Intimidasi Jurnalis dan TPN/OPM, Apa Sikap Tokoh-Tokoh Papua?

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Alexander Gobai, Eks Tapol Rasisme.

 

Oleh : Alexander Gobai

 

Jurnalistik merupakan kegiatan untuk menyampaikan pesan atau berita kepada khalayak ramai (massa), melalui saluran media, baik media cetak maupun media elektronik Adapun fungsi jurnalistik, antara lain: Pemberi informasi, Pemberi hiburan, Pemberi kontrol (alat kontrol sosial), dan Pendidik masyarakat.

 

Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipakai oleh wartawan, dapat pula berarti bahasa komunikasi massa yang digunakan dalam majalah, surat kabar, televisi atau radio. Bahasa jurnalistik memiliki beberapa sifat khusus yaitu: Lugas, Sederhana, Lazim, dan Umum, Singkat dan Padat, Sistematis dalam Penyajian, Berbahasa Netral: Tidak Memihak, dan Menarik.

 

Media massa memiliki peran cukup vital untuk memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Bahkan media massa bisa mengarahkan masyarakat seperti apa yang akan dibentuk dimasa yang akan datang. Media masa mampu mengarahkan, membimbing, dan memengaruhi kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang.

 

Wartawan adalah manusia yang melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pencari dan pemburu berita, pengumpul berita, pembawa berita, penyusun berita, penyiar berita, juga pengajak berpikir, tukang ingatkan (control) serta tukang hibur dengan menggunakan bahasa tulisan sebagai medianya (alat). Jadi seorang wartawan dituntut memiliki dan menguasai terlebih dahulu dasar-dasar ilmu dan beberapa ketrampilan dasar kewartaan yang mendukung kegiatannya. Dasarnya adalah bakat dan rasa. Sedangkan ketrampilan kemampuan menuliskan fakta atau peristiwa yang dialaminya secara lengkap, menarik, jernih, dan logis

 

Indonesia telah memberi landasan terhadap segala hal yang berkaitan dengan jurnalistik. Pancasila dan UUD 1945 jelas menjadi sandaran pokok disemua lini. Jabaran dari 2 landasan tersebut kaitannya dengan Pers dan jurnalistik yakni Uu nomor 40 tahun 1999 tentang pers, Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Uu nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dewan pers juga menetapkan Kode Etik jurnalistik sebagai pedoman wajib bagi insan pers. Kode etik jurnalistik tersebut telah disetujui oleh 29 organisasi wartawan.

 

Sementara, Intimidasi (juga disebut cowing) dimaksudkan adalah perilaku yang akan menyebabkan seseorang yang pada umumnya akan merasakan "takut cedera" atau berbahaya. Ini tidak diperlukan untuk membuktikan bahwa perilaku tersebut sehingga menimbulkan kekerasan sebagai teror atau korban yang sebenarnya takut.  yang dihitung menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan politik, agama, atau ideologi melalui intimidasi, kekerasan, atau Menanamkan takut "dapat didefinisikan sebagai terorisme.

 

Perilaku mengancam seharusnya menjadi sebuah perkembangan yang normal kompetitif maladaptive untuk mendorong dominasi umumnya terlihat pada hewan. Dalam kasus manusia, perilaku mengancam mungkin lebih terpola sepenuhnya oleh kekuatan sosial, atau mungkin lebih mercilessly plotted egotisme oleh individu. Untuk menggunakan 'ancaman kekerasan' atau 'mengancam' atau 'dengan terganggu ' berarti untuk mengatakan atau melakukan sesuatu dalam keadaan yang sama, akan menyebabkan orang lain bisa merasakan harus takut dari keadaan berbahaya bilamana ia tidak mematuhinya.

 

Perkembangan informasi tentang pembunuhan Guru dan Ojek di Kabupaten Puncak viral hingga segerombolan orang mengeluarkan Informasi, kalau-kalau Informasi yang dimediasi oleh Media Lokal Papua, Suara Papua dan Jubi adalah Hoax, hingga akhirnya fasilitas milik direktur  PT. Jujur Bicara, Viktor Mambor dihancurkan.   

