Koalisi Minta Jokowi Fokus UU PB dan Karantina Kesehatan

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

6 Bulan yang lalu
NASIONAL

Tentang Penulis
Presiden Jokowi (Muclis Jr/Biro Pers Setpres)

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.com—Terkait waba virus Corona COVID-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mengambil sebuah  kebijakan  darurat sipil. Namun rencana Jokowi tersebut,  oleh Koalisi Reformasi Sektor Keamanan menilai tidak tepat.

 

Hal tersebut dikatakan Koalisi Reformasi Sektor Keamanan dalam pernyataan pers yang diterima media kabarmapegaa.com, Senin (30/3).

 

Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, anggotanya terdiri dari 11 lembaga, yakni: ELSAM, Imparsial, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICW, PBHI, PILNET Indonesia, KontraS.

 

Pernyataan Pers Koalisi Reformasi Sektor Keamanan yang dikeluarkan dari Jakarta, 30 Maret 2020, selanjutnya  diterima media kabarmapegaa.com, sebagai berikut:

 

Darurat Sipil Tidak Tepat, Presiden Harus Berpijak Pada UU Penanggulangan Bencana dan UU Kekarantinaan Kesehatan

 

Pemerintah akan memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial dalam skala besar dengan disertai dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar. Keputusan ini diambil untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang makin meningkat dan masif. Meski demikian, pemerintah harus berhati-hati dalam menggunakan dasar hukum yang digunakan untuk meminimalisir bias tafsir dan penggunaan kewenangan yang lebih tepat sasaran.

 

Merujuk kepada regulasi yang tersedia, Koalisi mendesak pemerintah tetap mengacu pada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Hal ini didasarkan pada isu COVID-19 yang merupakan kondisi yang disebabkan oleh bencana penyakit. Selain itu, penerapan pembatasan sosial meluas yang merujuk pada karantina kesehatan perlu dilakukan guna menghindari sekuritisasi problem kesehatan yang tidak perlu.

 

Harus diakui, sejak awal pemerintah alpa mematuhi keseluruhan prosedur yang telah diatur dalam UU Penanggulangan Bencana. Sebelum penetapan masa tanggap darurat nasional, semestinya Presiden Joko Widodo melakukan penetapan status darurat bencana nasional (Pasal 51 ayat 2). Oleh karena itu, Presiden hendaknya segera mengeluarkan keputusan (Kerpres) terkait penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan pembatasan sosial.

 

Selain itu, Koalisi mendesak pemerintah untuk membuat alur komando kendali (kodal) bencana yang lebih jelas. Ketiadaan pengaturan struktur kodal bencana dalam Keppres 9/2020 membuat penanganan bencana COVID-19 berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi. Kodal ini harus langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

 

Mengingat pembatasan sosial akan disertai sanksi, Koalisi mendesak pemerintah untuk berpijak pada UU Karantina kesehatan. Koalisi menilai, pemerintah belum saatnya menerapkan keadaan darurat militer dan darurat sipil. Optimalisasi penggunaan UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana masih dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah belum saatnya menerepakan keadaan darurat militer dan darurat sipil.

 

Selain itu, Pemerintah harus memikirkan juga konsekuensi ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan. Keppres soal penetapan status bencana nasional itu harus mengatur pula dampak social, ekonomi, dan kesehatan terhadap masyarakat.

Berangkat dari penjelasan di atas, Koalisi menyampaikan beberapa poin berikut:

  1. Pemerintah belum saatnya menerepkan keadaan darurat sipil atau darurat militer;
     
  2. Presiden Jokowi harus berpijak kepada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam menanggulangi permasalahan wabah COVID-19;
     
  3. Presiden harus mengeluarkan Keppres terkait penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan pembatasan sosial.
     
  4. Keppres tersebut termasuk mengatur struktur komando pengendalian (kodal) bencana yang lebih jelas yang dipimpin oleh Presiden sendiri.
     
  5. Keppres tersebut juga harus memasukan dan menanggulangi kerugian terhadap pihak-pihak yang terdampak dari kebijakan tersebut, baik ekonomi, sosial dan kesehatan.
     
  6. Demi efektivitas penanganan kekarantinaan kesehatan pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pelaksanaannya (PP) yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam aspek pembatasan.

 

Untuk info lebih lanjut terkait pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan ini dapat dihubungi melalui contack person: 1) Anton Aliabas (Imparsial) : 08111662644, 2) Wahyudi Djafar (Elsam) : 081382083993, 3) Erwin Natosmal (PILNET Indonesia) : 081392147200, 4) Afif A Qoyim (LBH Masyarakat) : 081320049060, 5) Julius Ibrani (PBHI) : 081314969726.

 

Admin/KM

#Pemerintahan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait