BEM USTJ dan Uncen Tentang Analisis Kepentingan Otsus Terhadap OAP

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Buku Hasil Kajian Otsus Prespektif Mahasiswa Papua (BEM USTJ dan Uncen)

 

Hasil Kajian  BEM Uncen dan BEM USTJ

(Data yang digunakan Hasil Rapat Kunjungan Kerja Panitia Khusus (PANSUS) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Jayapura dan Timika).

“Mayoritas Perwakilan Papua Menolak Otonomi Khusus dan Menginginkan agar adanya Dialog Terbuka Hadiri Semua Tokoh Papua Termasuk Organisasi Perlawanan.”

Berdasarkan Data Hasil Rapat Kungjungan Kerja Pansus Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bersama Para Tokoh Pemerintahan, Legislatif, Perempuan, Adat, Pemuda, Cipayung, Dosen, LLDIKTI Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, Paguyuban Nusantara, Mahasiswa dan Tim Kajian Otsus Prespektif Mahasiswa.

Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua diberikan melalui Undang-Undang 21 Tahun 2001 telah dilaksanakan selama 20 tahun di tanah Papua. Pemberiaan Otonomi Khusus dimaksud untuk menerapkan keadilan, penghomatan Hak Asasi Manusia, Percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mempersamakakan pembangunan dengan daerah lainnya.  Tetapi, alasan lainnya pemberian Otonomi Khusus karena adanya gecolak demi menutut kebebasan bagi bangsa Papua.

Dana telah banyak dibantu oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 2002 hingga 2020 dengan nilai 50 Trilunan lebih kepada Provinsi Papua dalam rangka mempercepat pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Papua.

Namun, dalam  kemajuannya masih tidak berjalan secara maksimal. Tingkat Butuh Huruf masih tinggi, indeks partsipasi masyarakat papua masih rendah, Tingkat Kemiskinan masih rendah, dan taraf hidup pun masih redah di Provinsi Papua. Mengingat kondisi tersebut, muncul persoalan yang kadang merugikan masalah demi masalah di Provinsi Papua. Dan tentunya selalu dihadapkan dengan aspirasi yang selalu mengganggu  konsititusi Negara dalam hal keamanan Negara. Sementara keinginan untuk berpisah dengan NKRI cukup tinggi, Pelanggaran HAM masih tinggi, Rasisme dan marginalisasi masih cukup tinggi dan pelurusan sejarah belum diselesaikan.

Dengan adanya Persoalan-Persoalan diatas akan menjawab dalam rapat kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus Dewan Perwakila Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) di tanah Papua guna untuk mendapat solusi dari Perwakilan Tokoh-Tokoh Papua ini demi kemajuan tanah Papua, seperti keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan rakyat Papua. Mengingat Otonomi Khusus (Otsus) Papua, menjadi jaminan untuk  kesejehtaraan orang asli Papua.

Adapun yang dibahas dalam rapat kunjugan kerja Bersama DPRRI dan Perwakilan Tokoh Papua ialah membahas Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus pada pasal 34 tentang Pendanaan dan Pasal 76 tentang Pemekeraan di tanah Papua. Terkait dana akan ditambahkan sebesar 2,25 Persen dan Pemekeran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi telah mendapatkan mekanisme mentri Dalam Negeri.

Berdasarkan persoalan diatas, berdasarkan hasil kajian yang dikaji oleh Tim Kajian Prespektif Mahasiswa dari 30 Representasi Perwakilan Tokoh-Tokoh Papua dan pelajabat Papua yang memiliki hak bicara dalam penyampaian pendapat di dalam forum Rapat Kunjungan Kerja.

Berkisar 50-100  Jiwa/Orang Orang Asli Papua hadiri pertemuan bersama DPRRI, yang memiliki hak bicara 30 orang/jiawa yang mewakili  dari sejumlah Para Tokoh Pemerintahan, Legislatif, Perempuan, Adat, Pemuda, Cipayung, Dosen, LLDIKTI Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, Paguyuban Nusantara, Mahasiswa dan Tim Kajian Otsus Prespektif Mahasiswa.

Berdasarkan Data yang dikaji, ada sejumlah pilihan yang ditulis sebagai bentuk hasil pembicaraan para Tokoh diantaranya,

  1. Pilihan Pertama                                : Menolak Otsus
  2. Pilihan Kedua                     : Menyetujui Otsus
  3. Pilihan Ketiga                     : Menolak pemekaran
  4. Pilihan Keempat               : Menyetujui Pemekaran
  5. Pilihan Kelima                    : Menytetujui Penambahan Anggaran
  6. Pilihan Kelima                    : Diadakan Dialog Terbuka Bersama Presiden dan Rakyat Papua

Berdasarkan hasil dialog bersama antara Para Para Tokoh Pemerintahan, Legislatif, Perempuan, Adat, Pemuda, Cipayung, Dosen, LLDIKTI Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, Paguyuban Nusantara, Mahasiswa dan Tim Kajian Otsus Prespektif Mahasiswa.  berkisar 50-100 Jiwa orang dan yang berhak memberikan pernyataan atau hak bicara sebanyak 30 Orang/Jiwa. 30 orang/jiwa digunakan sebagai koresponden.

