Ini Pernyataan Sikap Ketua Sinode Terpilih

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

22 Hari yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Ketua Sinode pendata Tilas Mom S.Th. M.Th membacakan pernyataan sikap di dampingi Presiden GIDI Pendeta Dorman Wandikbo S.Th dan ketua dewan hukum dan ham Pendeta dr Benny Giyai, PhD. Foto M Yogi/KM.

 

 

Timika, KABARMAPEGA.com—Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, Ketua terpilih, Pendeta Tilas Mom, S.Th.M.Th menyampaikan enam pernyataan sikap resmi di tengah-tengah pimpinan gereja kingmi di tanah papua. Bertempat Gereja Kingmi Martin Luther Mille 32 Timika, Papua. Sabtu (06/11/2021).

 

Ketua Sinode terpilih Pendeta Tilas Mom, S.Th.M.Th mengatakan, Dalam konferensi sinode untuk aplikasikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD/ART peraturan peraturan kebijakan kebijakan organisasi gereja sebagai Papua damai.

 

“Untuk melanjutkan obor penginjilan, pendidikan kami pokok iman Kristen di tengah-tengah perubahan zaman yang menjadi tanah konflik sepanjang sejarah”.

 

Ketua dewan hukum dan HAM pendeta dr Benny Giyai  mengatakan 13 koordinator dan 92 klasis AD/ART harus di aplikasikan di jemaat jemaat di tanah Papua.

 

Karena menurut Benny poin ini penting untuk mewujudkan tanah papua setiap jemaat yang ada.

 

Pendeta Tilas Mom, S.Th.M.Th terpilih dilantik oleh Pendeta Yosia Tebai selaku pelaku sejarah hadirnya gereja pribumi di tanah Papua didampingi Ketua Dewan Penasehat Kingmi Bidang Hukum dan HAM, Dr. Benny Giay dan Presiden GIDI, Dorman Wandikbo S.Th.

 

Pdt Tilas Mom, S.Th.M.Th mengatakan, saya terpilih sebagai ketua Sinode di tanah Papua, ini Enam pernyataan sikap:

 

Pertama, Kami dalam situasi konflik di tanah Papua, kami menyelenggarakan Konferensi Sinode XI dan kami dikunjungi oleh Dirjen Otda dan Dirjen Bimas Kristen. Maka, kami sampaikan terima kasih karena Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua sudah diakui sebagai salah satu Sinode di dalam Republik Indonesia, sekaligus berjanji akan didaftarkan di Kementerian Agama RI di Jakarta sebagai sebuah Sinode dan akan mengeluarkan Surat Izin Operasional di Provinsi Papua Barat.

 

Kedua, Kami mendesak segala upaya yang berhubungan dengan kekerasan pelanggaran HAM selama 60 tahun lebih sampai hari ini belum ada upaya penyelesaian agar mencarikan penyelesaian melalui dialog atau perundingan.

 

Ketiga, Kami menolak adanya pemberlakuan Daerah Otonom Baru (DOB) atau pemekaran Kabupaten, Kota dan Provinsi. Sebab, akan mengganggu eksistensi Orang Asli Papua (OAP).

 

Keempat, Kami mendesak menyelesaikan masalah warga jemaat kami yang sedang mengungsi akibat adanya kontak senjata antara TNI, Polri melawan TPN-PB OPM di berbagai daerah seperti Nduga, Intan Jaya, Kiwirok, Maybrat, Manokwari, Puncak dan daerah lainnya di seluruh Tanah Papua.

 

Kelima, Kami menghargai upaya penyelesaian konflik secara damai antara TNI, Polri dan TPN-PB OPM melalui mekanisme dialog atau perundingan yang demokratis dalam semangat menghargai harkat dan martabat manusia di Tanah Papua.

 

Keenam, Kami menolak adanya upaya terhadap segala bentuk ilegal logging, ilegal fishing, ilegal mining dan segala bentuk surat izin investasi seperti surat izin Blok Wabu di Intan Jaya dan surat izin Kelapa Sawit karena mengganggu ketentraman warga gereja.

 

Pewarta : Melky Yogi/KM

 

#Gereja

Baca Juga, Artikel Terkait