KEHADIRAN POLRES SUMBER KONFLIK BAGI PAPUA

Cinque Terre
Noval Smith

16 Hari yang lalu
KABAR

Tentang Penulis
IT - Head Of System Aplication on Kabarmapegaa.com
Benny Magay : kehadiran polres sumber konflik bagi papua (Penolakan Mendirikan Polres di Kabupaten Intan Jaya)

KEHADIRAN POLRES SUMBER KONFLIK BAGI PAPUA (Penolakan Mendirikan Polres di Kabupaten Intan Jaya)

 

Visi dan misi kehadiran polisi dalam NKRI adalah mengayomi, melindungi dan menjaga kenyamanan rakyat. Kehadiran polisi bagaikan air yang memberi kesegaran dari kegersangan rakyat, atau seorang kepala perang yang melindungi anggota dari bahaya binatan buas. Singkat kata kehadiran polisi selalu mengayomi, melindungi dan memberi kenyamanan hidup kepada rakyat yang dipercayakan negara untuk menjaganya.

Visi dan misi yang mulia itu selalu diaplikasikan di NKRI, dalam mengaplikasikanya jahu dari visi dan misi polisi yang ada. Pengalaman petugas kepolisian di Papua sangat berbeda dengan petugas kepolisian yang ada di luar Papua. Perbedaan dapat terlihat dalam menjalani tugas-tugasnya, dalam  melindungi, mengayomi rakyat dari bahaya konflik horizontal antar masyarakat,dan menata rambu lalu lintas sebagai tugasnya.

Melihat realitas itu menimbulkan dua pertanyaan mendasar dalam benak (pikiran) kita. Pertama, apa bedanya rakyat NKRI dan rakyat NKRI khususnya suku bangsa Papua? Kedua, mengapa cara mengayomi rakyat NKRI berbeda dengan cara mengayomi rakyat Papua?

Pertama, apa bedanya rakyat NKRI dan rakyat Papua? Untuk menjawab pertanyaan ini amat sulit namun ingin membeberkan beberapa realitas yang mungkin menjawabnya. Pada dasarnya suku bangsa Papua berbeda dengan suku bangsa lain. Hal yang nampak  adalah ras, kulit, rambut, pakaian adat dll, yang tidak nampak adalah  karakter, sikap dan sifat. Hal inilah mungkin ada perbedan dalam menjaga dan melindunginya. Akibat perbedaannya maka banyak yang dianiyaya, narsis, intimidasi, disiksa hingga ditembak mati mengunakan alat negara.

Kedua, mengapa cara mengayomi rakyat NKRI berbeda dengan cara mengayomi rakyat Papua? Untuk menjawab pertanyaan ini  amat susah bila tanpa data obyektif. Namun kami ingin membenarkan pertanyaan di atas dengan beberapa data yang mungkin membantu pembaca serta pengambil kebijakan untuk membenarkan bahwa pelayanan polisi di Papua berbeda dengan pelayanan polisi di provinsi lain dalam NKRI. Adapun konflik yang diciptakan oleh Polisi dalam mengamankan rakyat Papua misalnya, kasus penembakan di Intan jaya yang mengorbangkan seorang anak  SMA, penembakan di Paniai  yang mengorbankan 4 anak SMA, kasus di Oneibo, Deiyai yang mengorbankan seorang pemuda, kasus penembakan Portsaid mengorbangkan seorang ibu Kamoro di Mimika, kasus penembakan di Pomako yang menewaskan seorang mudah Asmat, dll. Pengamanan lalu lintas sering berupa suwiping yang tidak masuk akal, pernah terjadi di Dogiyai, nabire dll., intensi suwiping adalah senjata tajam, koh membuka dompet, menaan skop, cangkul kapak dll.  serta cara polisi menagani konflik dengan menyapa yang menakutkan, gretak, dipukul, ditendang, dipukul mengunakan kayu balok, dipukul mengunakan pantat senjata dll. Bahakan menyelesaikan persoalan dengan kontak senjata bukan menyelesaikan konflik dengan memediasi dialogis.

Perbedaan ini mencolok bagi yang dialami “selain” rakyat Papua adalah polisi menagani masalahnya  dengan dialogis, tanpa mengunakan kontak senjata, malahan terhadap suku non Papua secara ramah, sopan dan mengunakan etika manusiawi yang ada. Data untuk membenarkanhal ini  kita dapat studi bandaing untuk  hidup di diluar Papua misalnya  di pulau Jawa, NTT, dll. Disitulah orang Papua bisa memahami bahwa beda intensi kehadiran polisi di Papua.

Melihat realitas ini, ada perbedaan dalam pelayanan antara rakyat suku bangsa Papua dan rakyat  non OAP  yang ada di NKRI. Maka sudah pasti bahwa perizinan mendirikan Polres bagi rakyat non Papua senag menerimanya namun untuk rakyat suku bangsa Papua bukan senag melinkan mengingat kembali teraumanya. Mengapa Non OAP senag dan mengapa OAP terauma? Kehadiran Polres atau polisi bagi non OAP  senag karena selalu dilindungi oleh Polisi dalam hidup dan tujuan hidupnya, sedangkan bagi OAP terauma karena mereka selalu takut bahwa suku bangsa yang sisa ketrunan OAP yang ada akan ditindas bahakan ditembak mati oleh Polisi. Dengan demikian kami dari pengamat yakni kaum Intelek Papua  melihat realitas  yang direfleksikan ternyata kehadiran Polisi atau Polres di Papua adalah “SUMBER KONFLIK”. Sumber konflik yang menghadirkan teraumatis rakyat Papua dari tahun 1963 hingga kini bahwa generasi akan habis diintimidasi, ditindas bahkan ditembak dengan alat negara tanpa alasan yang jelas.

MAKA kami dari pengamat yakni kaum intelek yang sedang studi khusus suku bangsa MIGANI menagkapi pernyataan Pemerintah kabupaten Intan Jaya, yang mau mengizinkan untuk mendirikan PORLES di Intan Iaya, kaum Intelek MIGANI tidak sependapat dengan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Polres melainkan sependapat dengan Komisi SOMATU, MRP dan Lembaga Adat, yang menolak mendirikan POLRES di Kabupaten Intan Jaya.

Alasan yang mendasar mengapa menolak pendirian Polres di Intan Jaya, pertama tanpa Polres masyarakat intan Jaya dapat hidup damai, walau ada konflik namun konflik dapat terjadi karena ada yang menciptakannya demi kepentingan elit politik. Kedua kehadiran polres Paniai ke Intan Jaya saja menciptakan Konflik hingga memakan korban apalagi polres sendiri, akan lebih banyak jatu korbang untuk suku bangsa Migani yang ada. Maka kami merkomendasi kepada Pemerintah kabupaten Intan Jaya untuk berpikir dan membangun SDM, SDA, kesejateraan masyarakat  dan insprastruktur kabupaten Intan Jaya bukan memikirkan pendirian  Polres di kabupaten Intan Jaya yang menghadirkan konflik dan teraumatis yang telah ada sejak tahun 1963 hingga kini.

 

#Budaya

#MRP

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Lingkungan dan Hutan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait

Tidak ada artikel terkait