Jangan Ada Bisnis Internal Masalah Penambangan Ilegal di Paniai

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

3 Tahun yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Jangan Ada Bisnis Internal Masalah Penambangan Ilegal di Paniai, (Doc priadi: Yunus Gobai/KM)

 

 

Oleh, Yunus Gobai, S.Kom

 

OPINI KABARMAPEGAA.COM--Latarbelakangan ini masalah penambagan ilegal yang beroperasi di tanah Papua ini masalah serius yang wajib di musnakan. Dengan in banyak elemen yang selalu di mendorong untuk keselamatan lingkungan dan manusia disekitaranya.Perjuangan ini memang tidak mengurangi perjuangan dari atasnamakan, Lembaga, Yayasan, Individual namun tidak pada sasarnya. Hal ini menduga kepentingan internal yang dipermainkan rakyat jelata yang punya tanah dan sumberdaya Alam.

 

Kerinduhan dari rakyat awan bahwa penambagan ilegal yang ada ini basmikan dari luhur kami. Tetapi sekelompok segilintir orang yang jadikan lahan bisnis. Sehingga masalah penambagan ilegal itu kapan akan diselesaikan dan siapa yang akan diselesaaikan dari sekian banyak kasus ini.

 

Penemuan lokasi pengoperasian tambang Emas di kampung Bayabiru ibu kota kabupaten Paniai sedang di operasi dari semenjak 2003 oleh orang Amber. Rakyat Degeuwo menjadi Miskin diatas tanahnya.

 

Realita saat ini kehidupan masyarakat di Degeuwo, sangat di sayangkan. Mengapa demikian?

 

Pengelolahan tambang Emas bukan dilakukan oleh masyarakat Degeuwo. Mereka tidak tahu cara penggalian dan berbagai cara entah menggunakan alat mesin maupun manual, belum sama sekali mengetahui Suku Moni, Wolani dan Mee di Paniai.

 

Saat ini tempat pengelolaan lokasi tambang emas di kampung Bayabiru dari tahun 2003 hingga 2018 sudah berikan pemekaran distrik semasa Bupati Henky Kayame. Tujuan hadirnya pemekaran distirk juga untuk merampas kekayan dan menghabiskaan orang asli di Degeuwo dan jadikan tempat lahan bisnis. Karena di Degeuwo dikelola oleh masyarakat non asli Papua.

 

Dimanakah pengawasan DPRD dan Bupati soal Penambagan legal di Degeuwo?

 

Ketika awal penemuan tambang emas di kampung Bayabiru Kabupaten Paniai, sesunggunya (DPRD) sebagai wakil rakyat membuat dan menetapkan suatu aturan khusus agar masyarakat non Paniai datang tujuan mencari emas, sesuai dengan aturan yang di tetapkan jauh sebelumnya. Namun Sejak dulu hingga saat ini DPRD dan pemrintah diam dan membisu di kursi panas. Rakyat hak ulayat membentuk tim kecil dan membuat aturan namun yang mendatangkan karyawan pengelolaan tambang emas dari berbagai kabupaten lain adalah DPRD dan pemerintah kabupaten Paniai sendiri sehingga masyarakat non Paniai terus mendatangi melalui Kapal laut dan melalui udara dari berbagai daerah yang memiliki keahilian dan dan pengalaman pengoperasiaan tambang emas.

 

Sedangkan Rakyat Asli Paniai semakin sulit mendapatkan nilai yang besar hasil dari tambang emas sebagai pemilik Wilayah atau dusun akibat sulitnya cara yang sebenarnya mendulang tambang dengan cara menggunakan mesin Alkon dan manual. Kondisis ini sangat membahayakan rakyat sebagai pemilik dusun Moni Wolani dan Mee di Kabupaten Paniai.

 

Kondisi ini menujukkan bahwa, bukti ketidakmampuan dan kegagalan Pemerintah Kabuapten Paniai dan DPRD sebagai wakil rakyat guna mengatasi persoalan yang terjadi di kabupaten Paniai sehingga kecolongan pemerintah, Rakyat terus akan korban melalui berbagai sistem pemerintahan, politik ekonomi, dan lain sebagainya secara sistematis dan teristruktur.

 

Perjuangan Pjs Gubernur Papua Soedarmo?

 

Beberapa waktu lalu upaya dan perjuangan bagus yang di Soerjuangakan oleh Pjs. Gubernur Soedarmo, DPRP, Kapolda, telah menutup aktivitas ilegal yang dilakukan perusahaan di wilayah Yahukimo

 

Perusahaan tersebut disokong (back up) oleh pemerintah dan beberapa oknum anggota legislatif serta beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Yahukimo.

