Jumlah OAP Kian Menyusut Dimanakah Tugas Pemerintah Kabupaten Paniai

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

2 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Jumlah OAP Kian Menyusut Dimana Tugas Pemerintah Kabupaten Paniai. (Foto: Ilustras logo KM/ Yunus Gobai/KM.)

 

 

Oleh: Yunus Eki Gobai, S.Kom

 

Momentum hari batik se-dunia Pemuda dan Mahasisswa Paniai utara melakukan diskusi soal Proteksi orang asli Paniai di sekretariat Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa dan Masyarakat Rayon Paniai utara Kota studi Jayapura.

 

Diskusi yang dimoderatori oleh Yunus Gobai, Samuel Gobai, Yusak Gobai ini berjalan dengan hikmat anggota yang hadir dalam diskusi ini terlihat sangat antusias.

 

Bertepatan pada Selasa, 2 oktober 2018 melalui hasil kajian kami melihat kondisi Ketidakadilan di tanah Papua yang semakin hari semakin merusak peri kemanusian dan tatanan masyarakat Paniai.

 

Kami mencermati ada oknum-oknum pemerintah yang sengaja dan serius merampas hak-hak masyarakat adat dan mempolitisasinya demi kepentingan politik segelintar orang.

 

Kami menyoroti bahwa ada tindakan pembiaran dari pemerintah dalam hal ini lembaga-lembaga penegahkan hask asasi manusia (HAM) di Indonesia dan secara kualitatif belum menunjukan fungsi nya sebagai lembaga penegak hukum.

 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Sensus beberapa tahun lalu yang menyebutkan kini jumlah Orang Asli Papua (OAP) minoritas di lima kabupaten dari jumlah 28 kabupaten dan satu kota di Papua di sikapi legislator Papua, Laurenzus Kadepa sumber Jubi, Selasa (24/1/2017).

 

Mengapa masalah Proteksi ini merupakan masalah serius. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota jangan tinggal diam. Harus ada langkah proteksi agar orang asli Papua bisa menjadi mayoritas dan terus eksis di tanahnya sendiri.

 

Ini masalah serius namun Pemerintah kabupaten Paniai harus punya strategi bagaimana memproteksi Orang Asli Pania. Dalam melaksanakan program dan kebijakan harus sesuai dengan kondisi itu. Berdasarkan data jangan karena demi kepentingan sehingga data diabaikan. Saya pikir tak hanya BPS, tetapi beberapa lembaga survei lain baik dari universitas maupun LSM menyatakan hal yang sama.

 

Menurutnya, langkah yang perlu diambil pemerintah setempat, memastikan dan mendata berapa banyak orang asli Paniai kini. Pemimpin daerah harus tahu dan punya data itu sehingga bisa memperoteksi tepat sasaran. Jika memiliki data itu dalam mengambil setiap kebijakan pemerintah bisa mengacu sesuai berapa jumlah orang asli Paniai di wilayahnya.

 

Kemudian pendidikan dan kesehatan diproteksi. Berapa yang meninggal setiap hari, berapa yang lahir. Itu harus ada datanya.

 

Kalau saya ada tiga hal utama yakni manusia Paniai, tanah dan budayanya. Jangan tutup mata dengan kondisi ini. Perlu dipikirkan bagaimana keberlangsungan orang asli Paniai kedepannya. Tidak menjadi minoritas bahkan habis.

 

100 kerja saya memberikan usulan kepada Bupati dan wakli bupati Paniai yang terpilih dan mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai legislatif di kabupaten Paniai harus punya gagasan yang jelas bagaimana memproteksi keberlangsungan orang asli Paniai kedepan.

 

Saya pikir data itu benar karena di Paniai wajib ada lembaga yang melakukan hasil survei lembaga independen. Hasil surveinya bisa dipertanggungjawabkan bukan lembaga politik.

 

Dikutip dari satuharapan. seorang pakar asal Australia, Jim Elmslie melalui tulisannya menyatakan, data BPS 2010, orang asli Papua menjadi minoritas di lima kabupaten yakni Merauke, Nabire, Mimika, Keerom dan Kota Jayapura.

 

Katanya, data itu menunjukkan fakta berbeda dengan yang ia ungkapkan sebelumnya dalam penelitannya. Sebelumnya ia menganggap minoritas OAP berlangsung di semua wilayah. Namun data BPS menyebut berbeda-beda sesuai wilayah.

 

Dari data BPS bisa dilihat, penduduk non Papua mendominasi wilayah-wilayah yang berupa daratan mudah. Wilayah yang tergolong dataran sulit dan pegunungan masih didominasi orang asli Papua.

 

Menurutnya, non Papua menempati wilayah yang kondusif untuk pembangunan industri dan pertanian searah dengan model ekonomi dimanapun di Indonesia. Proses minoritas orang asli Papua terus berlangsung di Papua bahkan semakin parah.

 

Kesimpulan:

 

Banyak penyeliti menemuhkan tahun 2040 Orang asli Paniai- Papua dipredisksi bakal punah. Jadi, sebelumnya  jumlah orang Asli Paniai masih dominan tetapi setelah tahun 2010 kondisinya terbalik. Kendali dominasi penduduk di Paniai adalah justru orang pendatang.

 

Namun kepada pemerintah kabupaten Paniai sebelum tahun 2040 segera di proteksi. Kondisi terburuk bilamana tidak proteksi, jumlah penduduk Orang Asli Paniai akan musnah dari tanah Paniai tahun 2040.

 

Di atas negeri Paniai ini setelah tahun 2040, ada penduduk mencapai 6 juta, tetapi bukan orang Asli Paniai pemilik daerah ini. Karenanya, saya menegaskan, perlu ada upaya program nyata sungguh dari Pemerintah.

 

Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sebaiknya undang pencacah jiwa dari lembaga internasional yang independen untuk mendata orang asli Paniai di seluruh pelosok kampung melaui Sistem pemerintahan Famisasi.

 

Penulis adalah anak asli suku Mee yang membidangi Komisi HAM & Komsos di Paroki Kristus Sang Gembala Wedaumamo. Kamis, 4 Oktober 2018.

Baca Juga, Artikel Terkait