Hilangnya Hak Dasar Nasib Buruh dan Jangan Lagi Terjadi Pelanggaran terhadap Karyawan Freeport dalam Bahaya Covid-19

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

28 Hari yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Penulis adalah Ketua PC SOKEP SPSI Kabupaten Mimika, Aser Koyamee Gobai. Ist.

 

Oleh, Aser Koyamee Gobai]*

 

Hari ini rakyat tertindas Papua dan rakyat tertindas di Indonesia diperhadapkan dengan bahaya Covid-19 yang mengancam hidup rakyat. Desakan rakyat untuk rezim Jokowi mengeluarkan instruksi darurat kesehatan pun tidak dilakukan, berbeda dengan Italia dan China yang disikapi dengan cepat. Dikarenakan kondisi keuangan Negara yang semakin ambruk dibawa kendali kapitalisme dan imperialisme.

 

Buruh-buruh di Indonesia tidak dikasih tunjangan hidup dan libur selama bahaya Covid-19 menyebar dan memburuh ribuan rakyat Indonesia. Kabupaten Mimika Papua diperhadapkan dengan kondisi yang jauh lebih sulit.

 

Fasilitas kesehatan yang tidak memadai, vaksin yang belum ada, alat deteksi Covid-19 yang tidak ada, membuat ketakutan bagi karyawan PT Freeport Indonesia, Privatisasi, Kontraktor, Karyawan Perhotelan, tukang ojek, petani, Buruh kontruksi, buruh bongkar muat perkapalan, buruh kasar bandara Moses Kilangin, Rental Mobil, buruh honorel guru, kesehatan dan perkantoran pemerintahan Kabupaten Mimika.

 

Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya serikat tidak dipengaruhi atau dikendalikan oleh pihak-pihak lain. Sebagai contoh, serikat harus bebas menentukan rencana kerjanya. Namun apabila sebuah serikat menjadi anggota federasi atau konfederasi, ia terikat oleh peraturan organisasi federasi dan konfederasi tersebut. Dengan demikian,  wajar bila federasi dan konfederasi, yang termasuk dalam kategori pihak-‘pihak lain’, akan mempengaruhi perkembangan rencana kerja serikat tersebut. Terbuka dalam menerima anggota dan/atau membela kepentingan pekerja, serikat Pekerja/Buruh tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan aliran politik, agama, suku atau gender.

 

Independen Pengoperasian dan pengembangan organisasi harus didasarkan pada kemandirian tanpa dikendalikan oleh pihak diluar organisasi.  Seperti telah dijelaskan, ‘pihak-pihak lain’ tidak termasuk federasi dan konfederasi dimana ia berafiliasi.

 

Prinsip-prinsip demokrasi ditegakkan dalam perwujudan demokratisasi dalam sebuah masyarakat yang lahir dari kebebasan berserikat dan kebebasan menyatakan pendapat, maka dengan sendirinya prinsip-prinsip demokrasi harus ditegakkan dalam penataan atau pengoperasian serikat. Dapat dipertanggungjawabkan kepada anggotanya, masyarakat dan negara dalam mencapai tujuannya dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Bertanggung jawab kepada masyarakat termasuk bertanggung jawab untuk menjamin kelangsungan aliran produksi dan jasa, baik dalam bentuk barang maupun jasa, demi kebaikan konsumen/masyarakat secara umum.

 

Manajemen PT Freeport Indonesia tak serikat Pekerja dan Serikat pekerja juga menghormati legitimasi Serikat organisasi ditentukan oleh anggotanya, dengan demikian tidak diperlukan dokumen legitimasi dari badan pendaftaran. Nomor pendaftaran diberikan sebagai basis untuk menjalankan, oleh serikat, hak legalitasnya. Hak dan Kewajiban Serikat yang sudah memiliki nomor pendaftaran berhak melakukan perundingan PKB dengan pihak manajemen, mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan industrial di dewan dan lembaga perburuhan, dan mengadakan kegiatan perburuhan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum (Pasal 21).

 

Serikat wajib melindungi anggota dari pelanggaran terhadap hak-haknya, meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, serta menjalankan tugas sesuai peraturan (Pasal 27).  Dapat bergabung dan/atau bekerja sama dengan serikat buruh internasional dan organisasi internasional lainnya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional (Pasal 26).

 

Tujuan dibentuknya serikat adalah untuk melindungi anggotanya dan untuk membela hak dan kepentingan maupun meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya hingga ke tingkat yang wajar.

 

Tujuan ini tidak dapat tercapai apabila perusahaan tempat para pekerja dipekerjakan tidak produktif. Oleh karenanya, pekerja yang ingin meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya diharapkan pula menyumbang pada peningkatan kinerja PT Freeport Indonesia.