  1. Dari sekian banyak jiwa yang hadir dan yang menjawab menolak Otonomi Khusus (Otsus) sebanyak 8 (Delapan) orang/jiwa yang dijawab dari perwakilan organisasi sebagai juru bicara.
  2. 7 (Tujuh) Orang/Jiwa menjawab agar adanya Penambahan Dana Anggaran Otonomi Khusus (Otsus) yang dijawab dari perwakilan organisasi sebagai juru bicara.
  3. 6 (Enam) Orang/Jiwa menjawab agar melanjutkan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II yang dijawab dari perwakilan organisasi sebagai juru bicara.
  4. 4 (Empat) Orang/Jiwa yang menjawab menolak Daerah Otonom Baru (DOB) bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang dijawab dari perwakilan organisasi sebagai juru bicara.
  5.  4 (empat) Orang/Jiwa yang menjawab menyetujui adanya Daerah Otonom Baru (DOB) bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang dijawab dari perwakilan organisasi sebagai juru bicara.
  6. Sementara 10 (Sepuluh) Orang/Jiwa menjawab agar adanya Dialog secara terbuka dan melibatkan seluruh rakyat Papua dan organisasi perlawanan maupun organiasasi mitra dan pemerintahan di tanah Papua, yang dijawab dari perwakilan organisasi sebagai juru bicara.

 

Artinya bahwa, Kepentingan Otonomi Khusus bagi Orang Asli Papua dari hasil dialog Bersama antara Para Para Tokoh Pemerintahan, Legislatif, Perempuan, Adat, Pemuda, Cipayung, Dosen, LLDIKTI Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, Paguyuban Nusantara, Mahasiswa dan Tim Kajian Otsus Prespektif Mahasiswa.

  1. Menolak keberlanjutan Otonomi Khusus. Sebab yang menolak Otonomi Khusus dan, sebagian perwakilan Perempuan, Adat, Gereja, Mahasiswa, Pemuda, DPRD Wilayah Meepago dan Intelektual Papu

 

  1. Sementara, yang menyetujui adanya Otonomi Khusus, pernambahan Anggaran Dana Otonomi Khusus dan menyetujui adanya pemekaran atau Daerah Otonom Baru diantaranya, beberapa pejabat Bupati Meepago, Sebagian Tokoh Adat Wilayah Meepago, Perwakilan Pemuda.  Artinya bahwa menyetujui keberlanjutan dana Otonomi Khusus, karena dinilai tingginya pengangguran, butuh huruf, kemiskinan dan partsipasi masyarakat Papua masih rendah di tanah Papua. Dengan adanya Penambahan Anggaran Dana dan Pemekaran Provinsi papua dan Kabupaten/Kota akan mengurangi, butuh huruf, kemiskinan, partsipasi masyarakat Papua dan pengangguran orang asli papua.

 

 

  1. Sedangkan koresponden yang menjawab agar dibuka ruang Dialog bagi masyarakat Papua sebanyak 10 orang/jiwa dari 30 koresponden yang memiliki hak bicara atau memberikan pernyataan.

Artinya bahwa membicarakan nasib masa depan orang asli Papua pentingnya untuk mengundang semua pihak, baik pihak organisasi perlawanan, pemerintah, mitra pemerintah dan Tokoh-Tokoh Papua. Sehingga, adanya kebijakan, keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan kepada orang asli Papua benar-benar dirasakan dan kedepan boleh berdiri diatas tanahnya sebagai tuan diatas negerinya.

 

Kesimpulan Siaran Pers

  1. Bahwa, Kepentingan Otonomi Khusus terhadap Orang Asli Papua tidak menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan orang asli Papua. Dampaknya sejumlah koresponden menjawab menolak dana Otonomi Khusus dan Menolak Pemekaran.

 

  1. Bahwa Para Tokoh Pemerintahan, Legislatif, Perempuan, Adat, Pemuda, Cipayung, Dosen, LLDIKTI Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, Paguyuban Nusantara, Mahasiswa dan Tim Kajian Otsus Prespektif Mahasiswa. ialah kepentingan Otonomi Khusus terhadap Orang Asli Papua hanyalah berlaku pada Tokoh pemerintahan (Bupati/Walikota) dan beberapa Tokoh yang mengatasnamkan ingin melanjutkan Otonomi Khusus dan meminta pemekaran serta penambahan Anggaran Dana Otonomi Khusus.
     
  2. Bahwa Para Tokoh Pemerintahan, Legislatif, Perempuan, Adat, Pemuda, Cipayung, Dosen, LLDIKTI Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, Paguyuban Nusantara, Mahasiswa dan Tim Kajian Otsus Prespektif Mahasiswa. menginginkan agar adanya ruang Dialog Terbuka antara Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dan Masyarakat Papua di Tanah papua untuk mendengar aspirasi secara langsung tentang Otonomi Khusus (Otsus).

 

Demikian Siara Pers yang dutulis dari Tim Kajian Otonomi Khusus dari Prespektif Mahasiswa Papua

 

Jayapura, 16 Mei 2021

 

Tim kajian

  1. Alexander Gobai (Ketua)
  2. Ronni Lambe
  3. Ones Busop
  4. Yops Itlay
  5. Hepron Tabuni
  6. Semi Gobai
  7. Nikson Hesegem

#Mahasiswa dan Pemuda

Baca Juga, Artikel Terkait