Jayawijaya Bukan Tanah Tanpa Tuan Kembalikan Masa depan Kami

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

15 Hari yang lalu
INFORMASI

Tentang Penulis
Admin Redaksi Kabar Mapegaa Online
team diskusi dan penolakan/KM

 

 

KABARMAPEGAA.COM--Pengukuhan kepala suku Pegunungan Tenggah Papua dan penyerahan lahan seluas 90 Ha oleh salah satu Kepala Suku Alex Doga dan Habo Holago kepada Pangdam XVII Cendrawasih Papua  26 September 2018 di Tanah Omarekma adalah murni permainan dalam rangka proses yang telah dan  sedang menghancurkan masa depan masyarakat adat tanpa dasar hukum adat jelas.

 

Hukum adat dan posif jelas-jelas menolak praktek yang menghancurkan masyarakat adat sebagaimana yang telah dilakukan Alex Doga dan Habo. 

 

 Hukum adat suku Yali - Huwula mengatur hak milik atas tanah secara kolektif dengan rincian hak milik (kuasa) dan hak pakai. Hak pakai dan hak milik biasa berfungsi ganda dan tunggal dari marga-marga yang berdomisi di wilayah. Wilayah Omarekma didomisili Marga Kossy Doga, Holago Kurisi, Wantik Walela sebagai pemilik hak ulayat, baik hak pakai maupun hak milik secara kolektif tanpa kepemilikan individual.

Hukum adat Huwula tidak ada pengangkatan yang ada penunjukan atas garis keturuan dan indikator-indikator sebagai kepala suku politik (perang) atau kepada suku kesuburan (ekonomi).

 

Pengkatan kepala suku kepada Pangdam itu sesuatu yang bertentangan, karena tidak ada perang yang membela orang Huwula, yang ada pembataian ke pembataian sejak 1961 hingga tahun 2018 .

 

Apa alasan utama pengukuhan itu? Hukum positif deklarasi majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 10 Desember 1948, deklrasi  tentang hak-hak masyarakat pribumi pada 13 September 2007, pasal 26 ayat 1,2 dan 3 menyatakan masyarakat pribumi mempunyai hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, pakai, gunakan karena itu Negara harus memberikan pegakuan dan perlindungan hukum kepada tanah wilayah dan sumber daya ini.

Pengakuan itu terlihat dalam UU Agraria RI, UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria mengatur soal hak milik atas tanah secara turun temurun pada pasal 20 poin (1) Hak milik adalah hak turun-menurun terkuat dan terpenuh yang dapat dimilik orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 menyebutkan hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial yang mengatur kepercayaan semua warga yang mendiami wilayah itu tanpa tujuan komersialisasi.

 

UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus Papua pasal 43 ayat 1,2,3,4, dan 5 telah mengatur perlindungan`hak-hak masyarakat adat atas tanah. Pasal 4 menyebut Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang di perlukan maupun imbalannya.

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

 

Pedoman-pedoman adat dan hukum positif itu tidak terlaksana dalam proses penghibaan 90 Hektare tanah, pengukuhan kepala suku, yang ada pemaksaan untuk menyetujui penyerahan 90 ha dengan tipu daya “pembangunan Gereja”.

 

Nama gereja dipakai untuk merebut dan menghancurkan masa depan kami. Karena itu, kami dengan sadar mendesak kepada semua pihak bekerja memfasilitasi dan memproses untuk mengembalikan indentitas tanah adat dan masa depan kami dengan sikap kami ini yakni :

  1. Pemilik hak ulayat menolak korporasi pemerintah dan perusahaan yang tidak jujur dan tidak menghargai masyarakat adat apa lagi itu merusak tatanan adat. 
  2. Pemilik hak ulayat menolak pihak-pihak, perusahaan maupun lembaga atau instusi pemerintah yang mencari keuntungan dengan memberi sedikit kepada masyarakat atas nama pembangunan.
  3. Pemilik hak ulayat menolak individu maupun lembaga atau instansi pemerintah dan perusahaan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat adat terutama menghancurkan kepercayaan atas nama pembangunan.
  4. MRP segera memanggil pemerintah kabupaten Jayawijaya, pemerintah Provinis Papua, DPR Provinsi Papua, dan Pangdam XVII Cenderawasih gelar Audiensi dalam rangka klarifikasi penyerahan 90 Ha tanah dan pengkuhan kepala suku secara terbuka dengan pemilik hak ulayat demi masa depan kami anak cucu.
  5. MRP, DPRP, Gubernur segera menyusun raperdasus perlindungan tanah dan identitas masyarakat adat demi penyelamatan adat hutan dan tanah.
  6. Mendesak pihah Padang XVII Cenderahwasih mengembalikan identitas dan tanah yang dihibahkan tanpa alasan apapun karena penyerahan dan pengukuhan itu tidak ada dasar hukumnya.  
  7. Badan Pertanahan tingkat manapun berhenti mengukur dan mensertifikasi 90 hektar tanah di tanah Huwula dengan alasan apapun.  

 

Demikian pernyataan sikap kami Mahasiswa Jayawijaya bersama Forum Independen Mahasiswa (FIM) cabang  Manokwari. Atas kerja sama demi menyelamatkan tanah dan manusia Papua 28 Oktober 2018.

 

Penulis adalah team Mahasiswa Jayawijaya dan FIM Manokwari Papua Barat.

 

Baca Juga, Artikel Terkait