Jakarta Pusing Cari Strategi Loloskan Kepentingan Negara

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
TULISAN

Tentang Penulis
Alexander Gobai

 

Oleh : Alexander Gobai

 

“Apakah Benar, Jakarta Sedang mencari Strategi loloskan kepentingan Negara, seperti Otonomi Khusus demi mempertanggungjawabkan Dana Otsus selam 21 Tahun berjalan di tanah Papua Kepada Donatur Dana Otsus”.?

 

Pengantar

 

Sejak Peristiwa Rasisme pada 2019 silam, Negara memainkan peran penting demi mendapatkan kepentingan negara di Papua. Peristiwa Rasisme (2019) merupakan agenda  mempolitisasi beberapa tahanan rakyat Papua, diantaranya Pimpinan Mahasiswa Papua, Aktivis Papua, Pemuda dan masyarakat Papua bertujuan memenangkan kepentingan Jakarta demi meredahkan isu politik di dunia internasional bahkan  secara nasional menggolkan beberapa permintaan rakyat Papua, seperti memperpanjang Otnomi Khusus (Otsus), Pemerakaran Papua, Pengiriman Militer di Papua demi merebut kekayaan di Papua dan lain sebagainya.

 

Di tahun 2019, para Tokoh Papua dan Papua Barat di tengah Kejadian Rasisme dan Wabah Covid-19, mendatangi istana Presiden Republik Indonesia meminta agar pemekaran Papua harus dilakukan dan dana Otonomi Khusus harus dilanjutkan. Karena dengan alasan adanya pemekaran memudahkan pergerakan roda pemerintahan dan otonomi khusus justru telah membangun Sumber Daya Manusia (SDM) bahkan mensejahterakan orang Papua di tanah Papua.

 

Selain itu, Di tahun 2020, Tokoh Elit Politik  menyibukan diri dengan agedan berakhirnya Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua. Muncul perbedaan antarorang Papua. Sebagai elit mendukung Otonomi Khusus agar lanjut dan sebagian elit politik menolak adanya otonomi khusus. Selain itu, akar Rumput Rakyat Papua melalui Petisi Rakyat Papua  (PRP) menolak Otonomi Khusus dan menuntut referendum. Sementara, Mahasiswa Papua melalui Kajian Ilmiahnya juga meriliskan  95 Persen mahasiswa dan dosen menolak dana Otonomi Khusus.

 

Di tahun yang sama, tahun 2020, beberapa Kebijakan Jakarta diterbitkan demi mendorong dan mengangkat kesejahteraan rakyat, demi investor asing dan demi keamanan Negara. Kebijakan itu diantaranya, kebijakan UU Omnibuslaw, Pengiriman Militer, perbicangan PT. Freeport, kebijakan Otonomi Khusus (Otsus), Kebijakan Membuka PT Blok Wabu dan lain sebagianya. Kebijakan yang dputuskan itu mencerminkan adanya ketidaksenjangan dalam kebutuhan dan keinginan demi kesajahteraan rakyat. Justru membuka kesempatakan agar rakyat tercerai berai akibat konflik horizontal antar orangpapua.

 

Sementara, di tahun 2021, Undang-Undang Otonomi Khusus disakapi keras oleh Gubernur Papua, Wakil Ketua DPRP, Ketua MRP, bahwa  Revisi Otonomi Khusus agar dicabut dan kembalikan ke rakyat Papua. Selain itu, juga, isu pemekaran yang sedang didorong oleh elit-elit politik di beberap wilayah disikapi oleh Gubernur Papua, bahwa tidak ada pemerakan. Karena dengan alasan, adanya pemekeran Daerah otonomi baru justru mencerabi berai antarsuku dan orang Papua.

 

Tahun  yang sama, tahun 2021,  Peristiwa Rasis kembali terjadi. Sebutan Gorila kepada Aktivis Kemanusiaan, Natalius Pigai. Sebutan Rasis itu menjadi buming di permukaan. Tokoh-Tokoh Papua tidak menerima dengan hal itu. Akhirnya, dibuat berbagai macam sikap demi membela ketidakbbenaran dan penfitnaan kepada rakyat Papua dengan sebutan Gorila (Rasis).

 

Di tahun yang sama Tahun 2021, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan dugaan Korupsi dana Otonomi Khusus oleh Pemerintah Papua senilai Rp 1,8 Triliuan. Dugaan itu merupakan strategi Negara demi mengamankan kepentingan Jakarta Pusat  untuk Papua.

 

Jujur saja, Jakarta sedang mencari jalan agar meloloskan kepentingan Jakarta demi Papua. banyak kasus di Papua. Tetapi, contoh kecil, Dugaa korupsi 1,8 Triliun.

 

Hal lain, Jakarta sedang memainkan peran agar orang Papua melakukan konfolik. Sebut saja, Pelantiikan Pejabat Sekertaris Daerah Provinsi Papua (Sekda). Pelantikan Sekda versi Jakarta dan Versi Papua. Antara Flassy dan Doren.  

Hal lain, Jakarta Meneribatkan Perpres tentang Minuman Keras (Miras). Hal ini justru membuka peluang kematian bagi rakyat Papua.

 

Pembahasan

 

Persoalan tanah Papua hanya ada 4 akar persoalan tanah Papua yang pernah didokumenkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  (LIPI) Tahun 2008. Diantaranya, Pertama, Persoalan Marginalisasi dan Rasial. Kedua, Pelanggaran HAM. Ketiga, Pembangunan Papua. Keempat,  sejarah Politik Bangsa Papua.

 

Empat persoalan diatas merupakan persoalan yang terutama dan utama di atas tanah Papua yang mesti rakyat Papua mendorong, memperjuangkan, mempertahankan dan merebut kejayaan tanah Papua.

 

Sementara, persoalan lainnya hanya penambahan yang kemudian akan  menyebabkan kemarahan antarorang Papua. Seperti kebijakan yang diambil Jakarta Pusat  demi kepentingan Jakarta tanpa melihat kerugian dan keuntungan bagi rakyat Papua dan tanah Papua.

 

Persoalan yang yang dimaksud,. Seperti yang sudah diulas di awal pengantar. Selama adaya Kesenjangan dan ketimpangan dari kebijakan Jakarta, rakyat Papua mesti memandang bahwa isu itu hanyalah “Gula-Gula” yang dimainkan untuk orang Papua agar orang Papua tercerai berai.

 

Penutup

 

Dengan demikian, Jakarta sedang mencari jalan yang terbaik demi keselamatan dan kepentingan Jakarta tanpa memandang kebutuhan, keuntungan bagi rakyat Papua. Tetap mempertahankan konsistensi kebebasan tanah Papua. Pemekaran, Otonomi Khusus, dan lain sebagainya adalah bagian dari permainan Jakarta dan elit Papua kaki tangan  Jakarta.

 

Penulis Eks Tapol Rasis Tinggal di Kalimantan Timur.

#MRP

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Politik

#PT. Freeport Indonesia

Baca Juga, Artikel Terkait