Jokowi Ke Papua Wujud Hegemoni Negara Ditengah Krisis HAM dan Kriminisasi Aktivis

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Kelly Dowansiaba (Aktivis Gempar)/KM

 

 

Oleh Kelly Dowansiaba (Aktivis Gempar)

 

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.COM- Kunjungan presiden republik Indonesia Joko Widodo ke pegunungan Arfak pada 27 oktober 2019 lalu dan ke Kaimana merupakan hegemoni negara dalam praktek. Hegemoni adalah salah satu bentuk penjajahan melalui alam pemikiran bukan penjajahan melalui fisik. Misalkan diterapkannya  Otonomi Khusus (OTSUS) sejak 2001 di Papua disebut negara adalah solusi konflik namun kenyataannya konflik masih saja berkontinyu bahkan kian mengalami peningkatan drastis diujung bumi yang dijuluki sebagai Negeri Cenderawasih itu.

 

Setelah Otsus, Ada juga yang namanya pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran wilayah pemerintahan baru mulai bermunculan. Dimana pemekaran adalah salah satu bentuk hegemoni negara terhadap rakyat Papua. Termasuk kunjungan presiden Jokowi di Pegaf dan Kaimana adalah sebuah hegemoni Negara lagi-lagi kembali ditunjukkan.

 

Sekarang di pegunungan Arfak yang  menginginkan  pembangunan infrastruktur jalan jembatan bandara dan Pembangunan  lain untuk kebutuhan pemerintahan pegunungan arfak. Permintaan ini sangatlah baik demi kemajuan kabupaten tersebut dari sisi pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan ekonomi masyarkat, tetap kita pun harus sadari.

 

Pertama bahwa dalam pembangunan pastinya akan ada kucuran uang yang besar milliar sampai triliunan rupiah. Ini adalah taktik permainan negara untuk mengaduh domba rakyat sendiri  melalui kekuasaan uang dimana ada ego iri hingga saling membunuh itulah fakta yang terjadi di Pegaf nantinya.

 

Kedua bahwa pembangunan adalah pintu masuk bagi hadirnya kapitalisme global ke Pegaf papua barat karena kita sudah tahu bersama kalau Pegaf penuh dengan kekayaan alam sehingga Pegaf akan menjadi incaran investor yang akan datang mengambil dan mengeruk habis habisan SDA dan dibawah demi kepentingannya nanti sehingga hal ini akan berujung pada pengisapan dan penindasan antara negara dan negara serta sesama manusia  sendiri hingga konflik horisontal terhadap rakyat di daerah tersebut akan  terlahir.

 

Sehingga Penulis menilai,  Kunjungan Jokowi ke Pegaf dan Kaimana adalah strategi dan siasat negara untuk mengalihkan dan menyembunyikan  hati dan pikiran orang papua pada umumnya dan khususnya masyarakat rumput di Pegunungan Arfak di Manokwari raya.  Sehingga rakyat tidak perlu lagi melihat berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi diatas tanah Papua. Diantaranya : Kasus Arfai berdarah, Wasior berdarah 2001, Biak berdarah ,Mapenduma, Wamena berdarah 2003  juga Paniai berdara 2014 silam.

 

Sangat mengerikan lagi tentang krisis kemanusiaan luar biasa masih dialami masyarakat  di Nduga saat jatuhnya konflik Senjata antara TNI dan TPNPB-OPM  sejak 2018 hingga  saat ini 2019 namun Negara masih saja diam. Pada hal akibat perlawanan itu, dilaporkan ribuan rakyat sipil mendapat krisis luar biasa. Rumah rakyat dibakar TNI - POLRI. Ternak rakyat hilang. Puluhan sekolah dan Gereja terjadi kekosongan. Ribuan rakyat mengungsi diwilayah-wilayah terdekat. Bahkan yang berhasil diidentifikasi sebanyak 189 Rakyat sipil  meninggal dunia akibat operasi militer itu.  Sungguh sadisnya perlakuan Negara melalui aparat di Nduga.  Sementara rakyat Papua matian-matian,  Orang Asli Papua dirasiskan dengan menyebut "monyet" .  Bertambah lagi konflik yang memakan korban luka hingga meninggal.  Dimana sampai  saat ini belum juga diusut tuntaskan soal pelaku rasis sejak 16 Agustus 2019 di surabaya yang masih saja berlarut dilupahkan Negara. Sungguh sedihnya, nilai kemanusiaan bagi orang Papua sama sekali tidak ada didalam Negara Indonesia ini. Martabat dan harga diri orang Papua  dinjak-injak,  dilecehkan, dicemoho Negara.

