Jubir KNPB: Penegakan Hukum Indonesia  Berlaku  Hanya Menghukum Monyet Papua

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

2 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Jubir Nasional  KNPB, Ones Suhuniap. Ist

 

Oleh, Ones Suhuniap

 

“Penegakan Hukum Indonesia  Berlaku  Hanya Menghukum Monyet Papua,  Sedangkan Manusia Indonesia Tidak.”

Inonesia negara hukum hanya sologan dan untuk menagkap dan mengkriminalisasi orang papua, karena hukum indonesia hanya menagkap dan menghukum orang Papua.

orang  asli Papua memiliki  panah simbol kultur tetapi juga alat berburu,  Parang, kapak, dan psok dapur di dalam rumah diangkap sebgai senjata tajam dan ditudu tersangka dengan Udang-undang darurat kepemilikan senjata. Sementara Orang non papua memiliki badik samurai parang panah  melukai orang lain jelas mengancam nayawa orang tapi tidak  ditangkap.  Pada hal orang papua tidak bawah keluar di jalan mengancam orang atau melukai orang seperti kelompok lain. Mereka simpan dalam rumah sebagai alat kerja dan alat produksi makanan, polisi melakukan pengerebekan rumah orang bahwa alat kerja dengan menagkap orangnya ditudu tersangkap kepemilikan senjata tajam.

Rasisme dan diskriminasi rasial terhadap orang asli Papua itu bukan Hoax tetapi, itu fakta  dan alitas yang sedang diperaktekan oleh negara melalui aparat penegak hukum dalam TNI/POLRI selama ini mengaku diri sebagai pelindung, pengayom dan pansacilais.

Stikma praktek rasisme bukan hal baru bagi orang Papua, sudah lama terjadi sejak orang belum menjadi bagian dari Indonesia.  Diskriminasi rasial dan ungkapan rasisme serta penghiaan terhadap martabat orang papua itu sudah pernah di ungkapkan oleh pejuang dan pemimpin negara indonesia  Ini sejak tahun 60 an. Muhamat Hata, Ali murtopo dan Sokarno sebelum dan sesuda Indonesia merdeka melihat orang Papua itu manusia kelas duan dan manusia terbelakang.

 Dr. Muhamat Hatta pernah mengatakan dalam rapat PPUPKI  bahkan dalam konfrensi meja bundar  KMB  pun Hatta mengatakan bahwa, “ kemerdekaan indonesia adalah cabang sampai Amboina / Ambon  tidak termasuk orang Irian barat”. Karena orang Papua Rasm melaniesia masih terbelakang  sehingga biarkan mereka  menentukan nasib masa depanya sendiri” . kemudian salah satu jendral Alli Murtopo mengatakan kami ingin merebut irian barat bukan karena karena mencintai masa-mas Papua tetapi kami mencintai Emas Papua. Jika orang orang Papua ingin merdeka ingin merdeka berati Mintalah kepada Allah mereka supaya menyediakan pulau di pasifik sana supaya mereka merdeka.

Sementara itu pada 19 desember 1961 satu presiden pertama Indonesia soekarno pada saat membacakan TRIKORA mengatakan bahwa :”Bubarkan Negara Boneka Buata Belanda , Kibarkan benderah sang merah putih di Irian Barat tanah air Indinesia dan segera Moblisasi umum untuk merebut Irian Barat” . berdasarkan Trikora ada infasi militer dan Pembanatian serta pencablokan atau aneksasi pada tahun 1963 .

Jika kita simak pernyataan dari ke tiga tokoh tersebut maka, Diskriminasi rasial terhadap orang papua itu sudah diwarisi oleh orang pejuang indonesia  sebelum bangsa Papua menjadi koloninya Indonesia.

Maka Stikmanisasi , penghinaan dan Diskriminasi rasial terhadap orang Papua dalam berbagi hal seperti yang terjadi surabaya tetapi,  diskriminasi secara perbal terhadap orang Papua masih berlaku sampai hari ini walau ada protes dari Rakyat Papua.

Kasus surabaya  adalah satu pemisu dari banyaknya akumulasi  peraktek kolonialisme indonesia di West papua selama 56 tahun .Konflik politik, Pelanggaran HAM, kesenjagan Ekonomi,  diskriminasi rasial, dan penidasan lainya yang sangat kompleks di Papua.  

