Hutan Perempuan, Bagaimana Nasibmu?

Cinque Terre
Aprila Wayar

4 Hari yang lalu
MAMTA

Tentang Penulis
Freelance Journalist
Sisi Luar Hutan Perempuan di Kampung Enggros, Jayapura. (Foto: Aprila Wayar)

 

KABARMAPEGAA.com – Tidak banyak komunitas memberi ruang pada perempuan, apalagi dalam budaya Papua yang masih sangat patriarkhi. Termasuk hutan di banyak suku dianggap sebagai pekerjaan di ranah publik sehingga hanya dilakukan oleh laki-laki. Hanya di kampung Enggros, perempuan memiliki hutan yang dikhususkan bagi mereka. Sayangnya sejarah panjang pembangunan berkelanjutan telah menggerus eksistensi hutan ini.

 

Sampah Membusuk di Teluk Youtefa

“Kondisi sekarang, hutan perempuan sudah dicemari banyak sampah. Apalagi pada musim hujan seperti ini,” ujar Adriana Youwe, salah satu perempuan warga kampung Enggros kepada KABARMAPEGAA.com melalui seluler, Kamis (25/11/2021)

Dalam kondisi cuaca yang sudah berada pada musim penghujan seperti ini jelas membuat perempuan di kampung tidak tidak dapat mencari kerang dan biota lain yang dapat dimakan ataupun dijual di sekitar hutan mangrove tersebut, lanjut Youwe yang ketika diwawancarai sedang berduka. Situasi ini jelas berdampak pada pendapatan atau pemasukan perempuan secara ekonomi.

Pencemaran air di teluk Youtefa, tempat hutan ini berada sudah terjadi lama padahal perairan di teluk ini adalah perairan tertutup. Apalagi teluk ini telah ditetapkan sebagai taman wisata alam sudah cukup lama, yaitu melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/6/1978. Selanjutnya pada 1996, status hukum kawasan ini diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 714/Kpts/1996 tentang Penetapan Kawasan Teluk Youtefa sebagai Kawasan Konservasi dengan peruntukan sebagai Taman Wisata Alam dengan luas 1,657 hektar.

Hutan perempuan adalah bagian dari Teluk Youtefa yang terabaikan dengan kondisi air teluk yang sudah berbau sengit dan berwarna keruh di sepanjang tepi hutan perempuan akibat sampah yang telah membusuk. Sampah rumah tangga yang terapung menjadi pemandangan setiap hari bagi warga kampung Enggros yang pulang dan pergi ke kantornya di Kota Jayapura. Juga menjadikan udara yang tidak bersih bagi anak-anak yang berangkat ke sekolah dan pulang setiap hari.

Pencemaran air sistemik karena kiriman sampah dari Pasar Youtefa dan berbagai tempat lainnya ke teluk akan berdampak buruk di masa mendatang. Apalagi bila tingkat pencemarannya sudah sulit dipulihkan. Flora dan fauna yang sebelumnya hidup di sana akan punah seiring terputusnya rantai makanan.

 

Sisi Lain Pembangunan

Pembangunan jembatan merah Holtekamp yang melintasi salah satu sisi hutan perempuan ini dibangun sejak 2015 lalu dengan total nilai kontruksi Rp. 1.8 Trilyun. Kehadiran jembatan ini jelas membantu mempersingkat lama perjalanan dengan menggunakan kendaraan. Ke arah perbatasan RI – Papua Nugini misalnya, waktu bisa dipersingkat hingga satu jam perjalanan dari kota Jayapura yang mana jarak tempuh pada awalnya adalah dua jam perjalanan.

“Pembangunan jembatan Holtekamp itu sebagai solusi transportasi untuk menghemat waktu perjalanan dari kota Jayapura ke kabupaten Keerom. Rencananya Kantor Gubernur Papua yang baru akan dibangun di sana,” kata Alfiyan Yoku, warga Papua yang ditemui KABARMAPEGAA.com di Yogyakarta, Kamis (25/11/2021).

Sejauh yang diketahui Yoku, tujuan pembangunan jembatan ini tidak banyak diketahui masyarakat yaitu untuk memudahkan transportasi masyarakat ke kantor Gubernur yang baru nanti. Sayangnya, pembangunan jembatan ini dilakukan tanpa studi awal yang matang dimana sebagian hutan mangrove akhirnya dibabat untuk pembangunan jalan menuju jembatan penghubung. Tingginya intensitas masyarakat menggunakan kendaraan melalui jembatan tersebut menuju Kantor Gubernur nanti juga tampaknya tidak diperhitungkan ketika melakukan studi atau analisis dampak lingkungan.

