Jakarta harus Pastikan Hak Pemilik Tanah di Areal Freeport

Cinque Terre
Alexander Gobai

1 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)
Anggota(DPRP) John NR Gobai (Foto: KM/Doc)

JAYAPURA KABARMAPEGAA.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) John NR Gobai menuturkan, pemerintah Pusat di Jakarta harus memastikan hak pemilik ulayat tanah di di Areal PT. Freeport Indonesia, karena,  dalam persetujuan PTFI ini tidak pernah disingung tentang masyarakat pemilik tanah, seakan akan yang penting adalah hasil dari gunung emas di Papua bukan manusia Papuanya. 

“Jika Negara merasa rugi dengan kehadiran PTFI, sebenarnya siapa yang patut diminta pertanggung jawabanya, salah satunya adalah Ginanjar Karta sasmita, yang saat KK II dibuat menjadi Mentamben RI, pasti ada nama lainnya, mestinya mereka harus dipanggil,” kata Gobai kepada kabarmapegaa.com di Abepura, Senin (13/8).

Kata dia, semesti dipertanyakan adalah apakah dana 1% yang selama ini dirasakan oleh masyarakat sekitar harus dibagi kepada masyarakat Indonesia semua, sehingga masyarakat Indonesia mengatakan sudah merasa manfaat langsung dari PTFI seperti yang disampaikan oleh masyarakat  Amungme dan Komoro di Papua.

“Saya pikir hal yang lain yang wajib ditanya adalah adakah CSR dari Perusahaan di Jawa, yang didistrubusikan ke Papua,” ujarnya.

Gobai menanyakan,  bagaimana dengan masyarakat pemilik Tanah dan Pemerintah Papua dan juga bagaimana dengan Bab XII UU No 21 Tahun 2001. kekuatan dari masyarakat adat adalah   Pasal 138 UU No 4 Tahun 2009, yang berbunnyi Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Disinilah dasar review dan kekuatan Masyarakat adat dan Pemerintah Papua dengan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Menurut penjelasan pasal 43 ayat 4 Otsus, surat izin perolehan dan pemberian hak, diterbitkan sesudah diperoleh kesepakatan dalam musyawarah antara para pihak yang memerlukan tanah dengan masyarakat adat. Dengan perkataan lain, masyarakat dilibatkan dalam mekanisme pengelolaan tanah termasuk sumber daya alamnya. 

“LEMASA dan LEMASKO sebagai wadah representatif masyarakat adat di areal PTFI harus dilibatkan mewakili masyarakat adat atau dengan masyarakat pemilik tanah di 3 (tiga) kampung di gunung atau didaerah pesisir yaitu suku komoro, dalam melakukan musyawarah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip FPIC (Free, Prior, Informed, Consent),” ujarnya.

Ia berharap, Presiden RI dan Mentri ESDM Ignasisus Jonan, harus bisa meyakinkan rakyat Papua bahwa ketika Freeport berada di bawah IUPK, apa keuntungan yang didapat rakyat Papua. Sebab persoalan utama antara  adalah ketidakpercayaan.

Nasionalisasi PTFI atau saham mayoritas di miliki oleh Indonesia tidak akan selesaikan akar masalah antara PTFI, Pemerintah dan Masyarakat, karena hanya akan menguntungkan oknum atau Negara. Dalam implementasi regulasi kadang kala Pemerintah tidak konsisiten melaksanakan regulasi Negara. (A. Gobai)

#Lingkungan dan Hutan

Baca Juga, Artikel Terkait