Keluarga Korban Setuju Autopsi Jenasa Yeremia Zanambani

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

2 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Keterangan foto : Keluarga Korban memberikan pernyataan persetujuan autopsi kepada Kasat Reskrim Intan Jaya, 12 Februari 20 (Foto: Humas PH)

 

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.com - Keluarga Yeremia Zanambani, Korban Pembunuhan yang diduga dilakulan oleh anggota TNI pada 19 September 2020 di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, telah menyetujui autopsi atas jasat korban Yeremia Zanambani.

 

Dalam Pres Rilis yang diterima kabarmapegaa.com, Sabtu, (13/02/2021), Keluarga koban menyetujui autopsi dapat dilalukan dengan beberapa persyaratan wajib yang harus dipenuhi, yaitu,

 

Pertama, Autopsi dilakukan oleh Tim Medis yang independen, yang disetujui oleh pihak keluarga korban. Kedua, Autopsi harus dilakukan secara adil dan trasparan, dengan melibatkan pengamatan langsung pihak keluarga korban, lambaga-lembaga independen, yaitu : Komnas HAM, Kuasa Hukum Keluarga korban dan Saksi, Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua, Amnesti Internasional Indonesia, DPRD Kabupaten Intan Jaya dan Persekutuan Gereja-Gereka Indonesia/PGI. Ketiga, Proses Autopsi dilakukan di Hitadipa, Intan Jaya;

 

Kata Anggota Tim Kuasa Hukum Keluarga Korban, Yohanis Mambrasar, SH, Pernyataan persetujuan autopsi ini telah disampaikan dalam bentuk surat pernyataan persetujuan outopsi yang di tanda tangani oleh istri korban Mariam Zoani dan dua anaknya yaitu Yedida Zanambani da Rode Zanambani dan telah diberikan secara langsung oleh pihak keluar kepada Penyidik, yang diterima langsung oleh Kasat Reskrim Polres Intan Jaya, pada 12 Februari 2020, di Kota Nabire.

 

Dengan disepakatinya autopsi, Lanjut Mambrasar, Tim Kuasa mendorong Penyidik agar dapat melakukan autopsi secara benar, adil dan trasparan.

 

“Penyidik juga harus memenuhi permintaan keluarga dengan mengunakan tim medis autopsi yang dipilih oleh keluarga korban, serta proses autopsi harus dilakukan di Hitadipa Intan Jaya, dengan melibatkan pengamatan langsung oleh lembaga-lembaga HAM,” Ujarnya.,

 

Selanjutnya, Kata Mambrasar,  proses hukum kasus ini dapat didorong pada tahapan penyidikan selanjutnya, serta dilanjutkan pada proses hukum penuntutan dan persidangan di pengadilan HAM, sebagaimana permintaan keluarga korban.

 

Lebih lanjut Kata Mambrasar, sebelumnya dalam pernyataan pertama yang disampaikan pada 12 November 2020, keluarga korban telah menyatakan  kasus ini harus disidangkan di Pengadilan HAM sesuai mekanisme UU Pengadilan HAM nomor 26 Tahun 2000. Keluarga Korban menyakini pengadikan HAM merupakan mekanisme hukum yang dapat efektif menyelesaikan perkara ini secara benar dan memberikan keadilan bagi korban.

 

Sebaliknya keluarga korban tidak menyetujui kasus ini diselesaikan di pengadilan Militer seperti kasus lain yang sedang didorong oleh pihak Penyidik dan Pemerintah, karena bagi mereka (keluarga korban) pengadilan militer tidak akan meberikan keadilan untuk mereka. ini telah terbukti dengan proses hukum perkara lainnya, yaitu: kasus pembakaran rumah petugas medis dan penculikan 2 warga lainnya yaitu Luter Zanambani dan Apilus Zanambani, yang juga terjadi di Distrik Hitadipa, yang proses hukumnya hanya menyasar pelaku palangan, namun tidak menyentu pelaku penangungjawab komando yang harus bertanggung jawab atas komando operasi di Intan Jaya.

 

“Pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani merupakan pelanggaran HAM Berat, ini terbukti dengan tindakan pembunuhan yang dilakukan melalui penyerangan aparat TNI yang dilakukan secara sistematis dan meluas dan berdampak pada kekerasan terhadap masyarakat sipil termasuk Korban, di Intan Jaya. Pembunuhan ini terjadi dalam operasi militer yang direncanakan dan dikomandoi oleh pimpinan TNI,” Katanya.

 

Kata dia, Tindakan dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur kejahatan kemanusiaan pelanggran HAM berat yang diatur dalam Pasal 7 huruf 'b' jo Pasal 9 huruf 'a', 'd' dan 'i' UU Pengadilan HAM. Maka sudah sepatutnya pemerintah harus membawa kasus ini disidangkan dipengadilan HAM, agar kasus ini benar-bebar dapat diselesaikan, semua pelaku yang terlibat dalam kasus ini baik pelaku lapangan maupun pemberi komando harus diperiksa dan dihukum sesuai dengan perbuatannya, agar adanya keadilan dalam proses hukum dan  lebih khusus keadilan bagi keluarga korban.

 

Pewarta        : Alexander Gobai

#Jumpa Pers

#Peristiwa Intan Jaya

Baca Juga, Artikel Terkait