Kapolres Merauke Lupa Asas Praduga Tak Bersalah Melindungi Aktivis KNPB Merauke

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

29 Hari yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Ilustrasi penangkapan - Pixabay.com.

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.com—Menaggapi penangkapan dan penahanan terhadap 14 aktivis Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Merauke, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menyatakan Kapolres Merauke lupa asas praduga tak bersalah melindungi aktivis KNPB Merauke.

 

Hal tersebut dikatakan oleh Koalisi dalam siaran pers yang diterima media ini, Selasa (22/12). Berikut adalah pernyataan sikap Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua.

 

KAPOLRES MERAUKE LUPA ASAS PRADUGA TAK BERSALAH MELINDUNGI AKTIVIS KNPB MERAUKE

 

“Polda Papua Segera Tangkap dan Adili Penegak Hukum Yang Tidak Profesional”

 

Berdasarkan pemberitaan media cetak cenderawasih pos, Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum mengatakan mereka ini sudah tiga kali melakukan makar dengan factor kesengajaan. Mengapa saya katakana dengan kesengajaan, karena mereka punya buku. Dimana dalam buku kuning itu ada struktur organisasi, ada bendera mereka. Ada presidennya, ada letnan jenderalnya. Ada mayor jenderalnya, ada brigadir jenderalnya. Dimana mengkultuskan ini menjadi Presiden Papua Selatan di Animha disini. Apa hebatnya sehingga mereka lakukan itu dan itu tidak tepat dikatakan kriminalisasi. Menurut Kapolres bahwa para tersangka telah dijerat dengan pasal berlapis terkait dengan makar. Pasal 106, 107, 110 KUHP dan mufakat jahat juga. 

 

Pernyataan Kapolres Merauke diatas, membuktikan bahwa pihaknya baru memiliki satu alat bukti yaitu “Satu orang Saksi Pelapor dan Surat” yang menjadikan dasar penerbitan Laporan Polisi Nomor : LP/525/XII/2020/Papua/Res Merauke tertanggal 13 Desember 2020 dan Surat Penangkapan Nomor : Sp.Kap/143/XII/Res 1.24/2020 dengan masa berlakunya dari tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020. Kesimpulan satu alat bukti yang disebutkan diatas didasari atas fakta adanya satu orang saksi pelapor sehingga satu orang saksi belum dapat dikualifikasikan sebagai saksi sesuai dengan prinsip asas unus testis nulus testis (satu saksi bukan saksi). Atas dasar itu sudah dapat disimpulkan bahwa legalitas Laporan Polisi Nomor : LP/525/XII/2020/Papua/Res Merauke tertanggal 13 Desember 2020 dan Surat Penangkapan Nomor : Sp.Kap/143/XII/Res 1.24/2020 dengan masa berlakunya dari tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 diragukan.

 

Pada prinsipnya Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur pada pasal 17, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berkaitan dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betu-betul melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada penjelasan pasal 17, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan mengacu pada keraguan dasar legal Surat Penangkapan Nomor : Sp.Kap/143/XII/Res 1.24/2020 dengan masa berlakunya dari tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 serta melihat fakta penangkapan mengunakan pendekatan kekerasan secara jelas menunjukan bahwa Kapolres Merauke dan jajarannya dalam melakukan tindakan penangkapan terhadap 14 orang Aktivis KNPB Merauke telah mengabaikan perintah penjelasan pasal 17, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatas. Penjelasan tersebut berpijak pada prinsip “Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum” sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (1), Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diberlakukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2005.

 

Terlepas dari itu, penetapan tersangka mengunakan pasal makar terhadap 14 orang Aktivis KNPB Merauke juga dipertanyakan sebab mekanisme penetapan tersangka sebagai berikut : “Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti yang dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pertanyaannya adalah pada tanggal 13 Desember 2020, pukul berapa  gelar perkara penetapan tersangka terhadap 14 orang aktivis KNPB Merauke dilakukan sebab faktanya pada tanggal 13 Desember 2020 14 orang aktivis KNPB Merauke ditangkap dan langsung ditahan dengan status sebagai tersangka pasal makar.

 

Mengingat dalam proses penangkapan dilakukan mengunakan pendekatan kekerasan baik terhadap orang dan bangunan dimana tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran Pasal 351 KUHP junto Pasal 170 KUHP dan Pasal 1, Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi kedalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia junto Pasal 7, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang dilakukan oleh gabungan aparat keamanan baik TNI dan Polri yang terjadi dalam proses penangkapan 14 Aktivis KNPB Merauke.

 

Rupanya tindakan kekerasan yang merupakan fakta pelanggaran hukum itu adalah bagian langsung dari perintah Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum sendiri sesuai dengan penyataannya “kita benci makar-makar. Kalau dikasih tahu pakai mulut dan tidak bisa didengar ya kita pakai yang keras. Apapun kerasnya nanti kita lihat dilapangan” sebagaimana dikutip dalam media cetak cenderawasih pos. Atas dasar itu sudah dapat disimpulkan bahwa “Kapolres Merauke adalah Aktor Intelektual dan sekaligus pemberi perintah Tindakan Penyiksaan dan Penganiayaan Terhadap 14 Aktivis KNPB Merauke dan Tindakan Pengrusakan Sekretariat KNPB Merauke”.

 

Sepertinya Kapolres Merauke tidak mengamalkan “asas pra duga tak bersalah” dalam proses penegakan hukum terhadap 14 orang aktivis KNPB Merauke. Selain itu, mungkin Kapolres Merauke juga lupa membaca ketentuan “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” sebagaimana diatur pada pasal 18 ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, mungkin Kapolres merauke lupa menjalankan kewajiban konstitusionalnya terkait Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1), UUD 1945.

 

Perlu ditegaskan kembali disini bahwa Kapolres Merauke sebagai seorang anggota kepolisian Negara republik Indonesia memiliki tugas pokok yaitu : “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” sebagaimana diatur pada pasal 13, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan beberapa hal, salah satunya adalah menyalahgunakan wewenang sebangaimana diatur pada Pasal 6 huruf q, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terlepas dari itu, Kapolres Merauke dalam menjalankan tugas diwajibkan untuk mengikuti arahan Perkap No 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

 

Sesuai dengan pernyataan Kapolres Merauke terkait “kita benci makar-makar. Kalau dikasih tahu pakai mulut dan tidak bisa didengar ya kita pakai yang keras. Apapun kerasnya nanti kita lihat dilapangan” secara langsung menunjukan bahwa Kapolres Merauke sepertinya sedang bertujuan untuk mengabaikan tanggungjawab Negara melalui pemerintah khususnya Institusi Kepolisian Resort Merauke menjalankan ketentuan konstitusi terkait “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” sebagaimana diatur pada pasal 28i ayat (4), UUD 1945. Atas dasar pengabaian itulah yang melahirkan terjadinya :

  1. Tindakan penganiayaan terhadap 14 Aktivis KNPB Merauke sebagaimana diatur pada Pasal 351 KUHP;
  2. Tindakan pengrusakan terhadap Banguan Sekertariat KNPB Merauke sebagaimana diatur pada Pasal 170 KUHP;
  3. Tindakan penyiksaan terhadap 14 Aktivis KNPB Merauke sebagaimana diatur pada Pasal 1, Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi kedalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia junto Pasal 7, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

 

Meningat semua tindakan diatas merupakan fakta hukum maka aktor intelektual dan pelaku tindakan penganiayaan, tindakan pengrusakan dan tindakan penyiksaan wajib diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama didepan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945 diatas serta menjalankan perintah ketentuan  Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin sebagaimana diatur pada pasal 7, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

Terlepas dari itu, berdasarkan rekam jejak Kapolres Merauke ini saat menjabat sebagai Kapolresta Aceh Utara perna melakukan tindakan yang melanggar hak para waria sehingga Kapolri Minta Kapolda Periksa Kapolres Aceh Utara sebagaimana terlihat dalam berita online : http://www.statusaceh.net/2018/01/soal-penanganan-waria-kapolri-minta.html.

 

Selain itu jika kita memperhatikan pernyataan Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, terkait “kita benci makar-makar. Kalau dikasih tahu pakai mulut dan tidak bisa didengar ya kita pakai yang keras. Apapun kerasnya nanti kita lihat dilapangan” secara langsung menunjukan karakter seorang penegak hukum yang tidak professional sebab jelas-jelas akan terus melahirkan pelanggaran Pasal 6 huruf q, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

Berdasarkan pada uraian diatas maka Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menegaskan kepada :

  1. Kapolri Cq Kapolda Papua wajib memberikan pemahaman tentang UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap No 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri kepada Kapolres Merauke dan jajarannya;
  2. Komnas HAM RI segera memeriksa Kapolres Merauke dan Jajarannya atas dugaan tindakan penyiksaan (Pasal 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia junto Pasal 7, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik);
  3. Kapolda Papua menangkap dan mengadili Kapolres Merauke atas tindak pidana penganiayaan terhadap 14 Aktivis KNPB Merauke (351 KUHP) dan tindak pidana pengrusakan terhadap bangunan sekertariat KNPB Merauke (170 KUHP)  dan dugaan pelanggaran Pasal 6 huruf q, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. Kapolda Papua segera perintahkan Direskrimum Polda Papua untuk menangkap dan mengadili oknum anggota Kepolisian Resort Merauke pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap 14 Aktivis KNPB Merauke (351 KUHP) dan tindak pidana pengrusakan terhadap bangunan sekertariat KNPB Merauke (170 KUHP).

 

Demikian siaran pers ini dibuat semoga dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

 

Jayapura, 22 Desember 2020

 

Hormat Kami

Koalisi Pengak Hukum dan HAM Papua

 

Emanuel Gobay, S.H., M.H

(Kordinator Litigasi)

 

Narhub :

082199507613

#Politik

#LBH Papua

Baca Juga, Artikel Terkait