Ungkapan rasime terhadap Tim kebangkaan masyarakat Papua persiura  main di luar papua , kata Monyet selalu dikeluarkan, ketiga mahasiswa  papua demo, diskusi  selalu ada diskriminasi, penghinaan dan stkmanisasi serta rasisme di surabaya terjadi. Sebelum kasus surabaya ada kasus lainya yang terhadap opi kogoya, dan tahun  2017 atau tahun 2016 ada sebuah Video penghinaan terhadap orang Papua dilakukan oleh seorang  uztadz atau Haji.

Dimana seorang ustad yang pernah datang ke Papua  dalam Video mengatakan bahwa orang  di pedalaman  Papua itu Mandi dengan kemuk babi dan melahirkan anak di hutan serta anak minum Asi di susu sebla dan anak babi minum sussu di sebla.

Video ini menghebokan media sosial di kalangan orang Papua kemudian di jayapura ada protes dengan melakukan demo dan pengaduan ke polda Papua untuk menagkap Uztad tersebut namun proses hukumnya tekesan tidak berjalan dengan permohonan Maaf.

Ketiga kasus rasisme di surabaya orang papua turun ke jalan melakukan protes besar besaran di seluruh kabupaten kota di Papua. Aksi spontalitas rakyat Papua ini meletus sejak tanggal 17 agustus 2019.

Demo damai pembakaran pasilitas, pengibaran bendera bintang Fajar dan mununtut pemerintah indonesia mengusut tuntas kasus Ini dengan proses hukum namun pemerintah dan penegak hukum terkesan membiarkan atau lambat menaganinya. Akibatnya aksi protes rakyat papua meluas hingga ke seluruh plosok Papua dan Menutut Referendum sebagai solusi bagi Rakyat Papua Muncul di papua.

Persekusi  ungkapan Rasisme berawal dari tuduhan terhadap  mahsiswa Papua bahwa, mahasiswa Papua merusak Bendera merah Putih dan menjatuhkannya dalam selokan depan asrama Mahasiswa Papua di surabaya.

Pada tanggal 17 agustus 2019 ormas reaksioner yang menggunakan atribut FPI, aparat pamong praja dan anggota kepolisian serta anggota TNI mendatangi  asrama mahasiswa papua lalu mengeluarkan  kata monyet dan menerikan Usir mahasiswa Papua dari surabaya.. Ungkapan kebencian  bentuk rasisisme bukan hanya diterikan oleh ormas namun aparat TNI/POLRI ikut melontarkan terikan  berbau rasisme itu terhadap mahasiswa Papua.

Masa aksi reaksioner (ORAMAS) ini bukan hanya mengeluarkan ungkapan rasisme namum merusak asrama mahasiswa dengan lemparan batu dan meneriakan usir Papua dari surabaya. Kemudian aparat kepolisian menembak gas air mata ke asrama mahasiswa dan menangkap 43 mahasiswa Papua dari asrama dan dibawah ke Polresta surabaya. Keesokan harinya 43 mahasiswa dilepaskan karena tidak ada bukti kalau mahasiswa Papua yang menjatuhkan bendera ke selokan. Kepolisian tidak mampu mengungkap siapa pelaku yang merusak tiang bendera dan dijatuhkan ke selokan samapai saat ini belum jelas penegakan Hukum .

Kemudian ada kejangkalan dan pertanyaan yang belum dijawab kepolisian sebagai penegak hukum . Polisi  terkesan  menggunakan kekuatan berlebihan persekusi mahasiswa Papua bagian dari bentuk diskriminasi adalah Polisi tidak melakukan pendekatan persuasif atau negosiasi terlebih dahulu sebelum 43 mahasiswa ditangkap dari dalam Asrama. polisi mengedepankan pendekatan persuasif atau persekusi negosiasi dengan mahasiswa. Siapa yang menjatukan dan merusak bendera Indonesia itu apakah mahasiswa Papua atau bukan. 

Selain Itu  pertanyaannya lain  adalah polisi seharusnya membubarkan gerakan atau ormas reaksioner mengancam mahasiswa Papua dalam asrama namun polisi tidak melakukan ini malahan polisi membiarkan masa mengamuk di luar lalu persekusi mahasiswa Papua sama seperti kepung teroris. Kepolisian mengatakan bahwa kami mengamankan mahasiswa ke polres karena masa mengamuk di luar ancam mahasiswa.

Saya pikir di bagian ini tidak logis karena mahasiswa Papua semua dalam asrama tidak terpancing keluar bentrok dengan masa ormas di luar asrama. Dengan demikian polisi seharusnya polisi membubarkan ormas yang mengamuk di  di luar, karena mereka sedang melakukan pelemparan dan mengacam serang mahasiswa papua degan ancaman usir dari kekerasan. Berarti polisi membubarkan oramas karena hal itu mengganggu ketertipan umum dan meresakan warga serta mengintimidasi Mahasiswa Papua. Namun polisi tidak melakukanya malah membiarkan lalu persekusi mahasiswa papua akhirnya ada mahasiswa yang terluka dan ada juga kena gas air mata.  Hal ini adalah bagian dari peraktek diskriminasi negara melalui aparat yang mengaku sebagai penegak hukum.

Hal ini menjadi penyebab kemarahan rakyat Papua dengan melakukan aksi spotan di seluruh tanah papua. Bukan hanya aksi damai tetapi, pembakaran pasilitas umum pun terjadi di fakfak, Manokwari dan jayapura.

Kemarahan orang papua ini karena pemerintah dengan aparatnya tidak merespon cepat dan membiarkan pelaku yang mengungkapkan rasisme di surabaya. Jika dari awal polisi menggunakan pendekatan persuasif terhadap mahasiswa Papua dan membubarkan ormas serta pelaku yang mengeluarkan rasisme di proses hukum pasti  tidak ada gelomban protes di Papua dengan Tuntutan Papua merdeka itu tidak akan terjadi di Papua.

Dilihat aksi di papua itu bagian dari protes karena kepada pemerintah dan penegak hukum, yang terkesan tidak anti rasis da diangkap biasa dengan kata Maaf. Kemudian polisi lebih cepat menagkap orang papua dan ditetapkan sebagai tersangka dalam hitungan detik. Sedangkan pelaku rasisme tidak direspon lebih awal supaya tidak mebias hingga ada pembakaran pasilitas serta korban nyawa orang Papua.

Orang Papua lakukan anti rasime melakukan aksi damai di papua dikriminalisasi kemudian proses penagkapan sangat cepat. Kemuadian kator dibalik ormas di surabaya  tidak berjalan dan oknum TNI yang diduga melotarkan kata rasisme hanya diberikan sangsi disipliner di pengadilan militer. Seharusnya oknum TNI itu diadili di pengadilan umum dan sebagai tersangka rasisme di surabaya bukan sangsi disiplin. Supaya orang papua melihat Penegakan hukum tidak pandang bulu dan adil bagi siapa pun.

Pada tahun 2016 pada saat kujungan ketua dewan HAM PBB ke Indonesia saya salah satu delegasi Papua yang tatap muka dengan Ketua dewan HAM PBB Barak Husein,  saya orang kedua  setelah Pdt Benny Giyai, menjampaikan laporan Pelanggaran HAM terhadap  Aktivis Papua khusus KNPB dan pengagakan hukum sangat diskriminatif di papua dalam testimoninya.

Kemudian hari berikutnya ketua komisioner HAM PBB ini ketemu dengan presiden lalu menyampakian bahwa pemerinta harus mencega pemperbaiki diskriminasi rasial terhadap kelopok minioritas seperti Agama dan  Minioritas suku atau komuniatas tertentu di Indonesia.

Kemudian Presiden dengan dengan diplomat Indonesia bersama  jajaran kementrian terkai berjanji akan akan memperbaikinya tentang diskriminasi rasial menjaga tolerasi di indonesia.

Namun hal itu hanya ilusi kosong, hampr 3 tahun terakhir ini diskriminasi rasial dan Intolerasi sangat subur di Indonesia. Hal menyadi bukti bahwa kasus surabaya menjadi bukti bahwa pemerintah dan aparat penegak hukumnya tidak anti rasis dan terus tejadi diskriminasi dan intimidasi terhadap orang papua.