 

Derita buruh sudah sampai di leher, buruh di intimidasi, buruh di kriminalisasi, buruh di deskriminisasi. beberapa bulan ini buruh/karyawan PT. Freeport Indonesia dihadapkan dengan kebijakan sepihak oleh perusahaan. Mereka dijedah tanpa diberikan upah (berlaku Pomotongan tunjangan, Pengurangan bagi karyawan kontraktor), katanya.

 

 Tidak hanya itu, menurut Gobai, buruh pun dilarang izin resmi, izin potong atau izin sakit, jikalau ada yang berani izin maka akan dijedah dan berlaku seperti buruh (karyawan) yang cuti dan dijedah sesuai dengan keputusan Interoffice memorandum yang dikeluarkan oleh Manajemen.

 

Karyawan PT Freeport Indonesia yang dijedah dan upah yang dipotong sudah sangat jelas melanggar UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 185 ayat 1 jo. Pasal 90 ayat 1 : Bagi pengusahan atau perusahaan yang membayar upah pekerja di bawah UMP makan akan dikenakan sanksi pidana paling sedikit 1 tahun dan paling lama 4 tahun, denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling besar Rp 400.000.000,00 juta rupiah.

 

Dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja No SE-05/M/BW/1998 tentang upah pekerja yang di rumahkan, bukan kearah pemutusan hubungan kerja, mengatur : bahwa pengusaha harus membayar upah secara penuh, berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja di rumahkan. Dan apabila upah pekerja dibayar tidak secara penuh, hal itu dirundingkan dengan serikat pekerja atau dengan pekerja menyangkut besaran upah.

 

Manajemen PT. Freeport Indonesia tidak bisa semata-mata memberlakukan pasal 18 yakni Force Majeure/keadaan memaksa yang tertera dalam kontrak kerja sebagai legitimasi kebijakan yang sepihak, sebab pemberlakuan Force Majeure dilihat kondisi yang benar benar sudah darurat dan harus ada instruksi presiden selain itu Manajemen PT Freeport Indonesia berpedoman anjuran Pemerintah berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/3/III/2020 Tentang  Perlindungan Pekerja/Buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka penangulangan COVID-19.

 

Manajemen PT Freeport Indonesia dan serikat pekerja , harus benar benar menghormati dihormati hak-hak dasar karyawaan dalam situasi ancaman paling nyata hari ini Covid-19 di Tembagapura sampai Port Site sangat serius yang dihadapi berbagai permasalah dilapangan.

 

Kami pimpinan Cabang SPKEP SPSI Kabupaten Mimika, belum mendapatkan laporan secara resmi hasil yang memutuskan antara serikat pekerja dan manajemen terhadap nasin ribuan, sampai sekarang hanya dilakukan upaya keputusan sewena wenangan oleh kelompok yang dibentuk sendiri manajemen tanpa dilibatkan serikat pekerja di area PT Freeport Indonesia sendiri belum masuk pada darurat yang mengharuskan perusahaan memberlakukan keadaan demikian, dan kalau keadaan benar benar sudah darurat perusahaan belum melakukan LOCKDOWN/TUTUP PRODUKSI Karyawan libur selama bahaya Covid-19 tetap harus membayar upah pekerja sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

 

Nilai Kemanusiaan sanga berhargai di mata Tuhan, libur selama bahaya Covid-19 pun menjadi ancaman paling nyata hari ini.  Di Tembagapura yang terinfeksi positif kurang lebih 100 jiwa, yang meninggal Karyawan dengan lagi yang masuk kategori ODP, PDP dan OTG.

 

Situasi demikian ini sudah seharusnya Presiden  benar konsen pada penyelesaian penanganan virus, ini malah melahirkan dagelan demi dagelan politik, terakhir malah mempermasalahkan mudik dan pulang kampung.

 

Pada kenyataannya, terlihat presiden lebih mempertahankan investasi ketimbang nyawa rakyat, itu dibuktikan dengan tidak mau memberlakukan Lock down total atau pilihan terbaik penerapan UU No 6 tentang Kekarantinaan wilayah karena ini sudah kategori darurat kesahatan dunia.Malah rakyat disuruh mengisolasi diri sendiri, mengkarantina diri sendiri di tengah resesi global yang juga menghantam Indonesia. Daerah yang berniat memberlakukan Lock Down dianggap membangkang dengan Jakarta. Daerah diminta harus mengikuti kebijakan pusat, sebab ini menyangkut keberlangsungan ekonomi investasi, ekonomi oligarki. Mosi ketidakpercayaan terhadap negara sudah terbangun di dalam masyarakat.

 

Untuk menyelamatkan nyawa mereka dan kebutuhan hari-hari, digalanglah kekuatan rakyat bantu rakyat. Buruh, Petani, Nelayan dan Mahasiswa saling membantu. Segalanya dipersiapkan apabila pandemi Corona sampai pada puncaknya dan membawa dampak ambruknya ekonomi di beberapa negara luar seperti Amerika, Italia, China dan sebagainya.

