Ini 12 Point PAHAM-Papua, Kepada Kapolres Mimika, Terkait Kantor KNPB Timika

Cinque Terre
Andy Ogobai

11 Hari yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Tinggalkan Jejak Dengan Tulisan...!
PAHAM Papua merupakan perkumpulan Adkokat HAM di Papua. PAHAM Papua memiliki konsen kerja pada advokasi litigasi kasus-kasus HAM di Papua dan Papua Barat, Dok.KM

TIMIKA, KABARMAPEGAA.Com-- Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia (PAHAM) untuk Papua,  mengeluarkan surat Teguran (Somasi) Terbuka Kepada Kapolres Mimika, Terkait  TNI-Polri telah mengambil alih Sekretariat KNPB Timika untuk dijadikan pos keamanan terpadu. 

Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia untuk Papua mereka adalah Gustaf R. Kawer, S.H.,M.Si; Veronica Koman, S.H., LL.M dan Yohanes Mambrasar, S.H., mereka juga adalah Para Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat/Pengacara pada Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia Untuk Papua, 

Yang beralamat di Jln. Merak B2, Kelurahan VIM RT 008/RW 001, Kecamatan Abepura 993351, Kota Jayapura, Telp (0967) 5187421.

Besar harapan mereka supaya Polres Mimika sebagai aparat penegak hukum bisa mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Ini 12 Point isi  surat Teguran (Somasi) Terbuka Kepada Kapolres Mimika. diterima  awak media kabarmapegaa.com, jumat (04/01).

Pertama, Bahwa pada 29 Desember 2018, KNPB telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polres Mimika mengenai acara ibadah peringatan lima tahun berdirinya kantor sekretariat yang bertempat di Kebon Sirih, Jalan Freeport Lama, Timika yang akan dilaksanakan pada 31 Desember 2018;

Kedua, Perlu kami sampaikan bahwa tindakan ini merupakan wujud itikad baik dari KNPB. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pelaksanaan ibadah di halaman sekretariat organisasi bukan di muka umum tidak termasuk jenis aktivitas yang perlu diberitahukan kepada pihak kepolisian;

Ketiga, Bahwa pada 31 Desember 2018, ibadah yang sedianya akan dilaksanakan jam 9 pagi digagalkan oleh kedatangan TNI/Polri yang datang tanpa menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan, maupun surat perintah penggeledahan seperti yang telah ditentukan dalam KUHAP pasal 18, 33, dan 34;

Keempat, Bahwa aparat kepolisian kemudian melakukan pengrusakan di sekretariat KNPB termasuk vandalisme seperti yang dimaksudkan pada KUHP pasal 406 ayat (1) sejak jam 8 pagi hingga sekitar jam 3 siang;

Kelima, Bahwa Yanto Awerkion, Ruben Kogoya, Yohana Kobogau, Elius Wenda, Eman Dogopia, dan Vincent Gobay ditangkap pada sekitar jam 8.30 pagi dan baru dibebaskan pada sekitar jam 16.00 sore keesokan harinya. Perlu kami ingatkan bahwa hal ini menyalahi prosedur karena penangkapan dilakukan lebih dari 1x24 jam sehingga tidak sesuai dengan KUHAP pasal 19;

Keenam, Bahwa keenam orang yang ditangkap dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka cinta “NKRI Harga Mati” serta berjanji untuk tidak terlibat lagi dengan KNPB. Maka berdasarkan KUHPerdata pasal 1321, surat pernyataan tersebut tidak berkekuatan hukum karena diperoleh dengan paksaan;

Tujuh, Bahwa tindakan pemaksaan tersebut melanggar hak konstitusional keenam orang yang dimaksud untuk berekspresi dan berkumpul sesuai UUD 1945 pasal 28E ayat (3), serta hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani sesuai UUD 1945 pasal 28I ayat (1);

Delapan, Bahwa terjadi penganiayaan seperti yang dimaksudkan pada KUHP pasal 351 yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Yanto Awerkion ketika hendak dinaikkan ke mobil polisi, dan terhadap Ruben Kogoya di dalam mobil polisi ketika penangkapan;

Sembilan, Bahwa berdasarkan pemberitaan di media Antara tertanggal 31 Desember 2018, Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Ahmad Kamal menyatakan, "Mulai hari ini Sekretariat KNPB tidak diperbolehkan beroperasi dan markasnya diambil alih menjadi Pos TNI dan Polri”;

Sepuluh,  Bahwa tindakan ini merupakan pemaksaan masuk ke pekarangan rumah orang lain dengan melawan hukum dan berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera seperti yang dimaksudkan pada KUHP pasal 167 ayat (1);

Berdasarkan uraian diatas, kami mendesak Bapak AKBP Agung Marlianto selaku Kapolres Mimika untuk:

Sebelas, Segera meminta maaf kepada KNPB di Timika dan masyarakat sekitar yang terdampak atas deretan pelanggaran prosedur operasional, konstitusi, pidana, maupun perdata yang telah dilakukan sejak tanggal 31 Desember 2018;

Dua belas, Bahwa apabila dalam waktu 3 (tiga) hari aparat tidak keluar dari pekarangan sekretariat KNPB yang dimaksud, kami akan menempuh jalur hukum pidana dan perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

 

Pewarta: Andy Ogobay/KM

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait