Koalisi Melarang  Menahan Viktor F Yeimo di Rutan Mako Brimob Polda Papua

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

11 Hari yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Ketika Kuasa Hukum bagi Viktor Yeimo mengujungi terdakwa di Rumah Sakit. (Doc. LBH Papua/IST)

 

NABIRE, KABARMAMPEGAA.com--Koalisi Penegak Hukum dan Ham Papua yang terdiri dari LBH Papua, PAHAM Papua, AlDP, PBH Cenderawasi, KPKC Sinode Tanah Papua, SKP Fransiskan Jayapura, Elsham Papua, Walhi Papua, Yadupa Papua dan lain-lain meminta kepada hakim PN Jayapura dan Jaksa Penuntut Umum agar mengiplementasikan  PERMENKES N0 67 TAHUN 2016  terhadap terdakwa Viktor  F Yeimo.

 

Hal tersebut dikatakan Koalisi dalam siaran pers yang diterima media ini, Senin, (06/09) via pesan eletrinik.

 

“Ketua PN Jayapura dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Cq Jaksa Penuntut Umum dilarang menahan terdakwa Viktor F Yeimo di Rutan Mako Brimob Polda Papua karena akan meningkatkan risiko menjadi sakit TB mengingat ruang dengan  sirkulasi udara yang kurang baik dan tanpa cahaya matahari sesuai ketentuan huruf A. Faktor risiko terjadinya TB, angka 3, Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis, ” terang Koalisi yang juga sebagai Kuasa Hukum bagi Viktor F Yeimo.

 

Pada prinsipnya, koalisi menegaskan, Viktor F Yeimo sebagai terdakwa memiliki hak atas kesehatan yang wajib dipenuhi oleh Negara sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (3), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta ketentuan pada Pasal 58, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

“Pada prakteknya kewajiban tersebut telah diimplementasikan melalui Eksekusi Surat Penetapan Surat Penetapan Nomor : 376 / Pid.Sus / 2021 / PN Jap  dari tanggal 30 Agustus 2021 di RSUD Dok 2 Jayapura sampai saat ini.”

 

Selama penanganan di RSUD Dok II Jayapura terdakwa ditangani oleh 3 (tiga) orang dokter spesialis yaitu : 1). Dokter Spesialis Paru, 2). Dokter Spesialis Bedah dan 3). Dokter Spesialis Penyakit Dalam.

 

“Dengan melihat fakta penanganan VIKTOR FREDRIK YEIMO oleh Dokter Spesialis Paru sehingga sudah sewajibnya Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis diberlakukan dalam penangannya,” katanya. 

 

Menurut Koalisi, terdapat beberapa faktor individu yang dapat meningkatkan risiko menjadi sakit TB salah satunya adalah Faktor lingkungan: a) Lingkungan perumahan padat dan kumuh akan memudahkan penularan TB, b) Ruangan dengan sirkulasi udara yang kurang baik dan tanpa cahaya matahari akan meningkatkan risiko penularan.

 

Dengan melihat kondisi ini, pihak koalisi  menilai, Rumah Tahanan Mako Brimob Polda Papua yang kondisinya tertutup; sangat sedikit masuknya udara dan cahaya matahir itu merupakan tempat yang sangat tidak layak ditempati oleh Viktor Fredrik Yeimo.

 

Sementara itu, sesuai dengan ketentuan penanggulangan Tuberkulosis ditegaskan, dalam rangka penyelenggaraan Penangggulangan TB dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

 

Koordinasi dan jejaring kerja kemitraan diarahkan untuk: a) advokasi; b) penemuan kasus; c) penanggulangan TB; d) pengendalian faktor risiko; e.) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ke tiga; f) peningkatan KIE; g) meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan TB; h) integrasi penanggulangan TB.

 

Selain itu, sistem rujukan jug  telah diatur dalam UU Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

 

Dengan demikian Koalisi juga berharap agar  dalam menangani terdakwa Viktor Fredrik Yeimo yang ditangani oleh Dokter Spesialis Paru,  wajib ada Koordinasi dan jejaring kerja kemitraan antara Dokter Spesialis Paru, Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pemeriksa Perkara dan Rutan atau keluarga se-rumah yang akan ditempati oleh Viktor Fredrik Yeimo.