Sedangkan Indonesia salah satu negara anggota PBB yang pernah merativikasi Konfenan internasional  tentang anti Rasime dan diskriminasi pada tanggal 25 juni tahun 1999. Namun aparatnya sangat rasi atas nama kedaulatan negara dan pancasila tetapi tidak sesuai dengan sila ke 4 (empat) keadilan sosial bagi seluru rakyat Inonesia.

Perlawanan rakyat Papua anti rasisme di papua dibalas dengan penembakan 8  masa aksi antin rasisme di deyai, 6 orang di jayapura total 14 orang meniggal dunia. Sedangakan  di deyai 16 orang teruka karena kena tembakan, 13 orang fakfak terluka, olek kelopok milisi dan aparat TNI/POLRI. Di Jayapura 13 terlukan dalam penyerangan asraam mahasiswa wamena di kamkey, 9 terluka di argapura oleh kelompok nusantara bersatu.

Kemudian penagkap terhadap orang Papua terus berlanjut sejak aksi protes tanggal 19 agustus sampai dengan tangal 09 sebtember 2019, penagkapan di jayapura dalam aksi demo 29 Agustus 2019 kurang 64 orang ditangkap 28 orang ditetapkan tersangka. Kemudian penagkapan matan ketua BEM Uncen pengkapan terhadap Mahasiswa di sekitar asrama uncen 18 orang ditangkap.

Pada sore menjelang malam Buchtar Tabuni ketua PWP ditangkap. Bagi selebaran 36 orang ditangkap di merauke, timika 36 Orang ditangkap, yahukimo 1 oran ditangkap. Di deyai 16 orang terluka 14 orang ditetapkan sebagai tersangka. Fakfak 3 orang di tangkap, di sorong 7 orang  di tangkap dan di Manokwari 11 oang ditangkap. Kemudian pengkapan akan meningkat di papua dan penetapan tersangka meningkat dalam aksi anti Rasisme.

Diperkirakan penagkapan terhadap rakyat Papua dan aktivis terus bertambah dan akan bertama karena menurut polisi masih mencari aktor kerusuhan di papua. Polisi menudu bahwa aktor kerusuhan di Papua adalah KNPB dan ULMWP sehingga polisi akan memburu kelompok Ini menurut kapolri.

Maka penangkapan terhadap aktivis mahasiswa terutama aktvis akan akan berjalan secara masif di Papua karena Kapolri dan Pangglima berkantor di papua untuk menagkap semua aktor aksi demo di Papua.

Rakyat Papua sudah dihina dan menginjak-injak martabatnya diskriminasi rasial dalam penegakan hukum sagat terlihat dalam 3 minggu terakhir. Sudah korban rasime, menjadi korban Nyawa, menjadi korban penagkapan sewenang-wenag serta menjadi tersangka.

Kemudian kelompok oraganisasi resksioner/oramas di surabayadan kelompok  Nusantara nusantara bersatu bagimana ? kelompok nusantara bersatu ini yang menyerang orang papua kenapa tidak ditangkap dan proses hukum terhadap kelompok ini.

Sebagian masa aksi anti rasisme ditudu tersangka merusak pasilitas umum dan kepemilikan senjata tajam dengan undang-udang darurat kepemilikan senjata.

Sedangkan kelompok nusantara bersatu yang dengan jelas memiliki senjata tajam, badik panah wajar, parang pisok yang menyerang pdt daut dan 8 orang diserang di argapura menyerang asraam nayak di kamkey. Seharusnya mereka harus di proses hukum dengan undang-udang darurat kepemilikan senjata tajam.  Karena kelompok ini juga yang duga mebunuh 5  orang yang meningggal di Jayapura karena Maikhel Kareth ditembak peluru.

Jika kelompok ini ditangkap berarti negara sengaja memelihara kelompok ini untuk menciptakan konflik horisontal di papua. Jika Ini negara hukum mereka juga ditangkap dan di proses hukum.

Kenapa hanya orang papua ditangkap dan diproses hukum, siapa kelompok ini yang mengancam nyawa manusia. Aparat penegak hukum atas nama penegak hukum jangan hanya orang papua di hukum sementara mereka terus dipelihara negara.

 

JUBIR NASIONAL  KNPB

 

#Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

Baca Juga, Artikel Terkait