 

Begini Langkah Soedarmo Berantas Penambangan Ilegal di Papua

Timeus Aruman mengatakan, hingga kini pertambangan di Korowai masih berlanjut hingga sekarang, mereka masuk ke wilayah Una-Ukam.

 

Padahal hasil unjuk rasa masyarakat sudah diindahkan oleh DPRD Yahukimo. Penambangan ilegal di Korowai dan sekitarnya ditutup. Suratnya disahkan Senin, 27 Agustus 2018.

 

Ada beberapa aktivitas penambangan ilegal, di beberapa daerah di Tanah Papua yang menjadi masalah karena belum mengatongi surat izin dari pemerintah daerah.

 

Daerah penambang seperti di Korowai, Nabire, Paniai dan beberapa daerah lainnya, menurut informasi yang saya terima, masyarakat mengharapkan Tutup kalau tidak untuk mendapat izin tambang sesuai dengan aturan.

 

Selama ini melihat badan lingkungan hidup penambang rakyat dan inspektur tambang, belum melakukan evaluasi penataan dan pertambangan di Papua.

 

Masalah pertambangan di Papua ada pada ranah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua yang seharusnya memegang peranan penting serta aktif dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi.

 

Dinas ESDM Provinsi Papua, apakah serius atau tidak mengurus tambang di Papua. Sebenarnya Dinas ESDM Provinsi Papua harus aktif, bukan pasif dalam bekerja dan ini tentunya yang sangat di

 

Apa Maunya Rakyat?

 

Sepanjang perjuangan ini banyak upaya yang didorong sepertinya warung pertambangan Rakyat ( WPR) ada kelompok lain juga dorong pertambagan ilegal harus Tutup.

 

Kami harapkan pemerintah provinsi berikan peluang sebesar-besarnya kepada anak Papua memperoleh izin penambangan rakyat. Seperti yang ada di Korowai yang mendorong untuk penambang tradisional, ya itulah yang disebut penambang rakyat.

 

Sesusi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara, dan kewenangannya ada pada gubernur untuk memberikan izin pertambangan.

 

Terkait dengan hal itu, Dinas ESDM Provinsi Papua diminta harus berkoordinasi dengan menteri untuk melakukan pemetaan wilayah penambangan di Papua seperti Korowai, Nabire, Keroom, Paniai dan daerah lainnya yang miliki aktivitas penambangan. Untuk bisa ditetapkan sebagai wilayah penambang rakyat.

 

Menurutnya sejauh ini, penambangan yang selama ini terjadi di beberapa daerah belum ada koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Papua.

 

Jadi Polda saja masih menunggu dinas terkait, karena terungkap bahwa ada izin pemerintah kabupaten yang dilakukan pada waktu lalu, juga ada izin pemerintah provinsi dan ini harus kita lakukan cross check mana yang aktif dan mana sudah tak aktif.

 

Untuk itu dia berharap agar harus ada sinkronisasi antara peraturan gubernur dengan izin dari bupati yang sama-sama mengeluarkan izin penambangan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan nantinya.

 

Dulu pernah ada Pergub Nomor 41 Tahun 2011, gubernur juga pernah melakukan izin, di tempat yang sama bupati juga keluarkan izin. Ini harus disinkronisasi.

 

Kesimpulan

 

Gubernur Papua Lukas Enembe, Dinas ESDM Provinsi Papua, dan DPR kami kampanyekan jangan ada Bisnis internal dan kami berkampanye penyambung lidah dari rakyat Tutup penambangan Ilegal yang beroprasi di Tanah Papua dan patut ditiru oleh perjuangan Soedarmo Pjs Gubernur Papua.

 

Karena, tanah ini punya mata untuk melihat ,telinga tuntuk mendengar, hidung untuk mencium bahkan mulut untuk siap menelan : Jadi barang siapa yang rajin bekerja dengan jujur dan setia di tanah ini akan berjalan dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain.

 

Jadi pemimpin Papua, kalau sudah setia bekerja jujur melayani umat di tanah ini maka mujizat Tuhan itu akan nyata untuk membebaskn sekalipun oleh hukum manusia dinyatakn bersalah.

 

Tetapi, apabila rajin tetapi tidak jujur maka kebalikannya yang akan dituai. Tanda heran yang dimaksudkn guru besar IS.Kijne akan menjauh. Kalau kita brdoa untuk orang berjiwa kapitalisme mengapa kita tdk bisa brdoa untuk pemimpin yang jiwa Selamtkan alam dan Manusia Papua? Dengarlh keluhan penysalannya semoga berguna bagi tanah ini (KM).

 

Penulis adalah Pemuda Asal Paniai yang Tinggal di Kebo (Kamis, 04 Oktober 2018.)

 

Baca Juga, Artikel Terkait