Kepala Daerah Diminta Tidak Membawa Malapetaka Bagi Masyarakat

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

15 Hari yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Ketua Barisan Muda Damai Sejahtera (BMDS) Kabupaten Deiyai, Mando Mote. Ist/KM

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.Com-- Para Ketujuh kepala daerah yakni, Bupati Mimika, Bupati Nabire, Bupati Dogiyai, Bupati Deiyai, Bupati Paniai, Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak Papua yang berniat mekarkan Provinsi Papua Tengah  diminta untuk  tidak membawa malapetaka bagi masyarakat setempat, terutama orang asli Papua yang tinggal di Wilayah Pegunungan Tengah Papua. 

 

“Wacana Penambahan  daerah otonomi baru Provinsi Papua Tengah, bukan solusi dari persoalan yang dialami rakyat Papua selama ini tetapi, akan memicu konflik horizontal antara sesama rakyat yang wilayahnya akan dimekarkan,” Ujarnya Ketua BMDS, Mando Mote di Nabire,Papua, Sabtu (02/11/2019).

 

Rencana pemekaran daerah otonomi baru Provinsi Papua Tengah, Menurut, Ketua BMDS Kabupaten Deiyai, Mando Mote, Negara Indonesia hanya mengelabui masalah rasisme yang terjadi terhadap orang asli Papua.Tindakan seperti ini salah satu bukti bahawa, Negara Indonesia cacat menjalankan hukum.

 

Lanjut Mando, Masyarakat Meepago yang ada beberapa kabupaten seperti Nabire, Dogiyai, Deiyai, PaniAai, Intan Jaiya dan Timika ini masih dalam trauma dengan kasus pelanggaran Ham yang terjadi dimana-mana. untuk itu, kata dia, Pemerintah pusat harus adili dan proses hukum bagi pelakunya.

 

“Pada dasarnya kami tidak butuh pemekaran diatas tanah Papua. Cukup Kabupaten dan Provinsi Papua yang ada. Orang asli Papua (OAP) butuh hanya hidup yang aman dan damai ,”Ujarnya.

 

Sementara itu, Mewakili Toko Pemuda, Akulian Koto menyatakan, Pemekaran Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua tengah, sama sekali belum ada persetujuan dari Masyarakat. Kebijakan ini hanya opino yang dibangun oleh Jakarta dan beberapa Kepala daerah Di Meepago demi Kepentingan pribadi.

 

Lanjut Koto, penolakan ini dilandasi berdasarkan realitas hidup bagi orang asli papua pada khususnya meepago yaitu, sumber daya Manusia sangat minim. Saat ini  Papua dalam suasana duka sehingga tidak wajar membahas pemekaran daerah.

 

“Masyarakat Pegunungan Tengah Papua tidak butuh pemekaran Kabupaten dan Provinsi. Saat ini kami hanya  minta kebebasan bagi rakyat West Papua,” Harapnya.

 

 

Pewarta        : Petrus Douw

Editor           : Martinus Pigome

 

 

#Politik

#BMDS Kabupaten Deiyai

Baca Juga, Artikel Terkait