Jokowi Segera Memberikan Referendum Bagi Rakyat Papua Barat Sebelum Terlambat

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

24 Hari yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Sejumlah unjuk rasa menuntut referendum kemerdekaan Papua beberapa kali muncul di Jayapura dan Jakarta. Senin, 02 Juli 2018 (sumber: https://elshinta.com)

JOKOWI SEGERA MEMBERIKAN REFERENDUM BAGI RAKYAT PAPUA BARAT SEBELUM TERLAMBAT

Oleh, Marius Goo)*

 

SEJAK Papua dipermainkan melalui perjanjian New York Agreement tahun 1962, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selalu optimis bahwa Papua adalah bagian dari NKRI, terlebih melalui jajak pendapat PEPERA tahun 1969. Optimisme itu dibangun dari masa ke masa, hingga di masa kepemimpian presiden Ir. Joko Widodo (JOKOWI). JOKOWI masih memelihara optimisme tersebut hingga kini. Pemerintah pusat merasa mampu meredam barah perjuangan rakyat bangsa Papua Barat. Insiden akhir-akhir ini terkait isu rasis dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua di asrama Surabaya tanggal 16-18 Agustus 2019 dianggapnya juga biasa-biasa saja, dirasa dapat diselesaikan dengan permohonan maaf, pengiriman militer dan pembohongan publik.

 

Permintaan JOKOWI: Saling Memaafkan

 

Negara Indonesia yang dikenal dengan negara hukum diperkosa oleh para pembuat dan penegak hukum, paling kurang oleh presiden JOKOWI sendiri. Dalam kaitan dengan permohonan maaf dari presiden terhadap orang Papua atas rasis bahwa orang Papua monyet,  selanjutnya pemintaan JOKOWI untuk orang Papua memaafkan para Ormas Reaksioner dan Militer gabungan TNI/POLRI yang menstigma orang Papua adalah monyet. Dalam kasus ini Presiden JOKOWI belum mampu memetakan mana persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan “meminta maaf” dan mana persoalan yang diselesaikan melalui “jalur hukum”.

 

Persoalan rasis dan teror dari Ormas Reaksioner dan militer gabungan TNI/POLRI di Surabaya jika diselesaikan hanya dengan “saling meminta maaf” caranya sangat dangkal dan akarnya belum tercabut. Orang Papua yang telah menjadi korban penghinaan malah direndahkan lagi dengan korban ketidakadilan dan pembodohan. Menyelesaikan rasial hanya dengan saling memaafkan, rasanya orang Papua dikorbankan dua kali lipat, bahkan makin menyuburkan rasial berikutnya bagi OAP yang paling keji, sebab stigma yang dialami mahasiswa di Surabaya bukan pertama kali, juga mungkin bukan terakhir kali. Jika menyelesaikan masalah rasial hanya dengan meminta maaf menimbulkan rasa kekecewaan, perendahan dan ketidakadilan bagi OAP dan trauma yang paling mendalam. Orang Papua masih dibayangi bahwa rasial itu bukan terakhir, karena belum ada hukum positif dan tidak terlindungi, bahkan hanya ungkapan verbal lewat mulut, yang pasti selalu berubah sesuai situasi. JOKOWI salah mengambil sikap, jika menyelesaikan kasus rasial hanya dengan saling meminta maaf, karena itu JOKOWI sendiri mengiyakan adanya rasial bagi orang Papua. Atas sikap JOKOWI ini ditantang oleh kaum aktivis kemanusiaan bahwa menyelesaikan kasus rasial, stigma bahwa orang Papua monyet merupakan pembodohan, perendahan dan ketidakadilan terhadap rakyat bangsa Papua.

 

 

Pengiriman Militer ke Papua

 

Rakyat Papua tidak menerima stigma bahwa orang Papua adalah monyet. Orang Papua menyatakan mereka bukan monyet, melainkan manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Pencipta. Orang Papua menolak, bahkan mengutuk keras stigma yang dilabelkan sebagai monyet. Penolakkan tersebut berujung pada aksi-aksi hampir semua pelosok tanah Papua.

 

Orang Papua sangat kecewa dan merasa direndahkan martabat luhurnya jika disamakan dengan monyet. Kekecewaan itu disampaikan melalui aksi-aksi dan aksi-aksi tersebut sering diakhiri dengan kericuhan. Ada kalahnya manusia menjadi korban, termasuk bangunan dan fasilitas umum lainnya. Masa aksi yang adalah orang asli Papua meminta untuk segera menuntaskan kasus ini seadil-adilnya.