“Tidak hanya sebagian hutan mangrove yang hilang namun juga satwa endemik atau burung migran yang biasanya terbang ke arah selatan khatulistiwa ketika pergantian musim di utara khatulistiwa dan sebaliknya. Satwa-satwa ini juga ikut terkena dampak,” kata Yoku yang juga mahasiswa  fakultas Biologi dan Teknologi, Universitas Kristen Duta Wacana ini.

Satwa endemik dan burung migran ini biasanya menggunakan area hutan mangrove sebagai tempat peristirahatan atau persinggahan sementara setelah terbang ribuan kilometer dari arah utara atau selatan khatulistiwa, lanjutnya. Hal ini akan berakibat buruk pada keseimbangan ekosistem tempat burung migran mencari makan atau berkembang biak.

Dalam tulisan Jay Fajar berjudul Peran Hutan Mangrove Bagi Kehidupan Burung di mongabay.co.id, sebagian burung migran tidak tinggal di pohon mangrove, akan tetapi mereka mencari makan di sela-sela pohon bakau atau di antara lumpur ketika air surut. Untuk menghindari musim dingin, mereka membutuhkan daerah untuk singgah. Burung yang hanya seberat 400 gram itu ternyata mampu terbang sejauh 4000 kilometer tanpa henti, melintasi ke benua lain dengan perjalanan satu hingga dua minggu tanpa henti.

“Harus diakui bahwa salah satu dampak dari laju pembangunan adalah mengancam eksistensi hutan mangrove,” kata Yoku lagi.

Pihaknya merasa, semakin tahun luasan hutan semakin berkurang. Ancaman itu bisa dilihat di sepanjang ruasan jalan Hamadi - Holtekam. Dengan semakin ramainya jalan, diikuti aktivitas ekonomi seperti pembangunan sejumlah ruko dan bangunan pihaknya merasa khawatir terhadap kelestarian hutan mangrove di masa yang akan datang.

Kehadiran hutan mangrove di teluk Youtefa selama ini sangat membantu kelangsungan semua makhluk hidup di sana, termasuk manusia. Penduduk kampung juga terhindar dari bencana alam.

 

Butuh Peran Hukum Adat dalam Melindungi Hutan Mangrove

Hutan mangrove di kampung Enggros yang secara teritori adalah milik perempuan Enggros memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan mata rantai kehidupan di dalamnya. Peran hukum adat yang selama ratusan tahun itu harus lebih ditingkatkan demi menjaga hutan ini.

“Kita bukan hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga keamanan lingkungan. Hutan mangrove adalah benteng untuk menahan abrasi pantai,” kaya Yulika Anastasia, Film Maker yang memproduksi film “Tonotwiyat” yang artinya hutan perempuan dalam Bahasa Enggros ini kepada KABARMAPEGAA.com melalui seluler, Jumat (25/11/2021)

Menurutnya, hukum positif saja tidak cukup menghadapi ancaman kerusakan lingkungan. Harus diimbangi dengan gerakan nyata untuk melindungi hutan, misalnya saja menggunakan pendekatan kearifan lokal, seperti penerapan prinsip-prinsip hukum adat untuk melindungi hutan bakau tersebut.

 

Hutan Perempuan Tinggal Cerita?

Pembangunan jembatan Holtekamp saat ini telah menggerus hutan perempuan. Kehadiran para pebisnis nanti yang akan mengembangkan perekonomian di sepanjang sisi jembatan tersebut secara otomatis mengecilkan luas area hutan perempuan ini.

Seperti pembangunan ekonomi di wilayah urban pada umumnya, perluasan area tentu sangat memungkinkan. Sepuluh hingga dua puluh tahun mendatang, hutan perempuan tentu dapat diprediksi sejak sekarang mengingat masifnya upaya perusahaan meminta pelepasan tanah-tanah adat dan hutan dengan luas yang beragam dari masyarakat adat Papua saat ini atas nama pembangunan. Ditambah sikap pemerintah yang tidak pro aktif membantu warga melindungi hutan mangrove ini. Akankah hutan perempuan hanya menjadi cerita bagi anak cucu di masa mendatang? Semoga tidak. (*)

#Lingkungan dan Hutan

Baca Juga, Artikel Terkait