Ini Laporan Awal Pelapor Khusus PBB Hilal Elver tentang Hak atas Pangan

Cinque Terre
Alexander Gobai

6 Bulan yang lalu
INTERNASIONAL

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com-  Laporan Awal tentang Hak atas Pangan, Hilal Elver, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam misinya ke Indonesia pada 9-18 April 2018 akhirnya diliris oleh Web Resmi UN, Human Rights and Peace For Papua, edisi (24 April 2018).

 

Dalam Laporan  Awal tersebut, Hilal Elver mengatakan hari ini, saya ingin berbagi beberapa pengamatan awal dari kunjungan resmi saya ke Indonesia yang dimulai pada 9 April.

 

Pengamatan awal, Hilal Elver melaporkan  gambaran umum bahwa  Indonesia telah menikmati tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir dan telah memperoleh pencapaian yang mengesankan sehubungan dengan kebijakan sosial dan ekonomi.

 

"Sebagai negara berkembang yang berpenghasilan menengah, Indonesia telah memperoleh hasil yang mengesankan dalam pengentasan kemiskinan, memangkas tingkat kemiskinan hingga lebih dari setengah sejak tahun 1999, menguranginya hingga 11,2% pada tahun 2015. Produksi beras meningkat 14% dan jagung 47% dari 2014- 2017. Peringkat Indonesia dalam indeks ketahanan pangan global adalah 74 pada tahun 2015, 71 pada tahun 2016, dan 69 pada tahun 2017, laju peningkatan yang stabil."

 

Selain itu, Indonesia memiliki ambisi untuk menjadi salah satu produsen beras utama dunia dengan program yang mengarah pada swasembada beras.

 

Ditinjau dari kerangka Hukum dan Kebijakan di tingkat internasional, Pelapor Khusus PBB ini mengatakan, Patut dipuji bahwa Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian hak asasi manusia dasar termasuk Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial , dan Budaya (ICESCR), yang menetapkan kewajiban negara-negara dalam Pasal 11 untuk mewujudkan hak atas pangan. Sebagai pihak dalam ICESCR, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk mewujudkan hak atas pangan bagi semua orang Indonesia, selain berbagai kewajiban hak asasi manusia lainnya.

 

Sementara itu, di tingkat domestik, Indonesia memiliki beberapa undang-undang dan kebijakan tentang hak atas pangan - secara eksplisit dan implisit.

 

"Konstitusi Indonesia secara implisit mengakui hak atas pangan dan gizi - dalam konteks penegasan hak atas kehidupan dan penghidupan, kehidupan yang bermartabat, lingkungan yang sehat, jaminan sosial dan pekerjaan," paparnya.

 

Kemudian, isi normatif hak atas pangan meliputi: ketersediaan, aksesibilitas, kecukupan kuantitas dan kualitas, serta kelestarian.

 

Tantangan untuk merealisasikan hak atas pangan, pelapor khusus PBB telah mengamati sejumlah masalah yang memengaruhi hak orang atas makanan. Masalah tersebut diantaranya: Kepemilikan/penguasaan Lahan, perikanan dan masyarakat nelayan, Praktik bisnis, Proyek-proyek pembangunan dan infrastruktur, Masalah lingkungan dan perubahan iklim.

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

Baca Juga, Artikel Terkait