Jhon N.R Gobai: Mesti ada regulasi mengatur TPI dan PPI di Papua

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

17 Hari yang lalu
KABAR PAPUA

Tentang Penulis
Anggota DPRP jalur otsus, Jhon NR Gobai, di TPI dan PPI Nabire – Dok. Jubi

 

NABIRE,KABARMAPEGAA.com --Anggota komisi yang membidangi bidang perikanan dan perkebunan DPR Papua, John NR Gobai mengatakan pengaturan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Papua dengan regulasi perlu dilakukan, agar nelayan dapat benar-benar diberdayakan, terutama nelayan asli Papua.

"TPI dan PPI di Papua perlu diatur dengan regulasi atau peraturan daerah provinsi (perdasi)," kata Gobai, kepada media ini, Rabu (02/06).

Kata Gobai, dalam pengelolaan kelautan dan perikanan kita kenal adanya TPI dan PPI, sebelum adanya UU No 23 tahun 2014 ada kabupaten yang telah membangun PPI dan TPI.

Menurutnya, dampak UU No 23 tahun 2014, sejak diberlakukan UU No 23 tahun 2014 PPI menjadi kewenangan propinsi dan TPI menjadi kewenangan kabupaten/kota.

"Hal ini tentu membuat masalah bagi kabupaten dan provinsi. Konsekuensinya, kabupaten harus menyerahkan Personil, sarana prasarana dan dokumen ( P3D) PPI ke  Pemprov," ujar Gobai.

Dalam kenyataan, lanjut Gobai, banyak Kabupaten yang belum menyerahkan P3D. "Mungkin alasannya, kami yang bangun kok kenapa harus diserahkan, mungkin juga karena merasa ada dihalaman rumah kab kenapa harus diserahkan ke provinsi. Ini menunjukan kabupaten ingin mengelola PPI dan TPI."

Dalam Pasal 20 ayat 1 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa urusan konkueran yang menjadi kewenangan provinsi dapat dikerjakan, a) sendiri oleh provinsi, b) ditugaskan kepada kabupaten/kota, c) ditugaskan kepada desa/kampung.

Dengan dasar ini, kata Gobai, sebenarnya Pemprov dapat menugaskan kabupaten untuk mengelola PPI, sehingga  Pemkab  serahkan dulu P3D kemudian setelah selesai kemudian Pemprov menugaskan kepada kabupaten/ kota mengelola PPI.

Gobai meminta, PPI dan TPI harus diatur dengan peraturan (Perdasi).

"PPI yang ada di kabupaten sebaiknya Pemprov sebaiknya menugaskan kabupaten yang mengerjakannya agar Pemprov hanya menerima setoranretribusi," terangnya.

Gobai menambakan, potensi penerimaannya adalah dari kapal yang sandar dan bermalam di PPI, penjualan es batu, sewa coldstrage, pembelian BBM, penjualan air bersih serta pelelangan ikan tiap kilo.

"Ini potensi penerimaan yang bisa didapat dari TPI dan PPI. Tinggal diatur item penerimaan apa saja yang menjadi hak provinsi dan item penerimaan apa saja yg menjadi hak kabupaten," jelasnya.

Untuk itu, Gobai mengajak mari mengatur TPI dan PPI dengan baik agar harga ikan dapat diatur, agar nelayan dapat diberdakan dan juga daerah dapat memperoleh PAD.


Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait