Keterlibatan Aparat dalam Kerusuhan, Dewan Adat Mbaham Matta Minta Negara Bertanggungjawab

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Tahun yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Ilustrasi kerusuhan di Papua. (STR / AFP)

 

FAKFAK, KABARMAPEGAA.com--Dugaan Keterlibatan TNI/Polri dengan upaya memberikan minuman keras dan persenjatai alat tanjam kepada beberapa pemuda di Kabupaten Fakfak yang selanjutnya membuat  aksi damai ‘menolak tindakan rasisme terhadap orang Papua’ pada tanggal 21 Agustus 2019  lalu yang berujung  ricuh, untuk itu, Dewan Adat  Mbaham Matta Fakfak  nyatakan sikap dan meminta  negara segera bertanggungjawab.

 

Hal ini dikatakan Dewan Adat Mbaham Matta  dalam penyataan sikap yang diterima media ini,  menyahut beberapa pemuda yang diduga diperalat oleh aparat TNI/Polri yang bertugas di Fakfak  lalu menyerang masa aksi dan membakar fasilitas umum, Pasar (Pasar Thumburuni)  dan membakar Kantor  Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak  nilai murni dilakukan oleh TNI/Polri yang dalam kejadian tersebut mereka (Aparat.Red)  tengah mengenakan pakaian Sipil.

 

Ketua Dewan Adat Mbaham  Matta Fakfak/ Penanggungjawab Aksi Damai, Sir Zet Gwasgwas mengatakan sehubungan dengan aksi damai masyarakat yang tergabung dalam Forum Anti Kekerasan Rasis Mbaham Matta Fakfak pada hari Rabu 21 Agustus 2019 , maka dengan ini, bahwa sesuai undang-undang No 40 Tahun 2008  melakukan aksi ini  akibat ujaran rasial kepada orang Papua.

 

“Untuk itu, kami meminta semua keluarga  Nusantara di Fakfak untuk  menahan diri tidak terpancing  oleh  propoganda pihak tertentu yang manghasut  dan mengadu domba kerukunan dan keberagaman ini dengan  propoganda hoax dan isu-isu yang  meresahkan,” jelasnya.

 

Kami tegaskan bahwa Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak bersama Forum  Anti Kekerasaan  dan Rasis Kabupatn Fakfak tidak  melakukan atau bahkan menginstruksikan untuk pembakaran fasilitas  publik yakni Pasar  sesuai  prinsip aksi damai ini, karena  masa aksi hanya melakukan aksi di tempat yakni Depan Kantor Dewan Adat Fakfak yang terblokade oleh aparat TNI/Polri dan pembakaran Pasar ini terjadi saat masa aksi di blokade oleh aparat TNI/Polri. Kami sadar penuh bahwa Pasar Thumburuni Fakfak adalah roda ekonomi bersama.

 

“Kami mengutuk keras pembakaran rumah adat Mbaham Matta  Fakfak  yang dilakukan oleh  Aparat TNI/Polri dan Oknum Aparat TNI/Polri yang berpakaian sipil , serta  pemuda yang diberikan minuman keras dan difasilitasi alat tajam, kami meminta  para pelaku  segera diusut  dan ditangkap sesuai prinsip hukum yang berlaku  bagi keadilan,” katanya

 

Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak juga meminta Presiden Jokowidodo, menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri  untuk mengganti Dandim dan  Kapolres Fakfak atas keterlibatan skenario konflik  yang dibangun oleh mereka  sehingga  menimbulkan  kekerasan bagi  masyarakat Fakfak. “Karena adanya keterlibatan  Oknum  anggota TNI/Polri yang berpakaian sipil daam kericuan  yang dipicu oleh aparat ini yang mengorbankan masyarakat Fakfak serta  penggunaan  peluru tajam dalam aksi damai ini.”

 

“Bahwa sesuai surat  pemberitahuan  aksi damai  dan dibalas dengan surat dari kepolisian  untuk berkoordinasi di Hotel  Grand Fakfak dalam  rangka aksi damai  telah kami lakukan sesuai prosedur.” Jelasnya.

 

 Oleh karena itu, lanjut Sir Zet Gwasgwas,   kami menyesali sikap aparat TNI/Polri yang tidak netral kepada  beberapa pemuda  yang telah diberi Minuman Keras (Miras)  dan dipersenjatai  alat tajam  untuk  melakukan penyerangan  terhadahap masa aksi damai ini, agar pelaku penikaman  segera ditangkap  dan meminta Propam Polri  dan POM TNI menyelidiki keterlibatan oknum  Aparat TNI/Pori dan di tindak tegas  secara transparan dan akuntabel

 

“Meminta kepada Komnas HAM , KontraS, ELSHAM, Pace Brigade  Internasional , Palang Merah Internasional Jakarta dan Amnesty  Internasional di Jakarta  untuk turun ke  Fakfak  melakkan Investigasi  Darurat Kemanusiaan  dan Kejahatan  Negara (State Crime) di Kabupaten Fakfak  akibat Konflik yang  di tenggarai ole aparat TNI/Polri dan  oknum aparat TNI/Polri yang berpakain Sipil,” jelasnya.

 

Pihaknya juga mendesak Menkopolhukham untuk meresponi  kondisi Fakfak dengan berkordinasi bersama Forkompimda  Propinsi Papua Barat  dan Kabupaten Fakfak   untuk membangun  rekonsiliasi pasca Konflik  ini sebagai  mitigasi Konflik berkelanjutan.

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

 

 

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait