Jokowi UUD Otsus Bukan Solusi: Masalah Papua Belum Final?

Cinque Terre
Yunus Eki Gobai

1 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Kontributor
Foto: Eki Gobai.

Oleh, Eki Gobai*]

Berkaca dalam satu decade Otsus berlaku di Papua tidak ada satu pun keuntungan bagi rakyat Papua. Yang menikmati otsus adalah para petinggi Papua yakni elit birokrasi di Papua. Kenyatanya adalah negara mengkucurkan dana nilai yang lebih besar tetapi di nikmatinya penguasa di Papua dan Jakarta, rakyat awam hanya symbol yang dimanfaatkan oleh konglomerat di Papua dan Jakarta.

 

Hasil penerapan otsus di Papua hanya ada retetantan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam orde baru (Orba) setelah kerutuhan keditatoran Rezim otoritem Soeharto berdarah 1998 hingga saat ini adapun rentetan pelanggaran berat yang di tandai dari rezim berganti rezim hinga pemerintahan Jokowi- Mahuf seiring dengan penangkapan, pemenjaraan, penculikan, pemerkosaan, pembunuhan secara masalah dan membabi buta, dan pemberhangusan ruang demokrasi terhadap gerakan perlawanan rakyat papua barat dengan alasan teroris, makar, GPK yang hanya berjuk pada pemusnna etnis Melanesia di West Papua.

 

Mulai dari priode orde baru (orde) Wasior berdarah april-oktober 2001, Wamena Berdarah 4 april 2003, Abe berdarah 6 desember 2000, kiamam berdarah 2001,Paniai berdara 8 desember 2014, Biak berdarah dan pembunuhan dan penangkapan secara masalah pasca kongres rakyat papua Barat yang ketiga tahun 2011 di lapangan sakeus, pembuhunan Musa dan berbagai operasi lainnya terus terjadi sejak tahun 1960an hingga 1980an yang berakibat enam juta jiwa rakyat papua barat yang meninggal yang sebelumya tercatat populasi orang papua berjumlah delapan ratus jiwa. Ada juga beberapa rentetan kejahatan kemanusia berat yang terjadi terhadap rakyat papua dimasa orba setelah keruntuhan rezim otoriter soeharto seperti, Biak berdara, Wasior, Wamena, Abe berdarah, Paniai berdara, Timika berdarah, Dogiai berdarah, seiring dengan pembunuhan terhadap aktifis/ tokoh Politik pro kemedekaan papua seperti, Musa mako Tabuni 14 juni 2012 , Theys H Eleuay10 November 2001, Tomas Wangai 12 Maret 1996, Arnold C. Ap april 1984, Robert Jitmau 20 Mei 2016, hubertus mabel sabtu, 15 des 2017, Jendral Kelik Kwalik 16 des 2009, Martinus Yohame 20 agustus 2014 dan derbagai kejahatan terhadap aktifis pro kemerdekan lainnya.

 

Pada tanggal 19 Juli 2021 RUU otus ditetapkan UUD otsus oleh Apratur Negara Republik Indonesia dalam pembahasan revisi UD Otsus Papua. No 21 Tahun 2021 di Senayan Jakarta yang dihadiri petinggi Negara Republik Indonesia dari pasal 1 sampi 18 tidak ada keuntungan bagi orang Papua. Semua yang di bicarakan dan ditetapkan adalah kepentingan Jakarta dan juga alasan Negara untuk mematikan Ideologi dan Nasionalisme serta mematikan api perjuangan status politik Papua Papua Barat.

 

Status Politik Papua Merdeka Belum Final

President Indonesia Ir. Joko Widodo silahkan langsung pergi ke Sidang Umum PBB bulan september 2021 di New York , bersama Kerajaan Belanda dan Perwakilan West Papua Melanesia duduk sederajat bersama Sekjen PBB Mr. Antomio Guteres,selesaikan Hak Penentuan Nasib sendiri Bangsa Pribumi Papua Melanesia yang mana terjamin dalam New York Agreemnet 15 Agustus 1962 Tidak di Selenggarakan Menurut Huruf dan Jiwa Oleh Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia

.

Solusi Terbaik

Berdasar Pancasila, Negara Demokrasi Indonesia Presiden Republik Indoesia Jokowidodo, Berwajib musyswarah dengan perwakilan Bangsa West Papua Melanesia yang ada di PBB ataU di plopmat Papua yang ada di luar Negeri yang tanggung jawab hak merdeka bangsa Melanesia di Papua Barat. Karena hak Merdeka bangsa pribumi Papua Melanesia tetap di Jamin oleh New York Agreement 15 Agustus 1962 yang di Palsukan oleh penjajah NKRI.

 

Penulis adalalah Anak Asli West Papua yang Tinggal di Papua-Barat

#MRP

#Pemerintahan

Baca Juga, Artikel Terkait