Jayapura, KABARMAPEGAA.com---Empat forum, Paniai, Deiyai, Dogiyai dan Nabire, Mahasiswa Jayapura dibawa naungan, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Mee (IPPMME) se kota Jayapura gelar Jumpa Pers menolak persiapan pembangunan Pos Koramil di Distrik Bibida, Kampung Dama-dama, Kabupaten Paniai. Bertempat Asrama Paniai, Jl. Ex.Batik Kamwolker Perumnas III Waena, Jayapura Papua. Senin, (22/11/2021).
Badan Pengurus (IPPMME) Apniel Doo mengatakan dengan tegas segera cabut surat izin yang diterima oleh Kepala distrik dan jajarannya di Bibida dan tujuh Kepala kampung serta beberapa tokoh yang ikutsertakan bertandatangan pada tanggal (15/11 2021) di Markas Prajurit TNI Kabupaten Paniai, karena ini sistem kepentingan dan merugikan rakyat."
Peninjauan itu dilakukan, Kepala Distrik Bibida Yoris Zonggonau, Danpos Koramil persiapan Bibida, Kapten Inf Eben Ezen Pakpahan, Ketua Dewan Adat Paniai Yosep Zonggonau, Kepala suku Moni Beny Zonggonau, Kepala suku Distrik Bibida Boki Zonggonau, para kepala kampung Distrik Bibida, para kepala suku Kampung Distrik Bibida, serta tokoh agama, tokoh adat, tokoh intelektual, dan tokoh perempuan serta pemuda setempat".
Tempat yang sama mewakili dari 4 Forum Se-Jayapura, "Kami sebagai mahasiswa asal kabupaten Paniai yang adalah agen perubahan dengan tegas menolak atas mengizinkan melalui selepas rapat dilanjutkan peninjauan lokasi pelepasan lahan di Kampung Dama-Dama, Distrik Bibida, kab Paniai.
Lanjut, Kami Mahasiswa tidak mau teraumakan kehidupan masyarakat setempat apalagi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua sampai kini belum selesaikankan karena kekejamannya TNI Polri terus berjalan harus tanpa mengontrol keberadaan hidup rakyat, maka kami tolak bukan hanya sebatas tapi dengan serius dan harus tanggapi pernyataan sikap mahasiswa ini:
Pertama, Mahasiswa Se-Jayapura dengan tegas menolak bahwa Bupati, DPRD, Satgas bersama Kepala Distik Bibida dalam hal (Yoris Zonggonau), kabupaten Paniai Stop Ijinkan persiapan Pembangun Pos Koramil Di Distrik Bibida, Kampun Dama-dama.
Kedua, Kami Mahasiswa tegas bahwa Kepala Distrik Bibida (Yoris Zonggonau) stop memaksakan Masyarakat untuk menyetujui pembangian Pos Koramil di Distrik tersebut.
Ketiga, Pemerintah daerah stop memperkosa alam dan ekosistem sebagai pelindung hidup masyarakat kabupaten Paniai, distrik Bibida dan yang lainnya melalui pemekaran liar yang terus-menerus berkembang.
Keempat, Pemimpin Daerah, Distik, Desa, RT, RW stop mengajak masyarakat setempat untuk mendukung pembangunan Koramil ketika masyarakat di tolak dan perancangan ini adalah rancangan untuk memusnahkan alam bukan untuk perubahan budaya hidup masyarakatnya.
Kelima, Pemekaran daerah adalah bukan perubahan kesenjangan sosial, Budaya, Ekonomi, dan Pembangunan melainkan mempengaruhi masyarakat supaya melenyapkan kebiasaan budaya hidup masyarakat setempatnya.
Keenam, Kepala Distrik serta jajarannya segera cabut surat ijin lokasi untuk membangun pembanguan Pos Koramil yang membuat masyarakat melupakan harga diri Papua yang sebenarnya.
Ini sikap kami mahasiswa empat forum dibawa wadah IPPMME Kota Jayapura, apabila tidak menanggapi stegmen kami mahasiswa, maka kami mahasiswa akan mengakomodir masa dan turun jalan" pungkasnya.
Pewarta: Hendrikus Gobai
Editor:Admin/KM