 

"Intimidasi dialami jurnalis yang juga Pemimpin Umum Tabloid Jubi, Victor Mambor di Jayapura, Papua," ujar Ketua AJI Jayapura, Lucky Ireeuw dalam keterangan tertulis, Kamis (22/4)

 

Menurut Lucky, aksi teror tersebut berupa perusakan mobil Isuzu DMax (Double Cabin) milik Victor yang pada Rabu (21/4) dini hari diparkir di tepi jalan samping rumah korban di Jayapura, Papua. Aksi perusakan diperkirakan terjadi antara pukul 00.00 hingga pukul 02.00 WIT.

 

Kerusakan terjadi pada sejumlah bagian kaca mobil, seperti bagian depan maupun samping yang pecah dan retak. Lucky menduga pelaku menggunakan benda tumpul untuk memecahkan kaca mobil Victor.

 

Sesungguhnya pemberitaan yang ditulis Jubi dan Suara Papua merupakan hak jawab berdasarkan UU Jurnalistik No 40 Tahun 1999 Tentang Jurnalistik. Tetapi, bagi yang merasa dirugikan, maka mesti dilakukan hak klarifikasi pemberitaan. Semua ada aturan, kode etik dan mekanisme yang diatur di dalam UU ITE dan UU Jurnastik.

 

Persoalan intimidasi  terhadap Jurnalis Senior Papua, Viktor Mambor  oleh segerombolan orang di tanah air merupakan sikap yang sangat tidak wajar dan tidak manusiawi. Dan tindakanya sudah diluar dari sikap sebagai warga negara yang baik yang seharunya mengikuti alur dan jalur UU Junaslitik atau melalui  jaluar lain yang lebih elegan, jika pihak tertentu merasa dirugikan.

 

 

Perlu diakui, bahwa setiap tugas dan tanggungjawab yang dilakukan Jurnalis Papua, dalam hal turun lapangan (meliput berita)  selalu dihadapkan dengan menteror, mengintimidasi, dan persoalan lainnya yang kadang mengganggu Psikologi Jurnalistik. Sikap Intimidasi itu seakan-akan melihat Jurnalis Orang asli Papua akan menuliskan Persoalan Papua yang bagi Indonesia dirugikan. Adapun persoalan lainnya yang lebih kompleks yaitu, mengangkat isu Papua agar diketahui duni Internasional.

 

Kaca mata sikap ini kadang salah ditafsirkan oleh sikap orang lain yang terlalu melebih. Bahwasannya tugas jurnalis adalah mencari, meliput, menulis, menedit dan mempublis informasi sesaui fakta yang terjadi di lapangan berdasakan kode-kode etik yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

 

Bagaimana hubungan Antara Intimidasi Jurnalistik dan Kelompok Kriminal Bersenjata di Kabupaten Puncak. Tentu  bagi  Indonesia akan memandang tugas Jurnalis Papua akan mempropaganda isu berita yang tidak benar dan merugikan Negara. Bagi Jurnalis, akan memandang bahwa tugas jurnalis akan tetap menjalankan tugasnya sebagai jurnais yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik.

 

Jika Negara memandang persoalan Intimidasi terhadap Jurnalis bagian dari Kelompok Kriminal Bersenjat adalah persoalan yang sangat keliru. Dan informasi yang dimuat di Suara Papua dan Jubi adalah sikap tugas jurnalis yang menjalankan tugas-tugas jurnaslitik.

 

TPN/OPM

 

Stigam Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Organasisi Papua Merdeka (OPM) adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan KKSB dan stigma lainnya yang sedang dibincangkan di NKRI ialah Teroris.

 

Menurut Tokoh Papua, Natalis Pigai menyatakan simbol-simbol bangsa OPM tidak menganut ideologi maut. Lahir  lebih duluh dari NKRI. Bintang Kejora tahun 1942, merah putih 1944. Maka, keinginan Pemerintah untuk memberi lebel TPN/OPM sebagai organisasi teroris tidak bisa. TPN/OPM adalah Freedom Fighter ditopang konvensi jenewa  dan hukum humaniter sebagai kombatan dan organisasi yang pernah hadir di PBB sebagai penentang kejahatan koloni atau dekolonisasi.

 

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ADP), Latifah Anum Siregar mengatakan semestinya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) jeli melihat kembali Undang-Undang Terorisme, jangan sampai keputusan pemerintah malah menambah ketegangan.