 

Berdasarkan pada kondisi diatas maka pada hari jumat, 3 Agustus 2021 Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku kuasa hukum Viktor Fredrik Yeimo mengaku telah mengirimkan Surat Permohonan Pengalihan Status Tahanan Menjadi Tahanan Kota Atau Pemindahan Tanahan Dari Rutan Mako Brimob Ke Rutan Lapas Abepura Demi Kesehatan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura Cq Ketua Majelis Pemeriksa Perkara Pdm-42/Jpr/Eku.2/08/2021.

 

 “hak atas kesehatan harus setara antara penghuni penjara dan orang-orang di luar penjara. Tenaga kesehatan di tahanan didorong agar berperan aktif untuk mencegah berkurangnya penikmatan hak atas kesehatan di penjara, ” pinta Kuasa Hukum Viktor Yeimo.

 

 Selain itu, lenjut Koalisi, pentingnya pemeriksaan kesehatan, baik fisik maupun psikologis, bagi tahanan yang baru masuk untuk mengidentifikasi kebutuhan kesehatan, serta memastikan rutan dapat mengakomodasi kebutuhan kesehatan para tahanan.

 

“Penahanan di tingkat kepolisian wajib melanjutkan layanan kesehatan yang telah diterima oleh tahanan sebelum ditahan ke dalam tahanan, serta memastikan tahanan yang keluar atau pindah rutan dapat meneruskan pelayanan kesehatan yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam hal tahanan membutuhkan perawatan khusus yang mendesak, kepolisian wajib memastikan tahanan segera dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis yang tepat” tegas Koalisi.

 

Hal  yang dituntut koalisi pun didasari pada UU  sebagaimana diatur pada Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, The United Nations, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules): Preliminary observations, E/CN.15/2015/L.6/Rev.1.

 

Untuk itu,  Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku kuasa hukum Viktor Fredrik Yeimo menegaskan kepada :

 

Pertama, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua segera  perintahkan Unit Kerja Pengelola Program  Penanggulangan TB memantau IMPLEMENTASIKAN  PERMENKES NO 67 TAHUN 2016 TERHADAP TERDAKWA VIKTOR F YEIMO sesuai perintah pasal 17, PERMENKES NO 67 TAHUN 2016;

 

Kedua, Ketua PN Jayapura Cq Ketua Majelis Hakim Pemeriksa yang berwenang menahan terdakwa  VIKTOR FREDRIK YEIMO dapat menjawab SURAT PERMOHONAN PENGALIHAN STATUS TAHANAN MENJADI TAHANAN KOTA ATAU PEMINDAHAN TANAHAN DARI RUTAN MAKO BRIMOB KE RUTAN LAPAS ABEPURA sebagai bentuk IMPLEMENTASIKAN  PERMENKES NO 67 TAHUN 2016 TERHADAP TERDAKWA VIKTOR F YEIMO;

 

Ketiga, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Cq Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Cq Jaksa Penuntut Umum pada wajib IMPLEMENTASIKAN  PERMENKES NO 67 TAHUN 2016 TERHADAP TERDAKWA VIKTOR F YEIMO;

 

Keempat, Ketua PN Jayapura dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dilarang menahan TERDAKWA VIKTOR F YEIMO di Rutan Mako Brimob Polda Papua karena akan meningkatkan risiko menjadi sakit TB mengingat Ruang dengan  sirkulasi udara yang kurang baik dan tanpa cahaya matahari sesuai ketentuan huruf A. Faktor risiko terjadinya TB, angka 3, Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis;

 

Kelima, Dokter Spesialis Paru pemeriksa VIKTOR FREDRIK YEIMO, Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pemeriksa Perkara dan Rutan atau keluarga se-rumah wajib membangun huBungan Koordinasi dan jejaring kerja kemitraan dalam menangani terdakwa VIKTOR FREDRIK YEIMO sesuai perintah Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Jumpa Pers

#LBH Papua

Baca Juga, Artikel Terkait