 

Dalam kesempatan itu, tak segan-segannya tetap saja Jokowi melakukan kunjungan ke Pegaf dan Kaimana pada situasi jiwa-raga orang papua dalam duka dan  darurat HAM. Anehnya Jokowi sedikit pun tak menyinggung soal penderitaan dan duka karena pelanggaran kemanusiaan berat yang dihadapi rakyat Papua itu. Ada saja, ruang pers dibatasi saat wartwan lokal dan nasional hendak jumpa pers dengan Jokowi di Bandara Rendani Manokwari, Papua Barat.

 

Realita ini membuktikan dimata publik bahwa  kunjungan Jokowi  ke Papua hanya menambah penderitaan dan amarah rayat Papua.

 

 

Sudah lama, Asli Papua Papua (OAP) menuntut agar semua masalah HAM dan status politik Bangsa Papua  tentang (self Determination) segera dilaksakan. Rakyat Papua tidak pernah berpikir dan merangcang tentang Pembangunan infrastrukur sebab satu nyawa orang papua lebih berharga dari sebuah pembangunan. Tentang pembangunan  infrastruktur dan kesejateraan ekonomi rakyat  sama sekali tidak mengatasi konflik di Papua.

 

Konflik di Papua tak berakhir karena Negara diam atas pelanggaran sejarah Politik Bangsa Papua. Seperti,Pepera 1969, 15 Agustus 1963 tentang  New York Agreement yang dalam pertemuannya tidak pernah melibatkan Orang Asli Papua sebagai pemilik hak waris Bangsa Papua ditanah leluhur mereka (Papua). Sehingga, dalam upaya membangun Papua yang  bebas dari  konflik segeralah membuka ruang membicarakan persoalan sejarah Papua dan pelanggaran HAM dengan melibatkan pihak independen yaitu PBB sehingga perdamaian, kesejateraan dan keadialan itu sungguh nyata dan dirasakan oleh semua elemen di Papua dan Indonesia.

 

Negara Masih juga menerapkan upaya-upaya penutupan ruang demokrasi bagi rakyat saat melakukn unjuk rasa sedangkan negara ini menjunjung tinggi akan demokrasi dan hukum. Walau diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 38E ayat (2) tertulis jelas dan menjamin bagi warga negaranya mengemukan pendapat dimuka umum. Berdsarkan amanat pasal 28E Ayat (2) rakyat melakukan demontrasi namun disebut Negara melalui aparat mengatakan aspirasi rakyat dinilai bertentangan dengan konstitusi Negara.

 

Lalu menjadi pertanyaannya,Mengapa Negara mengakui dan mengkodifikasi UUD 1945 pasal 38E Ayat (2), UU 39 tahun 1999 tentang HAM, UU NO. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu ? Lalu Pantaskah Negara membatasi rakyat ketika menyampaikan aspirasi HAM? Pantaskah aktivis HAM dan pro demokrasi diculik dan ditangkap ketika membela HAM? Haruskah aktivis HAM ditangkap dan dikenakan pasal makar ketika meneruskan aspirasi HAM? Wajarkah Aparat Negara membunuh rakyatnya atas nama Negara? kalau begitu amanat peraturan dan nilai kemanusiaannya dibagaimankan jika prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dikriminalisasi Negaranya?

 

Itulah  seribu macam pertanyaan yang akan berdatangan ketika hukum dan demokrasi Negara merosot dan dicoreng penguasa Negara bersama para penegak hukumnya di Republik ini!

 

Berdsarkan itu, penulis mengangkat beberapa tuntutan sebagai berikutnya :

 

Pertama, Bebaskan tanpa syarat semua tahanan politik pasca aksi rasisme yang di culik dan ditangkap secara sewenang wenang oleh kepolisian di seluruh tanah papua pada umumnya dan khususnya di Manokwari bagi, Erik Aliknoe (Mahasiswa Unipa), Yunus Aliknoe (Mahasiswa Unipa), Pende Mirin (Mahasiswa Unipa), Septi Meidodga (Aktivis HAM dan Demokrasi) dan Maklon Mirin (Mahasiswa Unipa).

 

Kedua, Stop Jokowi melakukan kunjungan ke Papua sebelum mengusut tuntas berbagi pelanggaram HAM di Papua.

 

Ketiga, Stop melakukan pemekaran Provinsi,Kabupaten,Distrik, Kelurahan, Desa, RT-RW dan pembukaan Daerah Oprarsi Militer serta pembukaan pangkalan militer di Papua.

 

Keempat, Menolak lanjutan Otonomi khusus dan berikan hak penetuan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi demokratis bagi Bangsa Papua.

 

Keelima, Menolak segala macam pembangunan infrastruktur di papua.

 

Keenam, Menarik seluruh pasukan TNI-POLRI dari seluruh tanah Papua.

 

Penulis adalah aktivis kemanusiaan dan  GempaR di Jayapura.

 

Editor : Petrus Yatipai/KM

#Pemerintahan

Baca Juga, Artikel Terkait