 

"Menurut saya sebenarnya, ya mohon maaf mungkin pemerintah sudah kehilangan akal ya bagaimana menangani TPN/OPM ini. Belum tentu ini akan meredakan, belum tentu ini akan membuat situasi lebih baik begitu. Jadi menurut saya pemerintah harus lebih hati-hati lagi melihat itu. Kalau pemerintah memberikan definisi-definisi itu, itu kan meningkatkan ketegangan," kata Anum Siregar, Kamis pada 25 Maret 2021

 

Anum Siregar mengatakan dalam UU Terorisme sendiri terdapat kontradiksi. Misalnya Pasal 5 menyebut "Tindak pidana teroris yang diatur dalam UU ini harus dianggap bukan tindak pidana politik." Sedangkan yang dilakukan OPM adalah kemerdekaan secara politik, berbeda dengan terorisme.

 

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid juga menolak wacana yang digaungkan Kepala BNPT, Boy Rafli Amar. 

 

Menurut Usman Hamid, hal itu tidak akan menghentikan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. "Mengklasifikasi kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan OPM sebagai organisasi teroris tidak akan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh orang Papua. Banyak di antaranya diduga dilakukan justru oleh aparat keamanan negara. Untuk tindakan kriminal bersenjata yang dilakukan oleh aktor non-negara, sebaiknya tetap dengan pendekatan hukum," ujar Usman lewat keterangan tertulis, Selasa, 23 Maret 2021.

 

Usman juga khawatir pemberian label ‘teroris’ akan dijadikan dalih untuk semakin membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul orang Papua melalui UU Terorisme.

 

Setelah dibahas masalah Lebel TPN/OPM yang ingin dijadikan sebagai Organisasi Teroris di tanah Papua, maka semakin meningkat kekerasan, pembunuhan di bebera  daerah di tanah Papua. Pembunuhan, penyisiran dan pembungkaman ruang demokrasi di tanah Papua semakin mencekam.

 

Contoh kasus di ndugama, Intan Jaya dan baru  terjadi di Disktrik Beoga, Kabupaten Puncak. Setelah gugurnya salah satu Kepala BNI Wilayah Papua, banyak sorotan dan keterangan rilis dari berbagai Lembaga, baik dari Presiden Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan lembaga lainnya lagi. Tujuannya ialah menyisir semua Pasukan TPN/OPM di tanah Papua. Dengan melihat kondisi  itu, maka pasukan TNI akan semakain menguasai tanah Papua. Pengiriaman Militer baik TNI/Polri akan semakain membengkak. Pembunuhan rakyat Papua akan semakin merajalelah. Oleh sebab itu, apa kebijakan Pemerintah Provinsi Papua, baik itu DPR papua, MRP, Gubernur Papua dan Tokoh-Tokoh Papua di  tanah Papua.

 

Apa kebijakan Tokoh-Tokoh Papua?

Pemerintah Papua, baik Legislatif, Majelis Rakyat Papua, Tokoh Adat, Agama, Masyarakat, Pemuda, Perempuan, Pemuda, Mahasiswa, Aktivis dan berbagai organisasi lainnya agar mengeluarkan pernyataan yang bersifat mengayom rakyat Masyarkat Sipil di tanah Papua.

 

Kebijakan mesti dikeluarkan secara serentak dalam satu aliansi atau solidaritas Tokoh-Tokoh Papua guna menyelamatkan Rakyat Papua dari tiap masalah yang sedang terjadi di atas tanah Papua. Hilangkan sifat egosisme, jabatan, pangkat dan kedudukan demi kepentingan pribadi. Mari kita selamatkan manusia Papua yang sisa dari yang tersisa. Ada beberapa rekomendasi dari penulis sebagai berikut:

  1. Semua Tokoh Papua harus Bersatu mengeluarkan satu sikap demi menyelamatkan manusia Papua dari segala macam ancaman, intimidasi dan pembunuhan terhadap rakyat Papua.
  2. Gubernur Papua, DPRP dan MRP segera memediasi Semua Tokoh Papua untuk duduk Bersama dan memutuskan satu kebijakan untuk Bersatu dalam satu aliansi guna selamatkan manusia Papua.

 

Penulis Adalah Eks Tapol Rasisme Tinggal di Jayapura.

#MRP

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Lingkungan dan Hutan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

#Peristiwa Nduga

#Mahasiswa Papua

#TPNPB-OPM

Baca Juga, Artikel Terkait