 

Presiden JOKOWI menanggapinya secara lain tentang aksi-aksi yang dilakukan orang asli Papua. Di samping meminta untuk orang Papua memaafkan pihak Ormas Reaksioner, Jokowi juga menempuh jalur lain untuk meredam aksi-aksi masa, yakni mengirim militer ke Papua. JOKOWI merasa dengan mengirim militer ke beberapa kota kabupaten Papua, masalah akan berakhir. Namun JOKOWI sendiri tidak menyadari bahwa dengan pengiriman militer ke Papua, orang Papua diperlakukan sebagai monyet, dikejar seperti monyet. Presiden JOKOWI tidak merasa bahwa dengan pengiriman militer ke Papua makin melukai dan menyakiti hati orang Papua, bahkan membuat orang Papua makin tidak percaya pada NKRI dan membentuk nasionalisme bagi orang Papua untuk berjuang memisahkan diri dari NKRI. Orang Papua berjuang memisahkan diri karena ada dalam tekanan, penindasan dan penjajahan yang panjang, karena pendekatannya selalu represif, brutal dan tidak manusiawi yakni dengan pendekatan militer. JOKOWI merasa dengan pendekatan militeristik akan menuntaskan, atau menyelesaikan masalah Papua, namun makin memperkuat semangat perjuangan orang Papua untuk memisahkan diri dari NKRI.

 

Pembohongan Publik

 

Untuk meredam kasus rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya selain JOKOWI meminta untuk saling memaafkan, juga pengiriman militer, selain itu pembohongan publik. Media dikuasai Negara dan semua masalah yang sedang terjadi di Papua dipotong dan bahkan dibalikkan fakta.

 

JOKOWI yang dikenal sebagai sederhana, jujur, baik diperhadapkan pada dilema, tentang harus mengungkapkan fakta tentang Papua secara jujur atau harus melakukan pembohongan. Dalam dilema itu, JOKOWI memilih untuk berbohong, membohongi dunia dengan menyebarkan berita yang tidak sebenarnya tentang Papua melalui media sosial: baik media cetak maupun media elektronik. Negara menguasai media dan berita palsu diciptakan, yang akhirnya orang Papua menjadi maninan, dan korban kebohongan.

 

Ketika masyarakat dunia melihat terjadinya berita palsu, pembohongan dunia, wartawan asing sering menyoroti Indonesia untuk diberikan ruang untuk melihat dan meliput berita Papua secara benar dan objektif. Terlebih ketika KomInfo menutup jaringan Data Internet, Indonesia disoroti agar dibuka akses internet. Indonesia menguasai media dan jika merasa postingan baik gambar ataupun video yang dapat mengancam keutuhan NKRI disensor dan bahkan semua yang kurang baik disalahkan kepada orang Papua.

 

NKRI merasa dengan pembohongan publik ini masalah rasis dan reaksi atas rasis yang ditanggapi melalui aksi-aksi akan diakhiri. JOKOWI merasa akan membohongi dunia dengan senyum, sederhana, jujur, lugu atas kejahatan dan ketidakmanusiaan yang dialami orang Papua.

 

Padahal permintaan maaf dari JOKOWI tidak sebanding dengan kasus rasial yang dialami dan orang Papua paling susah untuk memaafkan dan memang orang Papua tidak bisa menyelesaikan stigma monyet hanya dengan memaafkan Ormas Reaksioner. Termasuk juga dengan pendekatan militerisasi makin memperkeru situasi orang Papua untuk makin tidak percaya lagi pada Indonesia dan membangun nasionalisme untuk melawan Indonesia untuk memisahkan diri. Apalagi dengan merasa dibohongi, ditipu melalui media-media yang sepihak dan menyakitkan, orang Papua merasa dirugikan, dianggap bukan bagian dari NKRI. Dengan kasus ini makin membuat orang Papua bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Jika JOKOWI tidak membaca peluang ini dan tidak memberikan “referendum” bagi orang asli Papua, JOKOWI terlambat dan Papua sudah lepas dari NKRI.

 

 

*Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Widya Sasana, Program Magister Filsasafat

 

NB: Konten yang ada di Rubrik ini merupakan rilis atau tulisan yang bersangkutan yang dimuat oleh Redaksi kabarmapegaa.com. Isi menjadi tanggungjawab penulis/pengirim.

 

#Mahasiswa dan Pemuda

Baca Juga, Artikel Terkait