 

Instruksi lockdown sampai hari ini tidak diperlakukan secara maksimal oleh pemerintah Indonesia. Negara berada pada bahaya ekonomi yang semakin melemah. Sementara penderita Covid-19 di Amerika peringkat ketiga sesudah Italia dan Spanyol.

 

Ekonomi Indonesia yang bergantung ke imperialisme Amerika dan Negara-negara kapitalis lainnya membuat Negara semakin melakukan represif dan penguasaan kerja penanganan Covid-19 dilakukan oleh tentara dan polisi.

 

Presiden tidak mengeluarkan instrukti darurat kesehatan nasional, tetapi telah mengeluarkan instruksi Indonesia bahaya darurat sipil. Konsekuensinya TNI dan Polisi dikerjakan penuh dalam penanganan Covid-19.

 

Parahnya buruh, nelayan, tani, mama-mama pasar, dan semua rakyat klas tertindas tidak dikasih jaminan hidup dan tunjangan hidup untuk kebutuhan selama bahaya Covid-19 semakin besar. Covid-19 di Kabupaten Mimika Papua semakin meningkat. Penanganan oleh kolonial Indonesia tidak serius. Kolonial dan kapitalis justru lebih mementingkan perusahan-perusahannya dibandingkan rakyat.

 

Dalam kondisi ini, gerakan Kemanusiaan di Papua juga lambat menyikapi hal krisis pangan , padahal rakyat Papua dalam bahaya yang besar. selain Kelas Buruh Rakyat Pekerja PT Freeport Indonesia, diperhadapkan dengan pendemi Covid-19, belum diselesaikan Karyawan Korban Investasi dengan karut marutnya negosiasi Pemerintah dan PT Freeport sejak 2015, Masyarakat adat suku, rakyat Papua diperhadapkan juga dengan persoalan perpanjangan kontrak karya PT. Freeport dan persoalan berakhirnya Otsus tahun 2021.

 

Tumpang tindih persoalan membuat rakyat dipinggirkan dan dijadikan lahan kepentingan oleh kolonial Indonesia untuk kapitalis dan imperialis untuk terus akan melanjutkan kontrak PT. Freeport dan status Otsus.  Disamping itu juga, ekonomi dunia sedang dalam krisis, imperialisme Amerika dan IMF lakukan intervensi ke negara-negara dunia ketiga. Misal Nicolaus Marudo yang saat ini sedang dijatuhkan oleh imperialisme Amerika. Juga Kuba sedang diblokade imperialisme Amerika dalam membangun solidaritas kemanusiaan dengan membagi-bagi vaksi Covid-19 dengan gratis ke seluruh dunia.

 

Presiden mengakomodir aspirasi dan melibatkan kepentingan masyarkat adat suku Papua dan kelas Kaum Buruh pekerja PT Freeport Indonesia, dalam penyelesaian  perpanjangan kontrak karya PT. Freeport dan Otsus Papua, mendukung perjuangan Buruh di Indonesia untuk melakukan mogok kerja dan perusahan harus membayar tunjangan hidup selama Covid-19 belum berhenti, mengutuk tindakan imperialisme Amerika yang mengintervensi Venezuela untuk penanganan Covid-19.

 

Bergerak bersama rakyat Bangun solidaritas daerah, domestic dan internasional untuk melawan Covid-19, Bergerak bersama rakyat solidaritas, Karyawan bersatu melanjutkan perjuangan Kesejahteraan, Kenyamanan, Kesehatan dan Keselamatan  untuk hak hak dasar menentukan nasib masa depan bagi Karyawan PT Freeport Indonesia.

 

Semua pihak termasuk TNI dan Polri segera berhenti melakukan pencitraan atas kejahatan pelanggaran HAM terhadap karyawan PT Freeport Indonesia, Privatisasi, Kontraktor, Karyawan Perhotelan, tukang ojek, petani, Buruh kontruksi, buruh bongkar muat perkapalan, buruh kasar bandara Moses Kilangin, Rental Mobil, buruh honor guru, kesehatan dan perkantoran pemerintahan Kabupaten Mimika, didalam situasi Covid-19.

 

Gubernur, bupati da wali kota  Papua dan Papua Barat dibawah rezim Jokowi segera berhenti memanfaatkan situasi Covid-19, dalam penyelesaian  perpanjangan kontrak karya PT. Freeport dan Otsus Papua untuk kepentingan imperialis dan kapitalis di Papua dan di Indonesia.

 

Penulis adalah Ketua PC SOKEP SPSI Kabupaten Mimika]*

#Pandemi Covid-19

#PT. Freeport Indonesia

Baca Juga, Artikel Terkait