Kepala Kampung Gelar Aksi Menolak SK PLH di Kantor DPRD Kab Paniai

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

8 Bulan yang lalu
INFORMASI

Tentang Penulis
Puluhan Kepala Kampung dari perwakilan seluruh pemerintah Kampung Kabupaten Paniai melakukan aksi di kantor DPR Kabupaten Paniai untuk menolak SK Pelaksana Harian (PLH) kepala kampung yang baru yang mana nota tugas telah beredar di seluruh Kabupaten Paniai. Paniai senin (8/03/2021) Marinus Gobai/KM.

 

 

PANIAI—KABARMAPEGAA.com--- Puluhan Kepala Kampung dari perwakilan seluruh pemerintah Kampung Kabupaten Paniai melakukan aksi di kantor DPR Kabupaten Paniai. Senin, (08/03).

 

Aksi unjuk rasa diadakan dalam rangka menolak Surat Keputusan (SK) Pelaksana Harian (PLH) kepala kampung yang baru yang mana nota tugas telah beredar di lingkungan pemerintahan Kabupaten Paniai.

 

Esau Boma,  selaku  Ketua team peduli pemerintah kampung di Kabupaten Paniai menyampaikan,  alasan unjuk rasa untuk menolak SK PLH bahwa masa jabatan pemerintah kampung belum berakhir sehingga belum ada jaminan hukum untuk menggantikan pemerintah Kampung yang baru.

 

Kata Boma, hal Itu juga didukung oleh Undang-Undang Desa No.06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa telah mengikat Pasal 39 Ayat 1 yang  berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun sejak  tanggal pelantika.

 

Adapun pernyataan sikap dari Kepala Pemerintah Kampung yang masih definitif sampaikan dalam aksi tersebut, yaitu:

 

Pertama,  Bupati Kabupaten Paniai terbukti melanggar Pasal 39 Ayat 1, Undang-Undang Desa No.06 Tahun 2014 tentang Desa.

 

Kedua, Bupati Kabupaten Paniai terbukti melanggar Pasal 40, Ayat 1 huruf A,B,C dan D. Ayat 3 dan 4, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43, UU Desa No.06 Tahun 2014.

 

Ketiga,  Bertolak dari poin 1 dan poin 2 maka Bupati Kabupaten Paniai segera mengeluarkan surat edaran tentang pembatalan SK PLH Kepala Kampung yang sudah beredar di Masyarakat.

 

Keempat, Yang dimaksud dengan Poin 3 apabila bupati Kabupaten Paniai tidak mengeluarkan surat edaran tentang pembatalan SK  (Pelaksana Tugas) PLT Kepala Kampung yang sudah beredar, maka kami 216 Kepala Kampung siap menempu jalur hukum lebih lanjut untuk menggugat bupati Paniai di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sambil menunggu keputusan (PTTUN) semua Kantor Pemerintahan Kabupaten Paniai kami siap melakukan pemalangan dan akan di buka ketika putusan dari (PTTUN) dikeluarkan.

 

Kelima,  Kepada pihak yang mengintervensi tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam hal ini bagian tata Pemerintahan dengan sewenang- wenang mengeluarkan SK PLT Kepala Kampung kami dari 216 Kepala Kampung  siap menyusun kronologis pengaduan untuk menyebarkan persoalan ini kepada pihak berwajib  untuk melakukan interogasi kepolisian.

 

Keenam, DPRD Kabupaten Paniai segera mendorong regulasi daerah PERDA tentang tata cara pemilihan Kepada Kampung.

 

Dan ketujuh, Atas nama seluruh Kepala Kampung lapisan masyarakat, tokoh intelektual, kepala suku, dan aparatur Pemerintah Kampung se Kabupaten Paniai dengan tegas menolak jabatan Sekda dan Kepala Dinas diberikan kepada non Papua dengan alasan Tokoh nasional asal Paniai Papua, Bapa Natalius Pigai disamakan dengan binatang. Dirasiskan sebagai kera, monyet, gorilla dari suku Batak maka di Paniai apabila Bupati menempatkan Jabatan Eselon II orang Batak lebih khususnya dan pada umumnya non Papua.

 

"Bupati tidak indakan maka kami siap mengusir  orang non Papua dari daerah Paniai," jelasnya Boma mengakhiri.

 

Pewarta: Marinus Gobai/KM

     

 

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Mahasiswa Papua

Baca Juga, Artikel Terkait